Medan (SIB) -Pengamat Pendidikan Dr Bakhrul Khair Amal SE MSi meminta Dinas Pendidikan Provsu transparan menggunakan anggaran. Jangan sampai ada dugaan ditutup-tutupi sehingga menimbulkan tudingan DPRD Sumut ada mafia anggaran di Disdik Provsu.
Hal itu disampaikan Bakhrul Khair Amal kepada SIB, Rabu (13/2) ketika dimintai tanggapannya tentang DPRD Sumut tuding ada mafia anggaran di Disdik Provsu.
Dijelaskannya, Disdik Provsu seharusnya transparan ke publik berapa jumlah guru honor yang ada di Sumut. Sehingga tidak ada perbedaan anggaran yang sudah ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama Banggar sebesar Rp 129 miliar yang akan ditetapkan di APBD 2019.
"Dengan anggaran Rp 129 miliar dikurangi Rp 40 miliar menjadi Rp 89 miliar, tentu ini ada kecurigaan oleh Komisi E DPRD Sumut. Karena itu Disdik Provsu seharusnya transparan dengan jumlah guru honor yang ada sehingga tidak terjadi pengurangan anggaran seperti yang terjadi saat ini," katanya.
Khair mengatakan, dalam hal ini tidak ada permainan atau mafia anggaran di Disdik Provsu, tetapi Disdik Provsu kurang sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada DPRD Sumut. "Karena itu ke depan Disdik Provsu terlebih dahulu mensosialisasikan jumlah anggaran dan jumlah guru honor yang ada. Kalau masih ada tudingan ada mafia di zaman saat ini saya kira tidak ada yang berani tetapi saya kira pihak Disdik Provsu kurang mensosialisasikan saja," terang Bakhrul yang juga Dosen Unimed itu.
Sementara di tempat terpisah, pendapat berbeda dikatakan Armen SPd salah seorang guru swasta di Medan. Ia menyayangkan masih ada mafia anggaran di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sebab hal itu dapat merusak dunia pendidikan di Sumut.
"Bagaimana dunia pendidikan di Sumut bisa maju bila masih ada mafia anggaran. Untuk itu kepada penegak hukum agar segera menyelidiki dan menangkap mafia anggaran itu sehingga apa yang sudah disepakati Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut tidak bisa dibatalkan dan dikurangi," ujarnya.
Dikatakan, DPRD Sumut menginginkan adanya penambahan gaji honor menjadi Rp 65 ribu per jam dari sebelumnya Rp 40 ribu per jam di tahun 2019. Tetapi karena adanya mafia anggaran itu kenaikan batal sehingga guru honor masih bertambah susah di Sumut.
"Mafia anggaran ini kan merusak dunia pendidikan. Bagaimana seorang guru honor yang sudah berkeluarga mengajar dengan sunguh-sungguh bila gajinya untuk dirinya sendiri tidak cukup, tentu guru itu akan mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan," katanya.
Karena itu diminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun dan mengusut mafia anggaran di Disdik Provsu, kalau tidak akan berdampak kepada dunia pendidikan di Sumut akan bertambah buruk. "Memang pengawasan Disdik perlu super ketat, jika tidak, akan banyak mafia yang bereaksi karena paling banyak menggunakan anggaran APBN adalah Disdik," cetusnya.
Seperti diberitakan SIB sebelumnya, Komisi E DPRD Sumut kaget atas dugaan adanya mafia anggaran yang mengutak-atik dan membatalkan mata anggaran di Dinas Pendidikan Sumut, sehingga dana sebesar Rp 129 miliar yang sudah disepakati oleh TAPD Pemprovsu bersama Banggar dewan untuk ditampung di APBD 2019 guna pengembangan gaji guru honor dianulir.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut H Syamsul Qodri, Reki Nelson Barus dan Zulfikar dalam rapat dengar pendapat dengan Disdik Sumut dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sumut yang dipimpin Ketua Komisi E Robert Lumbantobing, Selasa (12/2) di DPRD Sumut.
"Dari kesepakatan Banggar eksekutif-legislatif, seharusnya alokasi anggaran untuk penambahan gaji guru honor di APBD 2019 keseluruhannya mencapai Rp129 miliar. Tapi ternyata hanya dialokasikan Rp89 miliar atau 'raib' Rp40 miliar. Ini perlu ditelusuri, permainan siapa ini," ujar Syamsul Qodri. (A12/h)
