Selasa, 14 Jul 2020

Ekonom: Harga BBM Bersubsidi Perlu Dinaikkan

Jumat, 01 Agustus 2014 08:27 WIB
SIB/INT
Ilustrasi
Yogyakarta (SIB)- Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara bertahap untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Perlu dilakukan berbagai upaya agar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih sehat, termasuk mengurangi subsidi BBM," kata ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tony Prasetyantono di Yogyakarta, Kamis (31/7), seperti dikutip.

Menurut dia, meski kenaikan harga atau pengurangan subsidi BBM tetap diprioritaskan, tetapi perlu dilakukan secara bertahap.

"Subsidi sulit dihilangkan sama sekali. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap dikurangi," kata dia.

Ia merekomendasikan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak (BBM) dilakukan dengan menaikkan harga dengan kisaran Rp 1.000 - Rp 1.500 secara gradual. Kenaikan itu dapat terus dilakukan hingga tahun-tahun berikutnya.

"Dengan cara berangsur-angsur seperti itu, maka harga jual tetap mendekati harga keekonomian," kata dia.

Sementara itu, menurut dia, guna memperbaiki struktur APBN, selain mengurangi subsidi BBM, pemerintah baru juga harus berupaya keras menaikkan penerimaan pajak.

Ia meyakini, apabila problem penerimaan pajak dapat diperbaiki  pemerintahan baru mendatang, Indonesia dapat menambah penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun per tahun.

"Ini bisa memperbaiki struktur APBN yang dananya bahkan bisa dipakai untuk menambah belanja infrastruktur dan subsidi BBM," katanya.

Untuk sektor penerimaan pajak, tambah Tony, yang dapat dimaksimalkan lebih lanjut adalah pajak individu atau pajak penghasilan (PPh).

"Pajak jenis itu (pajak individu) banyak yang tercecer yang biasanya disebabkan kurangnya staf di Direktorat Jenderal Pajak, selain itu juga kerap disebabkan integritas petugas pajak yang kurang kuat," kata dia.

Punya Peluang
Sementara itu, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi. Dengan memperhitungkan angka inflasi yang berada di angka 5% pada 2014.

"Artinya pemerintah bisa menaikkan harga BBM bersubsidi sekitar 30% tanpa memaksa (trigger) BI (Bank Indonesia) mengambil kebijakan monter," kata Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (29/7), sebagaimana dikutip.

Kenaikan BBM bersubsidi akan meningkatkan inflasi sekitar 2%, sehingga berada di angka 7% di akhir 2014.

 "Angka itu sama seperti tahun sebelumnya," ungkap Yudhi.

Adapun, inflasi pada Juli diproyeksikan pada angka 0,74%. Sementara di akhir tahun berada di 4,33%. Menurutnya, kenaikan BBM bersubsidi saat ini bergantung pada keputusan pemerintah.

Akan tetapi, Yudhi mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan sentimen masyarakat kepada perekonomian dan pemerintah. Kendati kondisinya mulai menunjukkan perbaikan.

"Namun belum cukup aman untuk bermain-main dengan kebijakan yang kurang populer," ungkapnya. (Tempo In/Metrotvnews/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments