Jumat, 19 Jul 2019

Heboh Sejumlah RS Tak Lagi Layani Peserta BPJS

* BPJS Membantah
admin Minggu, 06 Januari 2019 09:59 WIB

Ilustrasi

Jakarta (SIB)-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membantah kabar yang menyebutkan sejumlah pengelola rumah sakit (RS) telah menghentikan layanan untuk para peserta asuransinya.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf, di Jakarta dikutip dari laman BPJS Kesehatan, menyampaikan fasilitas kesehatan (faskes), termasuk rumah sakit, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memang harus sudah memiliki sertifikat akreditasi pada 2019.

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 disebutkan untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri
"Akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Diharapkan rumah sakit dapat memenuhi syarat tersebut," jelas Iqbal.

Menurut Iqbal BPJS Kesehatan selanjutnya akan menseleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

"Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun, pada dasarnya, kontrak sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit," kata dia.

TAK TERGANGGU
Dalam proses memperbarui kontrak kerja sama, Iqbal mengatakan BPJS Kesehatan melakukan rekredensialing untuk memastikan manfaat yang diterima peserta bisa berjalan dengan baik. Instansi ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan setempat.
Tujuannya untuk memutuskan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan pemetaan analisis kebutuhan faskes setempat.

"Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain," jelas dia.

Iqbal menambahkan, adanya anggapan bahwa penghentian kontrak kerjasama dikaitkan dengan kondisi defisit BPJS Kesehatan adalah informasi yang tidak benar.

"Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya," kata dia.

Iqbal mengatakan pembayaran BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau ada yang belum terbayarkan oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit bisa memakai skema supply chain financing dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. (Dream/l)
Sumber: SIB/INT

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments