Padang (SIB)
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Negeri Padang (UNP). JK dianugerahi gelar doktor honoris causa (DR HC) karena dianggap berjasa di bidang pendidikan.
Pemberian penghargaan digelar pagi ini di Auditorium UNP, Jalan Doktor Hamka, Padang, Kamis (5/12). UNP memberikan penghargaan untuk JK karena dianggap sebagai pejuang mutu pendidikan di Indonesia.
"Tim promotor UNP bersepakat memberikan anugerah pendidikan pada Bapak Jusuf Kalla yang kami nilai dan dianggap sebagai seorang tokoh penggagas dan pejuang mutu pendidikan di Indonesia," kata Ketua Tim Promotor UNP Prof Dr Sufyarma Marsidin saat pemberian penghargaan untuk JK.
"Melalui kebijakan Bapak Jusuf Kalla yang memiliki kepedulian pada mutu pendidikan sehingga banyak bukti nyata pada mutu pendidikan," imbuhnya.
Dalam orasi ilmiahnya, JK menekankan mutu pendidikan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dia mengibaratkan standar mutu pendidikan dengan olahraga lompat tinggi.
"Peningkatan mutu pendidikan itu ibarat meletakkan galah lompat tinggi. Untuk meningkatkan prestasi ketinggian galahnya secara bertahap ditambah. Sebaliknya, kita agar semua murid dapat lulus atau melewati galah, maka ketinggian galahnya diturunkan jadi mudah agar semua lulus," kata JK.
"Kita hanya bisa melompat di ketinggian 1,5 meter sementara negara lain sudah 2 meter," sambung dia.
Menurut JK, mutu pendidikan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi suatu negara. Alasannya, dengan pendidikanlah bisa terlahir inovasi-inovasi baru.
"Ekonomi kita tidak bisa tumbuh dengan baik dan maju. Untuk mencapai kemajuan ekonomi kita perlu meningkatkan Inovasi dan skill, untuk itu kita perlu menggunakan dan mengembangkan teknologi. Semua inovasi dan kemajuan itu hanya bisa dicapai dengan ilmu dan teknologi dan tidak ada ilmu dan teknologi tanpa pendidikan," ucapnya.
"Pendidikan yang maju hanya bisa dijalankan di negara yang ekonominya baik dan tumbuh, kita tidak bisa berbicara banyak tentang kemajuan pendidikan jika tingkat ekonomi rendah atau tidak atau tidak bertumbuh dengan baik. Sebaliknya, ekonomi yang maju hanya dapat dicapai dengan sumber daya manusia dengan pendidikan yang baik bagi warganya," tutup JK.
JK : Ingin Populer Gampang
Mendikbud Nadiem Makarim mengkaji wacana penghapusan ujian nasional (UN). Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) tak setuju bila UN dihapus karena menurutnya, UN penting untuk meningkatkan mutu pendidikan.
"Jangan menjadi bangsa lembek hanya karena ingin populer, paling gampang populer dewasa ini, cukup hilangkan Ujian Nasional, langsung populer digotong-gotong, tapi bangsa menjadi lembek," kata JK, Kamis (5/12).
Hal itu disampaikan JK usai menerima gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Doktor Hamka, Padang. Sebelum melontarkan kalimat itu, dia bicara soal pentingnya UN sebagai motivasi belajar siswa.
"Ujian Nasional mendorong anak belajar dan berusaha keras dan tekun, banyak orangtua dan juga guru yang mengeluh dan protes karena dianggap ujian memberatkan," ujar JK.
"Di lain pihak juga jauh lebih banyak orangtua yang dengan penuh perhatian mendorong dan membantu anaknya belajar dengan tekun, jauh lebih banyak dibanding yang protes, mau ikut yang mana? Untuk kemajuan bangsa tidak ada negara yang maju tanpa kerja keras," imbuhnya.
JK mengatakan, sejak awal kemunculannya, UN mendapatkan berbagai kritikan di antaranya kebocoran soal. Selain itu juga ada pihak yang ingin menghapuskan UN lewat jalur hukum.
"Ada juga pihak yang menolak dengan mengajukan judicial review Mahkamah Agung semua itu dihadapi dan dijelaskan bahwa tidak ada usaha mencerdaskan bangsa yang berhasil tanpa usaha dan pengorbanan, tidak ada," sebut JK.
Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim hingga saat ini masih menggodok wacana penghapusan ujian nasional (UN). Namun ia memastikan UN masih akan tetap dilaksanakan pada tahun 2020.
"Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan biar tenang bagi yang sudah belajar dan lain-lain. Ini keputusan untuk yang di tahun berikutnya," ucap Nadiem kepada wartawan di gedung Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (30/11). (detikcom/f)
