Jumat, 15 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • IDI Medan: RS Swasta Terancam Lumpuh Akibat Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Tertunggak

IDI Medan: RS Swasta Terancam Lumpuh Akibat Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan Tertunggak

admin Selasa, 02 April 2019 09:41 WIB
Medan (SIB) -Rumah sakit swasta yang tidak memiliki cadangan dana minimal untuk tiga bulan ke depan, terancam lumpuh akibat keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

"Jika rumah sakit lumpuh, maka yang merasakan akibat paling buruk adalah para pasien dan masyarakat," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr Wijaya Juwarna SpTHT (KL), Senin (1/4) saat diminta tanggapan mengenai tunggakan klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit provider.

Menurutnya, saat ini pemilik rumah sakit swasta yang menjadi provider BPJS Kesehatan berpikir keras mengelola cadangan dana yang mereka miliki untuk menjalankan operasional rumah sakit. Sebab, pelayanan kesehatan harus tetap lanjut karena itu amanah UU.

Bahkan ia mengatakan problem ini dirasakan seluruh rumah sakit di Indonesia yang menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). "Problem defisit harus diselesaikan secara nasional. Peranan pemerintah sangat penting dalam hal ini," ungkapnya.

Dia juga mengakui, di Medan sendiri ada beberapa dokter di rumah sakit swasta belum mendapatkan jasa medis. "Di sisi lain secara manusiawi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga membutuhkan jaminan secara ekonomi untuk melangsungkan kehidupan mereka," sebutnya.

Jika tidak segera diselesaikan bisa diprediksi kelumpuhan akan meluas dan pelayanan kesehatan juga menjadi problem besar. "Kita berharap segera direalisasikan minimal seminggu sebelum Pilpres demi kebaikan bangsa dan negara," tambahnya.

Sebelumnya, Wijaua mengatakan dari debat kemarin, kedua Cawapres punya komitmen untuk memperbaiki jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS Kesehatan. "Karena semua itu tergantung niat untuk menyelesaikannya. Mudah-mudahan komitmen beliau-beliau itu tetap dan segera diselesaikan," katanya.

Ia yakin permasalahan defisit BPJS Kesehatan dan persoalan kesehatan lainnya sudah diketahui oleh kedua Capres-Cawapres. Sebab, permasalahan itu sudah sering dibahas. "Semua itu tergantung niat untuk menyelesaikannya. Sebab dokumen tentang pembahasan itu sudah ada, sudah sering dilakukan," imbuhnya lagi.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumut dr Azwan Hakmi Lubis SpA MKes berharap pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit segera dilakukan, karena sudah kesulitan menjalankan operasionalnya.

"Rumah sakit sudah tak bisa ngomong lagi, harap maklum sajalah kita. Tapi informasinya akan dibayar sebelum Hari Kartini, itu isunya," kata Azwan kepada wartawan secara terpisah.

Diakuinya, rumah sakit kesulitan menjalankan operasionalnya karena 80 sampai 90% pendapatan rumah sakit dari BPJS Kesehatan. "Sementara pembayaran yang dilakukan bervariasi, ada yang baru sampai Desember 2018, Januari 2019," ujarnya sembari menambahkan belum ada rumah sakit yang tutup karena tunggakan BPJS Kesehatan. (A17/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments