Minggu, 20 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • Eks Dirut Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara, Jaksa Pikir-pikir

Eks Dirut Pertamina Divonis 8 Tahun Penjara, Jaksa Pikir-pikir

admin Selasa, 11 Juni 2019 09:14 WIB
Ant/Muhammad Adimaja
SIDANG VONIS: Terdakwa kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009, Karen Agustiawan (kanan) memeluk kerabatnya usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan (vonis) oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/6).
Jakarta (SIB) -Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan eks Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah terkait korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia pada 2009 yang merugikan negara Rp568 miliar.

Dirut PT Pertamina di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, diganjar kurungan badan selama 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," kata ketua majelis hakim, Emilia Djaja Subagia, saat membacakan putusan sidang di PN Tipikor, Senin (10/6).

Majelis hakim yang terdiri dari Emilia Djadja Subagdja, Franky Tumbuwun, Rosmina, M Idris M Amin dan Anwar menilai terdakwa Karen bersama-sama dengan eks Direktur Keuangan Pertamina, Ferederick ST Siahaan, mantan Manajer Merger dan Akuisisi Pertamina, Bayu Kristanto, serta Legal Consul and Compliance Pertamina Genades Panjaitan. Hakim meyakini Karen telah menyalahgunakan jabatan untuk melakukan investasi.

Hakim juga menyatakan dalam kasus ini terdakwa Karen melakukan investasi participating interest (PI) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Bahkan investasi tersebut tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan dewan komisaris PT Pertamina.

"Bahwa setelah SPA (Sale Purchase Agreement) ditandatangani, Dewan Komisaris mengirimkan surat memorandum kepada Dewan Direksi perihal laporan rencana investasi. Dalam memorandum tersebut, kekecewaan Dewan Komisaris karena SPA ditandatangani tanpa persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu, sehingga melanggar anggaran dasar Pertamina,"beber hakim.

Hukuman tersebut jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), selama 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp284 miliar.

Namun dalam putusan tersebut hakim sepakat tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Karen karena menilai bahwa Karen tidak menerima uang terkait investasi ini.

Dalam amar putusannya hakim menilai Karen terbukti berdasarkan dakwaan kedua pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Meskipun putusan tersebut jauh lebih rendah daripada tuntutan JPU, Karen langsung menyatakan banding.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majelis hakim, saya banding," kata Karen.

Di lain pihak, terkait putusan Hakim Tipikor, Jakarta yang menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 15 tahun penjara, Kejaksaan Agung menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak.

"Kami menunggu putusan resmi pengadilan. Sesuai ketentuan KUHAP, para pihak diberikan waktu selama 7 hari untuk mengambil sikap," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, DR Mukri. (J02/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments