Selasa, 15 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Gubsu Belum Keluarkan SK Pembagian Pajak APU PT Inalum ke Kabupaten/Kota di Sumut

Gubsu Belum Keluarkan SK Pembagian Pajak APU PT Inalum ke Kabupaten/Kota di Sumut

* 2013-2017, Pemprovsu Belum Ada Terima Pajak APU dari PT Inalum Rp 2,3 Triliun
admin Jumat, 11 Januari 2019 09:55 WIB

Kabid Pajak Air Permukaan BPPRD Sumut, Rita Mestika.

Medan (SIB) -Gubsu H Edy Rahmayadi hingga kini belum ada mengeluarkan SK Gubsu No 188.44/355/KPTS/2018 tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi atau pembagian Pajak APU (Air Permukaan Umum) PT Inalum ke kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Bahkan dana Rp 2,3 triliun dari PT Inalum belum juga masuk ke kas Pemprovsu, walaupun pengadilan sudah mengeluarkan keputusan memenangkan Pemprovsu.

"Keputusan pengadilan memenangkan Pemprovsu dengan menagih PAP sesuai Perda Nomor 1/2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pergub No 24/2011 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air. Setelah dilakukan perhitungan, PT Inalum berutang PAP sebesar Rp2,3 triliun ke Pemprovsu, yakni untuk periode November 2013-Maret 2017. Namun hingga kini, PT Inalum belum melakukan pembayaran dan masih mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung," kata Victor Lumbanraja, salah satu Kabid Pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut kepada SIB saat dihubungi melalui telepon, Kamis (10/1), seraya mengatakan, pimpinannya sedang bertugas di luar kota.

Dia mengatakan, bagaimana pihaknya melakukan penghitungan pembagian Pajak APU PT Inalum ke kabupaten/kota, sementara dananya belum ada. "Andaikan sudah ada dana itu masuk ke kas Pemprovsu nanti, dan Gubsu sudah menyampaikan kabupaten/kota akan diundang untuk proses pembagiannya. Makanya kita tunggu saja dulu dana itu masuk ke kas Pemprovsu, setelah itu baru kita masuk ke proses penghitungan pembagian Pajak APU PT Inalum tersebut," katanya.

Saat ditanya tentang adanya saat SK Gubsu No 188.44/355/KPTS/2018 tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi atau pembagian Pajak APU PT Inalum ke kabupaten/kota di Provinsi Sumut yang sudah beredar saat ini, dan bahkan dalam SK itu terjadi kesenjangan perolehan yang sangat mencolok, antara daerah kawasan Danau Toba dengan daerah lainnya, dia justru membantah keberadaan SK Gubsu tersebut. "Kita tidak tahu itu, hingga kini kami (BPPRD Sumut) belum ada keluarkan tentang data pembagian Pajak APU PT Inalum ke kabupaten/kota," katanya lagi, seraya meminta wartawan untuk menghubungi Kabid Pajak Air Permukaan BPPRD Sumut, Rita Mestika, sebab Rita Mestika lah yang menangani Pajak APU PT Inalum selama ini.

Sementara Kabid Pajak Air Permukaan BPPRD Sumut Rita Mestika saat dihubungi juga membenarkan, bahwa pihaknya belum ada mengeluarkan data-data pembagian Pajak APU PT Inalum ke kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Karena sejak 2013-2017, Pemprovsu masih terus berjuang untuk mendapatkan dana Rp2,3 triliun dari PT Inalum. "Mungkin kalau dana itu sudah masuk ke kas Pemprovsu, tentu kabupaten/kota akan diundang untuk membahas pembagian dana tersebut ke masing-masing daerah di Sumut, lalu setelah itu baru dikeluarkan SK Gubsu tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi atau pembagian Pajak APU PT Inalum ke kabupaten/kota di Provinsi Sumut," paparnya kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon.

Dia juga mengatakan, perselisihan antara Pemprovsu dengan PT Inalum terkait PAP ini berlangsung sejak tahun 2013, dan telah dibawa ke pengadilan pajak di Jakarta. Pengadilan sudah mengeluarkan keputusan dengan memenangkan Pemprovsu atas kasus ini. "Tapi untuk keterangan selengkapnya, Senin (14/1) aja wawancara di kantor BPPRD Sumut Jalan Helvetia Medan ya, saya saat ini mendampingi Komisi C DPRDSU di Limapuluh hingga Jumat (11/1) ini," katanya mengakhiri.

Sebelumnya juga telah diberitakan SIB, Gubsu H Edy Rahmayadi membantah telah mengeluarkan SK Gubsu No 188.44/355/KPTS/2018 tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi atau pembagian Pajak APU PT Inalum ke kabupaten/kota di Provinsi Sumut, karena telah terjadi kesenjangan perolehan yang sangat mencolok. "Apanya yang mau saya revisi, hingga kini saya belum mengeluarkan Pergub terkait itu. Dananya aja Rp 2,3 triliun dari PT Inalum belum masuk ke kas Pemprovsu," katanya saat diwawancarai di Kantor Gubsu, Selasa (18/12/2018). (A11/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments