Kamis, 02 Jul 2020
PalasBappeda

Halal bi halal Pemprov Sumut

Gubernur Sumut : ASN Harus Miliki Budaya Malu

* Kadis dan Kaban Tak Boleh Tertutup Pada Wartawan
admin Selasa, 11 Juni 2019 10:00 WIB
SIB/Dok
BERSALAMAN: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah bersalaman dengan para ASN usai acara Halal bi halal Pemprov Sumut di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Senin (10/6)
Medan (SIB) -Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Sumut agar memiliki budaya malu, bila tidak menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. "ASN harus mengedepankan budaya malu. Yakni malu tidak bekerja, malu tidak masuk kantor, malu tidak memberikan pelayanan maksimal, serta malu tidak bekerja dengan baik. Kita harus komitmen dan tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat," ujarnya kepada wartawan saat diwawancarai usai acara Halal bi halal Pemprov Sumut di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Senin (10/6).

Sebelumnya Gubernur saat menyampaikan arahannya mengatakan, dengan budaya malu itu diharapkan ketertinggalan Provinsi Sumut dari provinsi lain bisa terkejar. Sebab Provinsi Sumut sangat kaya dan harus dikelola dengan tenaga ASN yang baik, enerjik dan pekerja keras. "Kita harus malu pada diri kita sendiri, Provinsi Sumut saat ini tertinggal jauh dari provinsi lain. Maka kepada para ASN hentikanlah pekerjaan yang tak berguna. Bekerja dan berkaryalah di bidang kalian masing-masing. Janganlah berpikir apa yang kau dapatkan, tapi berpikirlah apa yang telah kau perbuat untuk Sumut ini. Jangan asyik fingerprint," katanya.

Dia menuturkan, dirinya heran ASN di Lingkungan Pemprov Sumut lebih takut pada fingerprint daripada gubernurnya sendiri. "Saat itu saya berjumpa dengan seorang ASN, tiba-tiba dia lari. Setelah itu dia kembali, ku tanya sama dia. Kenapa kamu lari tadi ? dijawab ASN itu, mau fingerprint Pak. Sebab kalau terlambat fingerprint bisa dipotong tunjangan tambahan penghasilan(TTP) Pak. Saya pun jadi heran, kok lebih takut dia sama fingerprint daripada saya ya, sementara saya pimpinannya," kata Edy.

Untuk itu, lanjut dia, ke depan ASN tak boleh lagi seperti itu. Untuk mendapatkan tunjangan ASN harus memiliki kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang baik. "Okelah dia masuk ke kantor sesuai dengan fingerprint. Setelah itu pulang, tapi selama dia masuk kantor tak ada yang dikerjakannya atau yang dibuatnya, itu sama saja nol dan tak berguna untuk Pemprov Sumut. ASN seperti ini tidak boleh lagi ke depan, ini secara bertahap harus kita hilangkan. Kalau gini semua ASN bagaimana bisa terwujud visi dan misi kita, menjadikan Sumut yang Bermartabat nanti," ujarnya, seraya meminta para ANS jangan mau menipu dan berbohong terkait pekerjaannya.

Ke depan, Edy juga berharap Pemprov Sumut akan memaksimalkan pemberdayaan ASN dan efisiensi anggaran. Terkait peningkatan SDM di masa depan, Edy meminta agar nantinya ada database yang mengumpulkan siswa-siswa berprestasi. "Mereka yang berprestasi ini, kita kumpulkan, kita sekolahkan. Mereka-mereka ini seharusnya yang jadi pemimpin di Sumut ini. Orang-orang cerdas yang memiliki kemampuan" katanya.

Jangan Tertutup
Dia juga meminta agar semua Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Badan (Kaban) jangan tertutup bagi wartawan. "Kita harus terbuka. Kalau anda tertutup, berarti anda dicurigai. Wartawan harus bebas keluar masuk, kalau di telepon wartawan tak mau ngangkat kelewat kalian. Manatau wartawan tersebut punya ide yang bagus untuk visi dan misi Sumut bermartabat, kan membantu kerja anda juga. Jadi saya ingatkan, jangan ada lagi Kadis dan Kaban yang tertutup bagi wartawan, kalau itu terjadi akan saya evaluasi kalian," ucap Gubernur.

Dia juga meminta agar Kadis dan Kaban bisa berkordinasi dengan dinas masing-masing di kabupaten/kota. "Misalnya Satpol PP harus mampu berkordinasi dengan Satpol PP kabupaten/kota. Apa yang bisa diikerjakan secara bersama-sama. OPD juga harus mampu jemput "bola", sehingga visi dan misi Provinsi Sumut dengan kabupaten/kota dapat dirasakan rakyat setiap periode," jelasnya, seraya meminta agar memberikan kenyamanan kerja kepada para bawahannya.

Sementara untuk mendukung peningkatan kinerja ini, kata Gubernur, dalam waktu dekat akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mendiskusikan dan mempelajari sistem kerja organisasi pada Pemprov Sumut. Dia berharap setiap aparatur bekerja berdasarkan keahlian dan bidang yang dikuasai. Sehingga, nantinya bisa menjawab tuntutan tugas dan permasalahan di lapangan. "Ini yang perlu kita tata, misalnya jangan nanti lulusan ekonomi yang jadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kita bentuk Pokja untuk mengatur ini nanti, kalau tak ada yang ahli dari sini, dari luar negeri pun jadi. Pokoknya setiap ASN nanti harus tahu apa yang dia kerjakan, siap berbuat. Dan harus mampu berkoordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten/kota," ucap Edy Rahmayadi, yang hadir bersama Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah.

Acara diakhiri dengan bersalam-salaman dan bermaaf-maafan antara pimpinan OPD dan ASN Pemprov Sumut dengan Gubernur Edy Rahmayadi, Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi, Wakil Gubenur Musa Rajekshah, dan Sekretaris Daerah Sumut Sabrina.(M11/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments