Minggu, 20 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Iuran BPJS Naik, Dirut: Peserta Kelas 1 Bayar Rp 5.000 per Hari

Iuran BPJS Naik, Dirut: Peserta Kelas 1 Bayar Rp 5.000 per Hari

* 16 Juta Peserta Mandiri Menunggak
admin Rabu, 09 Oktober 2019 10:06 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan Fachmi Idris memastikan besaran kenaikan premi yang tengah digodok pemerintah tak bakal terlampau membebani peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Berdasarkan usulan yang ada, ia menghitung rata-rata peserta akan membayar tak lebih dari Rp 5.000 per hari.

"(Peserta) Non-formal kelas I itu bayar sama dengan Rp 5 ribu per hari untuk dana pemeliharaan kesehatan," ujar Fachmi di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (7/10).

Berdasarkan usulan Kementerian Keuangan, premi kepesertaan kelas I akan naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Bila dihitung rata-rata per hari, peserta kelas I tersebut akan membayar kenaikan iuran Rp 2.000 per hari dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 per hari.

Sedangkan peserta kelas II rata-rata akan membayar Rp 3.000 per hari. Sebab, premi untuk kelas II akan naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu. Kemudian, peserta kelas III bakal membayar iuran Rp 1.800 per hari lantaran besaran premi mereka naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Bila peserta BPJS Kesehatan dengan kelas paling atas merasa berat menyisihkan uangnya untuk membayar kenaikan iuran, ia menyediakan opsi penurunan kelas. "Kalau berat menyisihkan Rp 5.000 per hari, pilihan (bisa) menjadi 1.800 per hari," ujarnya.

Sedangkan untuk masyarakat kelas III yang benar-benar tidak mampu membayar iuran, ia memastikan pemerintah akan membantu mengganti status kepesertaannya dari peserta mandiri menjadi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Asal, peserta tersebut memenuhi kriteria masyarakat miskin.

Saat ini, pemerintah disebut telah membayar dana kesehatan untuk 133,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang masuk kategori miskin. Sebanyak 96,8 juta didanai oleh dana pemerintah pusat dan 36 juta jiwa lainnya didanai oleh pemerintah daerah.

Adapun saat ini, total peserta BPJS Kesehatan mencapai 223 juta jiwa. Selain PBI, peserta lainnya yang masuk golongan mandiri tercatat sebanyak 32 juta jiwa. Sedangkan sisanya merupakan peserta dari kelompok pegawai BUMN, PNS, TNI, dan Polri.

Fachmi mengatakan, bila premi BPJS Kesehatan dinaikkan, pemerintah akan menanggung biaya paling besar karena peserta mayoritas berasal dari kalangan PBI dan kelompok penyelenggara negara. "Pemerintah tetap berkontribusi sebesar 80 persen. Sudah kami hitung," tuturnya.

16 Juta Peserta Mandiri Menunggak
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan menunggak iuran. Dari 32 juta total peserta mandiri yang ada saat ini, 16 juta di antaranya tercatat tidak tertib membayar premi.

"Jadi sampai saat ini masih 50 persen yang bayar. (Setengahnya) Dia mendaftar pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi," kata Mardiasmo di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (7/10).

Mardiasmo mengatakan tunggakan peserta mandiri menyebabkan defisit yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan semakin berat. Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun.

Ditengok ke belakang, sejak berdiri pada 2014, entitas ini memang selalu menyandang defisit. Pada tahun pertama, BPJS Kesehatan mengalami buntung Rp 3,3 triliun. Angka gagal bayar itu meningkat pada tahun-tahun setelahnya.

Mardiasmo mengatakan, pada pengujung 2019, BPJS Kesehatan berpotensi defisit Rp 32,84 triliun. Sedangkan menurut hitungan BPJS Kesehatan, pada 2024, bila kondisi sekarang tak diperbaiki, defisit yang ditanggung akan membengkak sampai Rp 77,9 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan masalah utama yang menyebabkan BPJS Kesehatan selalu defisit adalah besaran iuran yang tidak sepadan dengan beban pengeluaran entitas. Fachmi berujar, pemerintah perlu melakukan penyesuaian besaran iuran sesuai dengan hitungan aktuaris.

"Karena sejak 2016, untuk kelas III nonformal (mandiri) saja untuk hitungan aktuaris saat itu Rp 53 ribu, tapi masyarakat hanya bayar Rp 25.500. Itu iuran diskon," katanya.

Adapun setiap tahun, peserta BPJS Kesehatan terus bertambah. Seumpama pemerintah tidak menaikkan iuran, angka tunggakan yang ditanggung BPJS Kesehatan menurut Fachmi semakin besar.

Saat ini, pemerintah mencatat jumlah peserta iuran BPJS Kesehatan mencapai 223 juta jiwa. Sebanyak 32 juta di antaranya adalah peserta mandiri. Sedangkan 133,8 juta jiwa merupakan peserta penerima bantuan iuran atau PBI dari pusat dan daerah. Sisanya ialah peserta dari kelompok pegawai BUMN, PNS, TNI, dan Polri. (T/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments