Selasa, 29 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • JK Sebut Kemlu Sudah Panggil Dubes China soal Uighur

JK Sebut Kemlu Sudah Panggil Dubes China soal Uighur

* Ketua DPR Minta Menlu Respons Keras
Admin Jumat, 21 Desember 2018 10:35 WIB
Jakarta (SIB) -Indonesia aktif merespons kabar dugaan pelanggaran HAM yang dialami warga muslim Uighur di China. Namun hingga kini kabar tentang kebenaran itu masih samar-samar.

"Kami sampaikan bahwa pemerintah sangat prihatin dengan (dugaan pelanggaran HAM muslim Uighur di China), apalagi hal-hal tersebut ada pelanggaran HAM. Kalau itu terjadi ya. Walaupun pihak China selalu membantah tidak demikian, tapi kita prihatin," ucap Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi sebelumnya, pada 17 Desember 2018, telah meminta penjelasan tentang isu ini kepada Duta Besar (Dubes) China. Selain itu, Dubes RI di Beijing sudah diminta mengecek langsung kondisi di Xinjiang, lokasi warga muslim Uighur berada.

"Kalau terjadi diskriminatif dalam agama itu melanggar ketentuan atau ketetapan terhadap HAM internasional yang harus juga ditaati oleh pihak China. Tapi semuanya menunggu laporan dari Kedubes kita dan juga follow up dari pertemuan pemanggilan Dubes China untuk Indonesia ke Menlu pada tanggal 17 lalu," ujarnya.

Untuk saat ini, JK mengatakan Indonesia sangat memperhatikan isu tersebut. Berbagai cara untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait isu itu terus dilakukan.

"Kita akan melihat dulu, karena itu berbeda kasus di Myanmar, Rohingya, dengan ini berbeda. Kalau apa kita lihat secara nyata itu (berbeda), tapi pemerintah sangat prihatin, concern akan hal itu, sudah dinyatakan kepada pemerintah Tiongkok," imbuh JK.

JK mengatakan pemerintah Indonesia masih menunggu laporan dari Kedubes RI di Beijing terkait fakta yang sebenarnya terjadi. Namun, JK meminta untuk membedakan antara perlakuan diskriminatif dan kemungkinan adanya radikalisme.

"Perlu juga dicatat, bahwa kita harus membedakan bahwa antara perlakuan diskriminatif kalau terjadi, dengan kemungkinan adanya radikalisme juga," kata JK.

JK lalu mengungkapkan, di Indonesia, radikalisme atau pelaku teror yang datang dari Uighur juga pernah terjadi. JK menyebut ada 12 orang dari Uighur yang sempat membantu kelompok Teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.

"Karena ke Indonesia pun radikalisme atau teror yang datang dari Uighur itu ikut membantu Santoso di Poso, ada 12 orang yang ikut perang di Poso, orang Uighur. Jadi kita juga memahami seperti itu, prihatin juga, bahwa agar dibedakan apa yang terjadi dengan radikalisme," ujarnya.

Menurut JK, bisa juga yang terjadi di Uighur saat ini terkait radikalisme. Namun, pemerintah masih menunggu laporan langsung dari lapangan yang dilakukan Dubes RI untuk China.

"Bisa juga terjadi radikalisme, malah radikalisme sampai ke Indonesia, dalam penyelesaian konflik di Poso ada 6 dari apa itu, yang ikut ke sana dari Uighur yang meninggal, 4 ditahan sekarang. Jadi juga agar dipahami itu, bahwa bisa juga terjadi adanya radikalisme," imbuhnya.

Respons Keras
Sementara itu DPR meminta pemerintah dalam ini Kementerian Luar Negeri untuk memberikan respons keras kepada Duta Besar China di Indonesia terkait krisis kemanusiaan di Uighur, Xinjiang, China. DPR juga meminta Kemenlu ikuti langkah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Terkait penindakan sekelompok umat Islam di China, kami DPR mendesak dan mendorong pemerintah memberikan respon yang keras, dan disampaikan ke Duta Besar China," ucap Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kaffeine SCBD, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (20/12).

Politikus yang kerap disapa Bamsoet itu mengatakan, DPR sudah mengeluarkan pernyataan saat penutupan sidang paripurna soal krisis di Uighur. Menurutnya, saat itu DPR mendesak Menlu Retno LP Marsudi mendukung PBB membebaskan umat muslim di sana.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin juga menyoroti kondisi muslim di Uighur. Lukman meminta China menjelaskan apa yang terjadi di sana.

"Dalam dunia global dengan kecepatan arus informasi seperti saat ini, kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui masyarakat dunia," kata Lukman seperti dikutip dari keterangan tertulis Humas Kemenag, Rabu (19/12).

Sebelumnya diberitakan China dihujani berbagai kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas sejumlah besar warga suku Uighur, kelompok minoritas muslim negeri itu, antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.

Pada Agustus 2018, komite PBB mendapat laporan bahwa hingga 1 juta warga Uighur dan kelompok muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program 'reedukasi, atau 'pendidikan ulang'.

Pemerintah Cina membantah tudingan kelompok-kelompok HAM itu. Pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang. (detikcom/q)
Editor: Admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments