Senin, 21 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Eks Kabiro Pembangunan Provinsi Sulsel Bicara Mahar Rp10 M di Pilgub

Sidang Hak Angket DPRD Sulsel

Eks Kabiro Pembangunan Provinsi Sulsel Bicara Mahar Rp10 M di Pilgub

* Gubernur Sulsel akan Polisikan eks Kabiro
admin Kamis, 11 Juli 2019 09:13 WIB
Detikcom
Sidang hak angket Gubernur Sulsel
Makassar (SIB) -Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel memeriksa eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras. Pada pemeriksaan ini, Jumras bicara soal dugaan bagi-bagi proyek di internal dan mahar milyaran pada Pilgub 2018 lalu.

Jumras diketahui dipecat dari posisinya setelah dituduh oleh Gubernur Nurdin Abdullah menerima fee dari pengusaha terkait proyek di Sulsel. Pada pemeriksaan di hak angket, Jumras memberikan klarifikasinya.

"Ada tertulis kamu meminta fee, lalu saya bilang dari siapa? Lalu diambillah surat lalu diperlihatkan ke saya, saya lihat di situ (nama) dua perusahaan, dua pengusaha. Yang satunya Agung Sucipto dan satunya bernama Ferry Tandiari," kata Jumras saat menjelaskan pemecatannya oleh Gubernur Nurdin Abdullah di hadapan sidang hak angket, Makassar, Selasa (9/7).

Pada saat pertemuannya dengan Nurdin Abdullah itu, Jumras dituduh meminta fee proyek dari dua pengusaha itu. Hal itu kemudian dibantah Jumras meski klarifikasinya ke Nurdin tidak didengarkan.

Sebelum saya tinggalkan tempat (pertemuan) itu, saya sampaikan (kepada gubernur), angguh (Agung) itu mengatakan bahwa pada saat Pilkada, Bapak (Nurdin) dibantu Rp 10 M, dan itu dihadiri (disaksikan) oleh kakak Wagub Sulsel yang mengantar (pengusaha) itu, jelasnya.

Jauh sebelum pemecatannya, Jumras mengaku telah diajak bertemu dengan Sumardi, Kepala Bappeda Sulsel, yang meminta agar paket proyek (tertentu) dikerjakan oleh kedua pengusaha itu dengan alasan mereka telah membantu gubernur pada Pilgub Sulsel.
"Lalu saya jawab silakan, Pak. Lelang ini terbuka, silakan diikuti prosesnya," ujar Jumras menjawab Sumardi.

"Iya pokoknya bantu dia. Ini saya titipkan kamu Rp 200 juta, ambil," kata Jumras mengutip ucapan Sumardi. Jumras pun mengaku menolak uang itu, yang menurutnya diperoleh Sumardi dari dua pengusaha itu. Saya malah dituduh meminta fee, terangnya.

Sementara itu, anggota pansus hak angket dari Fraksi PKS, Asriadi Arsal mengatakan keterangan dari Jumras masih sepotong. Pada pemeriksaan selanjutnya yang diputuskan dilakukan secara tertutup, terungkap bahwa proyek tersebut adalah titipan dari orang Kemendagri yang akan diberikan kepada seorang pengusaha dari Gowa bernama Haji Nasri.

"Jadi ternyata proyek yang dia sampaikan itu senilai Rp 73 M, itu adalah paket yang sebenarnya milik orang yang dia sampaikan," kata Asriadi Arsal.

Lalu untuk kedua pengusaha yang melaporkan Jumras ke Nurdin Abdullah, ternyata hasil lelang menunjukkan perusahaan keduanya tidak menang tender.

"Jadi pemenangnya bukan orang yang ditunjuk. Bisa saja siapa pun bisa datang mengaku dekat dengan gubernur," ujarnya.

Dipolisikan
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah akan mempolisikan eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras terkait tudingan soal mahar Rp 10 miliar di Pilgub 2018. Nurdin pun memberi kesempatan ke Jumras dalam 1x24 jam untuk segera minta maaf.

"Tidak ada sama sekali. Bohong itu, bohong besar dan saya akan penjarakan dia kalau dia tidak hentikan itu. Saya minta 1 kali 24 jam dia tidak minta maaf kepada saya, saya akan akan laporkan ya," kata Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di usai HUT Bhayangkara di Lapangan Karebosi, Rabu (10/7).

Nurdin menyatakan pernyataan Jumras merupakan fitnah dan kebohongan besar. Ia meminta agar Jumras segera menghentikan ucapannya.

Nurdin membantah ucapan Jumras yang menuding adanya pembagian proyek dan sumbangan dari pengusaha. "Saya ingin sampaikan Lillahi Ta'ala kalau tak ada sumbangan dari pengusaha kepada saya apalagi namanya rekanan ya," tutupnya. (detikcom/f)
T#gs Sidang hak angket Gubernur Sulsel
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments