Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Eks Dirut PT Pertamina Divonis Rendah, Kejagung Banding

Eks Dirut PT Pertamina Divonis Rendah, Kejagung Banding

admin Kamis, 13 Juni 2019 09:47 WIB
detikcom
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Jakarta (SIB) -Pasca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, Kejaksaan Agung langsung mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

"Atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis terdakwa Karen, 8 tahun penjara, kami selaku jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan banding," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, DR Mukri kepada wartawan, Rabu (12/6).

Mantan wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Djogjakarta ini mengatakan ada empat alasan yang membuat pihaknya mengajukan banding.
"Pertama, karena terdakwa Karen juga menyatakan banding dalam menanggapi putusan itu,"ujar Kapuspenkum Kejagung.
Hal yang kedua, lanjutnya, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan JPU yang menuntut 15 tahun penjara.

"Majelis hakim juga tidak membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dituntut JPU sebesar Rp284 miliar lebih," kata Kapuspenkum.

Point yang keempat, sambungnya, terkait dengan penerapan delik perbuatannya dimana berdasarkan fakta-fakta, JPU menuntut pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Akan tetapi majelis hakim justru menghukum terdakwa dengan penerapan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 Tipikor.

"Dengan alasan itulah JPU mengajukan banding, sehingga tidak menjadi masalah saat kemungkinan nantinya mengajukan kasasi,"pungkas Mukri.

Sebelumnya meski sudah divonis lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, Karen tetap mengajukan banding.

"Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Majelis hakim, saya banding," kata Karen
Seperti diketahui, majelis hakim Tipikor Jakarta yang diketuai Emilia Djaja Subagya, sebelumnya menghukum Karen 8 tahun penjara serta membayar uang denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai, Karen tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.

Hakim juga menilai, Karen terbukti mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Karen telah memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu.
Selain itu, hakim mengatakan Karen dianggap telah menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Selain itu, hakim menilai bahwa penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.
Atas perbuatan Karen itulah, majelis hakim menilai telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Bahkan berdasarkan hasil laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar.

Karen terbukti melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (J02/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments