Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Golkar Pecah, Nusron Wahid: Golkar Perlu Evaluasi Besar-besaran

Golkar Pecah, Nusron Wahid: Golkar Perlu Evaluasi Besar-besaran

Jumat, 01 Agustus 2014 08:28 WIB
SIB/INT
Ilustrasi
Jakarta (SIB)- Internal Golkar bergejolak pasca kekalahan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Kini elite muda Golkar bersuara lantang menyuarakan evaluasi besar-besaran.

"Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran atas kegagalan yang beruntun di semua proses politik. Elite Golkar tidak boleh egois dan hanya mengedepankan kepentingan elite dan kelompoknya tanpa berpikir masa depan partai selanjutnya," kata Nusron dalam siaran pers, Rabu (23/7).

Menurut Nusron, Golkar tidak boleh disandera oleh oknum pengurus, elite, dan kelompoknya. Apalagi sampai menutup dibukanya forum evaluasi dengan argumen yang menurut Nusron akal-akalan.

Anggota DPR yang dipecat karena mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-JK mengingatkan Partai Golkar bukan milik ketua umum, Sekjen, DPP, beberapa ketua DPD dan segelintir elite lainnya. Tapi Golkar dengan sejarah panjangnya sudah menjadi milik rakyat dan bangsa Indonesia.

"Tidak ada yang harus ditunda atau dipercepat. Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran. Forum itu adalah Munas lima tahun. Ingat ketika dilantik pengurus itu periodenya 2009-2014, bukan 2015. Mayoritas kader dan pemilih Golkar menghendaki itu," papar Nusron yang menjadi caleg terpilih periode 2014-2019 dengan meraih suara terbesar.

Nusron mengatakan periode ini merupakan masa suram dan kegelapan Partai Golkar. Berbagai portofolio kepala daerah strategis banyak yang lepas, Pemilu Legislatif gagal mencapai target bahkan kehilangan 15 kursi dibanding 2009, Pilpres gagal mencalonkan presiden atau menyodorkan cawapres, ikut koalisi juga kalah.

"Lantas apalagi prestasi yang akan dibanggakan kepada kader dan konstituen? Kok masih mau mencoba bertahan dengan egonya dengan mengulur-ulur waktu," kecam Nusron atas kinerja Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Dia mengingatkan slogan Partai Golkar adalah suara rakyat suara Golkar. Apa yang terbaik buat rakyat dan bangsa, akan menjadi kebijakan Partai Golkar. Namun, faktanya yang terjadi sebaliknya, apa yang terbaik buat elite yang akan diperjuangkan Golkar. Ini yang membuat Partai Golkar mengalami kekalahan secara beruntun.

"Kalau ini masih dipertahankan, kami yakin Pemilu 2019 konstituen Golkar akan berbondong-bondong pindah ke partai lain, karena abai dengan kehendak konstituen dan rakyat. Golkar butuh nafas, paradigma, nalar gerakan dan tokoh baru untuk bisa berkompetisi pada Pemilu 2019. Apalagi pemilu mendatang serentak, Pileg dan Pilpres," tandasnya.

Tak Berdasar
Kader Golkar lintas generasi menggeliat menggoyang kursi Ketum Aburizal Bakrie (Ical).

Pembelaan datang dari Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa, yang menganggap gugatan terhadap masa kepemimpinan Ical tak berdasar.

"Statemen Nusron tuh soal masa bakti salah. Mungkin karena nggak pernah ikut rapat dia nggak pernah tahu masa bakti pengurus DPP Partai Golkar," kata Lalu Mara.

Nusron Wahid, yang dipecat dari Golkar oleh Ical, memang menjadi salah satu yang berteriak lantang mendesak evaluasi besar-besaran di Golkar melalui Munas di tahun 2014 ini. Lalu Mara menegaskan desakan Nusron tak berdasar, karena masa kepengurusan DPP Golkar yang dipimpin Ical baru akan berakhir tahun 2015, sesuai keputusan Munas VIII Golkar pada tahun 2009.

"Keputusan Munas tahun 2015 diputuskan pada forum Munas, forum pengambil keputusan tertinggi. Demikian halnya dengan AD/ART juga produk Munas, jadi tak ada yang perlu dipertentangkan," ujar Lalu.

"Soal masa bakti 6 tahun, pernah juga terjadi di era Pak Akbar Tanjung berdasarkan keputusan Rapimnas (derajatnya di bawah Munas), dan periode kepengurusan tahun 1971-1977. Jadi hal yang biasa," tambahnya.(detikcom/i)
T#gs Golkar
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments