Minggu, 20 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • Hindari “Cukong” Biayai Calon Kepala Daerah, Pilkada Diusulkan Kembali ke DPRD

Hindari “Cukong” Biayai Calon Kepala Daerah, Pilkada Diusulkan Kembali ke DPRD

Kamis, 17 September 2020 08:47 WIB
Foto Dok

H Wagirin Arman

Medan (SIB)
Penasehat Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut H Wagirin Arman mendesak Mendagri dan DPR RI untuk membahas sistem Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), baik gubernur, bupati dan wali kota dikembalikan kepada DPRD (legislatif), guna menghindari "cukong" membiayai kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada.

"Sistem pemilihan langsung oleh rakyat ini perlu didiskusikan kembali sekaligus mencari solusi terbaik untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD," ujar Wagirin Arman kepada wartawan, Selasa (15/9) di DPRD Sumut menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, bahwa kepala daerah terpilih dibiayai "cukong" tidak sehat.

Dengan dikembalikannya Pilkada ke DPRD, ujar Wagirin, akan mengurangi kepala daerah tersandung kasus hukum atau masuk penjara akibat korupsi maupun penyalahgunaan jabatan, karena untuk mengawasi legislatif sangat mudah dan membutuhkan biaya yang ringan.

"Kita tahu proses Pilkada yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat membutuhkan dana yang besar dan tentunya banyak calon kepala daerah yang dibiayai cukong. Bayangkan, untuk mendapatkan perahu saja membutuhkan dana besar ditambah biaya kampanye untuk rakyat," katanya.

Bantuan dana dari cukong tersebut, katanya, tentu tidak gratis, tapi harus ada deal-deal politik yang disepakati, sehingga ketika si calon sudah menjabat, tentu cukong akan mengendalikan pemerintahan dan berusaha menguasai seluruh sektor anggaran. Tentunya berjalannya roda pemerintahan tidak akan sehat.

"Masalah cukong atau pemodal di Pilkada ini juga pernah kita utarakan di hadapan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat itu dijabat Saut Situmorang dan petinggi Partai Golkar pada acara pencegahan korupsi kepala daerah di Jakarta 2019 lalu. Kita mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD, untuk menghindari cost politic yang besar," ujar Wagirin.

Mantan Ketua DPRD Sumut ini secara tegas mengatakan, jika para calon kepala daerah maju di Pilkada dibiayai cukong, tentu sebagai pintu masuk praktik korupsi yang banyak menjerat kepala daerah dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena para kepala daerah akan berusaha keras mengembalikan modal Pilkada.

"Jadi segi negatif Pilkada secara langsung oleh rakyat ini, para kepala daerah akan terus berlomba-lomba melakukan korupsi dan masyarakat juga dalam memilih kepala daerahnya bukan atas dasar penilaian yang kredibel, tapi atas dasar adanya pemberian sesuatu," ujarnya. (M03/d)
T#gs Biayai Calon Kepala DaerahCukongDPRDDiusulkan Kembalipilkada
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments