Jumat, 02 Okt 2020
  • Home
  • Headlines
  • Hormati Putusan PTUN, Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida

Hormati Putusan PTUN, Jokowi Akan Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida

* DKPP: Tak Mengubah Putusan
Sabtu, 08 Agustus 2020 10:22 WIB
internet

Evi Novida Ginting Manik. 

Jakarta (SIB)
Pemerintah Pusat akan menghormati keputusan PTUN yang menyatakan agar Keppres nomor 34/P tahun 2020 terkait pemberhentian Evi Novida untuk dicabut. Pemerintah tidak akan melakukan banding dan akan mencabut Keppres tersebut.

"Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan, dan memutuskan untuk tidak banding," kata Stafsus Presiden Jokowi, Dini Purwono dalam keterangannya,Jumat (7/8).

Dini mengatakan dalam waktu dekat akan ada keputusan pencabutan Keppres terkait pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU. Hal itu disebut lantaran Keppres hanya untuk memformalkan putusan DKPP.

"Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN. Pertimbangan Presiden dalam hal ini dilandasi pada sifat Keppres yang administratif, semata-mata hanya untuk memformalkan putusan DKPP," ujarnya.

Dini juga menyebut substansi perkara berada pada putusan DKPP bukan pada Keppres yang terbit setelahnya. Selain itu, PTUN juga menurutnya sudah mempertimbangkan substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida.

"Presiden juga mempertimbangkan bahwa PTUN sudah memeriksa substansi perkara termasuk putusan DKPP terhadap Evi Novida dan memutuskan untuk membatalkan pemberhentian itu. Mengingat sifat Keppres adalah administratif, maka Presiden tidak melihat alasan untuk tidak menerima putusan PTUN. Substansi pemberhentian dikembalikan kepada DKPP," ujarnya.

Tak Mengubah Putusan
Sementara itu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan pencabutan Keppres tidak bakal mengubah putusan pemberhentian Evi Novida Ginting.

"Dengan Keppres pengaktifan Evi Novida Ginting tidak mengubah putusan (DKPP nomor) 317," ujar Ketua DKPP Muhammad saat dihubungi.

Muhammad mengatakan, pihaknya berpegang pada putusan DKPP yang disebutnya bersifat final dan mengikat. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"DKPP akan tetap berpegang pada amanat Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu sifat putusan DKPP final dan menngikat," tuturnya.

Tidak hanya itu, Muhammad menuturkan pihaknya juga tidak akan mengubah putusan DKPP terkait pemberhentian Evi. Menurutnya, ini karena tidak adanya kewenangan lembaga lain yang dapat mengoreksi putusan DKPP.

"DKPP tidak akan mengoreksi putusan 317 tentang pemberhentian Evi Novida Ginting, karena sifat putusan DKPP final dan mengikat," kata Muhammad.

"Serta nggak ada kewenangan lembaga lain yang bisa mengoreksi putusan peradilan etik (DKPP), karena belum di atur mekanisme koreksi terhadap putusan DKPP," sambungnya.

Ditindaklanjuti
Pemerintah terkait akan mencabut Keppres pemberhentiannya sebagai komisioner KPU, Evi berharap putusan presiden dapat segera ditindak lanjuti.

"Harapan saya keputusan presiden ini segera ditindaklanjuti dengan langkah administrasi yang diperlukan," ujar Evi saat dihubungi.
Pemerintah sendiri memutuskan tidak akan melakukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan Evi. Menanggapi hal ini, Evi mengaku bersyukur dengan pertimbangan pemerintah. "Saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena presiden memutuskan tidak melakukan banding atas putusan PTUN," kata Evi.

Evi mengaku, dirinya telah siap kembali bertugas. Menurutnya, pemulihan keanggotaanya akan melengkapi KPU dalam melaksanakan Pilkada 2020. "Pemulihan keanggotaan saya di KPU, akan melengkapi KPU RI dalam menyelenggarakan Pilkada 270 daerah," tuturnya.( detikcom)

T#gs JokowiKeppresPTUNPemecatan Evi Novida
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments