Senin, 09 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Fokus Amendemen UUD 1945, PDIP Tak Incar Kursi Ketua MPR

Fokus Amendemen UUD 1945, PDIP Tak Incar Kursi Ketua MPR

* JK Sebut Amandemen UUD 1945 Beresiko Presiden Dipilih MPR
admin Rabu, 14 Agustus 2019 12:23 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -PDIP enggan terjebak dalam perebutan kursi Ketua MPR. PDIP pun menegaskan tak mengincar kursi nomor 1 di MPR itu.

"PDIP tidak ingin terjebak melulu dalam urusan rebutan kekuasaan Ketua dan Wakil Ketua MPR. Karena PDIP stressing pada agenda, pada program," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Basarah mengatakan yang menjadi fokus utama partainya adalah melanjutkan agenda besar MPR pada periode 2014-2019 yang tertunda karena Pemilu 2019. Agenda tersebut adalah mengamendemen UUD 1945 secara terbatas.

"Nah ini kan bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat karena kita tidak ingin partai-partai politik kok sibuk ngurusin posisi jabatan. PDIP keluar dari situasi itu dengan menawarkan agenda. Ini loh PDIP punya agenda, apa agendanya? Meneruskan agenda pimpinan MPR periode sekarang, yaitu mengamendemen secara terbatas UUD 1945," tuturnya.

Karena itu, kata dia, PDIP mengaku tak jadi masalah jika kursi Ketua MPR diduduki parpol lain. Asalkan agenda MPR untuk mengamendemen UUD 1945 secara terbatas dilanjutkan pimpinan MPR periode berikutnya.

"Kami, PDI Perjuangan, keluar dari paradigma itu, kami menawarkan bahwa PDIP punya agenda, ini loh agendanya, agendanya bukan agendanya PDI Perjuangan, agenda MPR sendiri untuk amendemen terbatas UUD 1945 begitu," ujar Basarah.

"Mengenai siapa pimpinannya, ya kalau agenda ini disepakati ya monggo silakan dipilih siapa ketuanya, kita memberi kesempatan, karena fokus PDIP bukan pada perebutan jabatan, tetapi bagaimana MPR memberikan manfaat pada kehidupan bangsa dan negara lima tahun ke depan ini," sambung dia.

Seperti diketahui, kursi pimpinan MPR saat ini menjadi rebutan parpol-parpol. Baik parpol koalisi Jokowi, seperti Golkar dan PKB, maupun parpol nonkoalisi Jokowi, seperti Gerindra, mengincar kursi nomor 1 di MPR itu.

Dipilih MPR
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bicara soal risiko yang terjadi terkait wacana amendemen UUD 1945. Salah satu risikonya, kata JK, bisa saja Presiden kembali dipilih MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

"Itu rumit lagi, berisiko. Banyak perubahan yang rakyat belum tentu setuju. Contoh, presiden dipilih MPR karena lembaga tertinggi.
Maka dia berhak memilik presiden. Kalau gitu lain lagi soal," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dia mempertanyakan apakah hal tersebut akan disetujui rakyat. Alasannya, hak rakyat untuk memilih presiden secara langsung bisa hilang jika MPR kembali diberi mandat oleh UUD 1945 untuk memilih presiden dan wapres.

"Apakah rakyat setuju haknya diambil untuk pemilihan langsung," ujar JK.

Berlebihan
Terkait usulan 10 pimpinan MPR, JK tidak sepakat karena menilai tugas MPR tidak banyak.

"Berlebihan buat saya. Kan tugas MPR kan tidak banyak," kata JK.

JK mengatakan semakin banyak pimpinan MPR membuat pemerintahan menjadi tidak efisien. Dia menuturkan usulan tersebut hanya untuk menempatkan wakil partai sebagai pimpinan MPR.

"Kalau MPR 10 pimpinannya bayangkan kalau mau rapat pimpinan 10 orang lamanya pasti sisanya banyak berarti semua partai ingin ada ketuanya lah. Ya kita berpikirlah, bukan hanya soal efisiensi bagaimana pengambilan keputusan pembagian tugasnya kalo 10 orang. Apalagi kan MPR tidak selalu bersidang," ucapnya.

Sebelumnya, PAN melemparkan usul agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut. Hal ini menyusul pernyataan PDIP yang membuka peluang membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amandemen terbatas UUD 1945.

"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (11/8). (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments