Selasa, 11 Agu 2020

Mahfud: Pejabat yang Terlibat Harus Siap Dipidana

Indonesia Dikerjai Mafia Hukum

Otto Hasibuan Diminta untuk Jadi Pengacara
Minggu, 02 Agustus 2020 09:28 WIB
Foto: dok. Istimewa/Detikcom

DIGIRING: Djoko Tjandra dengan mengenakan kemeja merah dan celana panjang hitam saat digiring petugas memasuki sel tahanannya di Rutan Bareskrim Polri, Sabtu (1/8).

Jakarta (SIB)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md menilai terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra seharusnya tidak hanya harus menjalani hukuman penjara 2 tahun. Dia menyebut, Djoko Tjandra bisa ditambah hukuman baru karena tingkahnya selama melarikan diri.

"Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara 2 tahun. Karena tingkahnya dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," kata Mahfud seperti dikutip dalam aku Twitter resminya, Sabtu (1/8).

Mahfud mengatakan, selama Djoko Tjandra melarikan diri melanggar sejumlah pidana. Di antaranya, kata Mahfud, pelanggaran pidana penggunaan surat palsu serta penyuapan.

"Dugaan pidananya antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya," ucap Mahfud.
Adanya dugaan penyuapan kepada pejabat di Tanah Air, Mahfud memperingatkan jika ada pejabat yang terlibat harus siap dipidana. Dia berjanji akan mengawal kasus tersebut.

"Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," katanya.

Seperti diketahui terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. Buron negara itu diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis (30/7) malam.

Bareskrim Polri secara resmi menyerahkan Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung. Proses penyerahan Djoko Tjandra dilakukan langsung dan secara administrasi.

Penyerahan dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (31/7). Penandatanganan dihadiri oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono.

"Malam ini bahwa ada penyerahan terpidana kasus korupsi pengalihan cessie Bank Bali sesuai keputusan PK Mahkamah Agung Nomor 12/Pisus/2009 tanggal 11 Juni 2009 atas nama Djoko Soegiarto Tjandra," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Mafia Hukum
Mahfud Md menilai, kasus Djoko Tjandra sudah sejak lama dikelilingi mafia hukum. Hal itu diungkap Mahfud lantaran perjalanan kasus Djoko Tjandra dimulai dari tahun 2009.

"Awalnya ada yang bilang pemerintah bersandiwara mau menangkap Djoko Tjandra. Toh dia diberi karpet merah. Ada yang bilang pemerintah hanya main 'Ciluk Ba'. Ada yang bilang ini hanya ribut sebulan dan setelah itu kasusnya dilupakan orang. Akrobat hukum Djoko Tjandra itu dimulai tahun 2009," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan dari tahun 2009 itulah Indonesia sudah dikerjai oleh mafia hukum dalam kasus Djoko Tjandra. Sebab, kata Mahfud, Djoko Tjandra bisa mengetahui vonis hukuman penjara bagi dirinya dan melarikan diri sebelum hakim mengetuk palu.

"Siapa yang memberi karpet kepada dia saat itu sehingga bisa kabur sebelum hakim mengetukkan vonisnya? Limbah mafia ini sudah lama ada, perlu kesadaran kolektif," ucap Mahfud.

Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak main-main dalam mengusut kasus Djoko Tjandra. Aparat penegak hukum akan menelisik siapa pun yang turut serta dalam skandal terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali itu.

Huni Sel
Djoko Tjandra dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo saat ini telah berada di rumah tahanan (rutan) yang sama yakni Rutan Bareskrim Polri. Namun keduanya ditahan di sel berbeda, di mana Djoko menghuni sel nomor 1 sementara Brigjen Prasetijo di sel nomor 26.

Djoko Tjandra saat ini berstatus warga binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Salemba cabang Bareskrim Polri atas perkara cessie Bank Bali. Sementara Brigjen Prasetijo berstatus tahanan Bareskrim karena terjerat perkara surat jalan Djoko Tjandra.

Dari foto yang diterima, Sabtu (1/8), nampak detik-detik Djoko Tjandra digiring memasuki sel tahanannya oleh polisi. Djoko mengenakan kemeja merah dan celana panjang hitam.

Sel tahanan tersebut seluas persegi panjang. Tak nampak ada tahanan lain di dalamnya alias Djoko Tjandra ditempatkan seorang diri.

Sementara terkait Brigjen Prasetijo, masih dari foto yang didapat, terlihat menjalani pemeriksaan tekanan darah sebelum dimasukkan ke sel tahanan. Brigjen Prasetijo juga terlihat membawa tas ransel hitam.

Nampak Djoko Tjandra diantar ke sel tahanan oleh petugas kepolisian. Djoko sedang berdiri di samping tempat tidur.
“Kasur saja. Kasur tipis di atas semen,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo, Sabtu (1/8).

Ferdy mengatakan, di balik tempat tidur tersebut ada sedikit ruang untuk buronan yang 11 tahun melarikan diri itu buang air. “Ya tidur di situ (dalam sel), buang air ya di situ,” sambung dia.

Momentum
Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi usaha Polri menangkap buronan Djoko Tjandra. Kompolnas menilai upaya Polri ini sebagai momentum untuk dimulainya penangkapan buronan lainnya yang hingga kini belum tertangkap.

"Kita bahagia buronan yang katanya 'sakti' ini sudah dibawa ke Indonesia, kedatangan buronan kakap yang akhirnya ditangkap pada masa Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo adalah sebuah prestasi," kata Komisioner Kompolnas Andrea H Poeloengan, ketika dihubungi, Jumat (31/7).

Andrea menyebut, Polri selama ini sudah optimal berupaya untuk menangkap para buronan. Namun menurutnya ketercukupan informasi dan yurisdiksi yang menjadi kendala Polri menangkap para buronan.

"Saya pikir Polri juga sudah bekerja Optimal, ketercukupan informasi dan yurisdiksi menjadi kendala bagi Polri," ucapnya.

Kendati demikian, Andrea mengatakan penangkapan Djoko Tjandra ini bisa menjadi momentum untuk penangkapan buronan lainnya. Dia berharap Polri bisa menjadi pelopor untuk memulai penangkapan para buronan ini.

"Ini momentum yang baik untuk memperkuat sistem dalam mencegah orang menjadi buron interpol dan menangkap mereka yang sudah buron ke depannya, memang diperlukan keterpaduan sistem dalam hal terkait upaya cekal yang melibatkan banyak instansi, Polri dapat menjadi pelopor dalam membuat sistem tersebut," ujarnya.

Jadi Pengacara
Secara terpisah, Otto Hasibuan menyambangi Bareskrim Polri kemarin, mengaku diminta oleh keluarga terpidana Djoko Tjandra untuk menjadi pengacara.

"Memang saya diminta keluarga untuk membantu Djoko Tjandra. Tapi saya sendiri kan tentu belum bisa memutuskan, kecuali saya bertemu dengan Djoko Tjandra," kata Otto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (1/8).

Otto mengatakan, sampai saat ini belum bisa bertemu dengan Djoko Tjandra. Dia mengatakan, juga sempat mendatangi tempat Djoko Tjandra ditahan, tapi saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pemeriksaan.

Otto menyampaikan pihak keluarga sudah memberikan surat kuasa terkait permintaan bantuan hukum untuk Djoko Tjandra. Namun saat ini Otto belum menentukan sikap karena harus menanyakan beberapa hal langsung kepada yang bersangkutan, yakni Djoko Tjandra. Termasuk terkait apakah Djoko Tjandra masih terikat dengan pengacara lain atau tidak.

"Ya keluarganya itu saudara-saudaranya, menantunya. Saya sudah diberi surat kuasa dari keluarganya untuk bertemu dengan Djoko. Tentunya saya kan harus menentukan sikap. Pertama, saya harus menanyakan dulu kepada beliau apakah masih ada pengacara lain yang terikat dengan beliau atau tidak, itu kode etik kita," tukasnya. (detikcom/Merdeka/d)

T#gs Djoko TjandraindonesiaMafia HukumMahfudotto hasibuan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments