Minggu, 21 Jul 2019
  • Home
  • Headlines
  • F-PDIP Walk Out Tak Ingin Langgar Konstitusi, 8 Fraksi Setujui

Rapat Paripurna DPRDSU Pengambilan Keputusan LPjP APBD 2018 Alot

F-PDIP Walk Out Tak Ingin Langgar Konstitusi, 8 Fraksi Setujui

admin Rabu, 10 Juli 2019 09:27 WIB
SIB/Firdaus Peranginang
TANDATANGANI: Gubsu H Edy Rahmayadi menandatangani pengesahan Ranperda LPjP APBD 2018 menjadi Perda disaksikan Wakil Ketua Dewan Aduhot Simamora, Sekdaprov Sumut Hj Sabrina, Asisten III Fitriyus dan Sekwan Erwin Lubis, Selasa (9/7) di DPRD Sumut.
Medan (SIB) -Rapat Paripurna DPRD Sumut dalam pengambilan keputusan terhadap LPjP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD Sumut TA (tahun anggaran) 2018 cukup alot diperdebatkan anggota dewan dari berbagai fraksi, karena terkesan dipaksakan pengesahannya tanpa memenuhi korum atau kehadiran anggota dewan.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora didampingi Wakil Ketua Dewan Ruben Tarigan yang berlangsung, Selasa (9/7) hingga sore sempat diskor 3 kali dan mendapat interupsi dari anggota dewan berbagai fraksi, seperti Muhri Fauzi Hafiz (FP Demokrat), Sarma Hutajulu (F-PDI Perjuangan), Hanafiah Harahap (FP Golkar) dan Yantoni Purba dan Ramses Simbolon (FP Gerindra).

Pada intinya, anggota dewan meminta pimpinan sidang menunda pengambilan keputusan bersama DPRD Sumut dan gubernur terhadap Ranperda LPjP APBD, karena tidak memenuhi kuorum, sebab hanya dihadiri 35 orang dari jumlah 100 anggota legislatif.

Perdebatan masalah tidak korum ini berlangsung cukup lama, bahkan rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi itu jadi ajang saling adu argumentasi yang sengit, karena dalam tata tertib dewan Pasal 113 menyebutkan rapat pengambilan keputusan harus memenuhi korum 2/3 dari jumlah anggota dewan.

Tapi anggota dewan yang hadir tidak mencukupi, sehingga Ramses Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran pimpinan dewan, karena dalam Tatib disebutkan pimpinan dewan terdiri dari ketua dan wakil ketua dapat melakukan rapat jika paripurna diskor beberapa kali akibat tak korum.

Menyikapi kondisi itu, Muhri Fauzi menyarankan agar rapat diskor untuk merembukan antara pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. Akhirnya rapat diskor 15 menit. Kemudian, muncul opsi yang ditawarkan, yakni dilanjutkan atau tidak rapat paripurna tanpa korum dilemparkan kepada anggota dewan.

Ternyata, dari 9 fraksi yang ada di lembaga lesgislatif, 8 fraksi (FP Golkar, FP Demokrat, FP Nasdem, FP Hanura, F-PKS, F-PKB, FP Gerindra dan F-PAN) menyetujui paripurna dilanjutkan. Sedangkan F-PDI Perjuangan menyatakan walk out (keluar) dari rapat paripurna, karena rapat tidak korum.

"Kami minta rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap LPjP APBD 2018 dijadual ulang, karena tidak korum. Kalau tetap dilanjutkan F-PDI Perjuangan keluar dari sidang dan tidak mau bertanggungjawab terhadap rapat paripurna yang tidak korum, karena kami tidak ingin melanggar konstitusi," ujar Sarma seraya meninggalkan ruangan yang diikuti beberapa anggota fraksinya.
Sahkan

Sementara dalam lanjutan rapat paripurna, juru bicara Banggar (Badan Anggaran) menyatakan, menerima Ranperda LPjP APBD 2018 disahkan menjadi Perda (Peratuan Daerah) dengan realisasi anggaran pendapatan Rp12,7 triliun dan Belanja Daerah Rp12,5 triliun, sehingga surplus Rp139,6 miliar.

Kemudian pada pembiayaan, yakni penerimaan Rp841 miliar dan pengeluaran Rp0,00 sehingga pembiayaan netto Rp841 miliar, sehingga Silpa sebelum koreksi dan setelah koreksi Rp981 miliar.

Kemudian Saldo anggaran lebih awal Rp841 miliar dan saldo anggaran lebih akhir Rp981 miliar. Kemudian, neraca per 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut, jumlah aset Rp19,9 triliun, jumlah kewajiban Rp1,5 triliun sehingga jumlah ekuitas Rp18,3 triliun.

Sementara Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, dengan disahkannya Ranperda LPjP APBD 2018 menjadi Perda, tentunya akan bisa melanjutkan tugas dalam penyusunan P-APBD 2019 dan R-APBD 2020. Banyak hal yang harus dilakukan untuk pembenahan dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain masih adanya OPD tidak mendampingi dewan dalam kunjungan kerja sehingga menyulitkan dewan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, serta adanya OPD belum profesional menyelesaikan persoalan.(M03/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments