Sabtu, 04 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Heboh THR TGUPP DKI Dipertanyakan, ASN Kena Potongan

Heboh THR TGUPP DKI Dipertanyakan, ASN Kena Potongan

Rabu, 03 Juni 2020 22:38 WIB
line.today.com

Ilustrasi ASN

Jakarta (SIB)
Media sosial tengah diramaikan dengan kata kunci Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). TGUPP ini masuk dalam trending topics Indonesia dengan 1.127 tweets dalam satu jam terakhir.

Kehebohan soal TGUPP ini dipicu soal tim ahli bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) penuh tanpa terkena potongan. Kabar ini dipicu unggahan anggota PSI William Aditya Sarana yang mempertanyakan THR penuh yang diberikan kepada TGUPP.

Lewat akun @willsarana, William juga melampirkan sebuah gambar rincian biaya tunjangan yang diperoleh TGUPP. THR penuh ini dipertanyakan karena ASN Pemprov DKI justru mendapat potongan tunjangan dengan alasan membantu biaya penanggulangan wabah virus Covid-19.

Cuitan ini viral dengan mendapatkan 968 retweets serta 1.300 likes.
Twit itu kemudian ramai dikomentari oleh warganet lainnya, mereka mempertanyakan tunjangan penuh kepada TGUPP di tengah penanganan pandemi virus corona DKI Jakarta.

Warganet juga menyoroti jumlah besaran tunjangan dalam surat edaran yang viral di media sosial tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir mengatakan, alasan Pemprov DKI tidak memotong gaji serta tunjangan hari raya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), selama pandemi korona. “TGUPP memperoleh gaji dan THR penuh sebab mereka masuk di kegiatan. Mereka bukanlah pegawai, melainkan masuk di kegiatan,”ujar Chaidir.

Postur gaji TGUPP menurutnya terdapat di program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI. Chaidir menuturkan, Pemerintah DKI telah memotong seluruh tunjangan aparatur sipil negara yang tidak terlibat dalam penanggulangan virus corona.

Pemangkasan tunjangan penghasilan PNS di wilayah Jakarta itu dalam rangka rasionalisasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Pergub No 49 Tahun 2020 tentang rasionalisasi PNS dalam rangka penanganan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang ditandatangani Anies 19 Mei 2020.

Anies memangkas total 50 persen tunjangan. Sebesar 25 persen dari besaran tunjangan kerja daerah dan 25 persen lain berasal dari insentif pemungutan pajak daerah. Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural juga tidak dibayarkan.

"TPP/TKD PNS/calon PNS dirasionalisasi sebesar 25 persen dari TPP/TKD pada kelas jabatannya. Insentif pemungutan pajak daerah dirasionalisasi sebesar 25 persen dari insentif pemungutan pajak daerah bersih yang diterima. Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural juga tidak dibayarkan," tulis dalam pergub.

Pemangkasan itu dikecualikan bagi PNS yang bertugas terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Adapun yang dikecualikan di antaranya, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 di rumah sakit daerah dan puskesmas DKI, petugas pemulasaraan jenazah prosedur Covid-19.

Lalu, petugas pemakaman prosedur Covid-19 dan petugas yang terlibat langsung dalam penanggulangan wabah Covid-19.
Rasionalisasi itu dilakukan sejak April hingga Desember 2020. Keputusan ini berlaku sejak pergub diundangkan, yakni 1 April 2020. (today Lineme/detikcom/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments