Selasa, 10 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Dirjen Pajak: Kejahatan Pajak Asian Agri Canggih dan Terstruktur

Dirjen Pajak: Kejahatan Pajak Asian Agri Canggih dan Terstruktur

*Jaksa Agung Minta Asian Agri Lunasi Denda Rp 2,2T, *GM: Asian Agri Bukan Terdakwa Tapi Suwir Laut
Jumat, 10 Januari 2014 13:12 WIB
SIB/int
Asian Agri
Jakarta (SIB)- Asian Agri Group diultimatum Kejaksaan Agung untuk segera melunasi denda kepada negara sebesar Rp 2,5 triliun lebih. Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany menyebut penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri sebagai kejahatan terstruktur.

"Ini adalah rekayasa penggelapan pajak yang canggih, terstruktur untuk rekayasa pajak," ujar Fuad dalam jumpa pers bersama Jaksa Agung Basrief Arief di kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Jaksel, Kamis (9/1).

Fuad menjelaskan, kasus Asian Agri dimulai dari temuan Ditjen Pajak pada tahun 2007. Setelah temuan itu, Ditjen Pajak melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan saling melengkapi berkas sehingga dapat ditempuh langkah penuntutan.

"Ini sudah berjalan 7 tahun, dari Dirjen Pajak itu 2007. Ini merupakan kerjasama yang solid," imbuh Fuad.

Canggihnya kejahatan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri terlihat dari keberadaan tim khusus di perusahaan kelapa sawit tersebut yang bertugas merekayasa angka pajak perusahaan.

"Kami imbau Asian Agri lakukan kepatuhan dulu. Patuhi saja denda Rp 2,5 triliun dan SKP (Surat Ketetapan Pajak, red) Rp 1,9 triliun. Sehingga semua proses penyitaan bisa dihindari dan mengurangi keruwetan," tegasnya.

Ahli hukum pidana, Prof Romli Atmasasmita, mengapresiasi pola penegakan hukum yang dilakukan Dirjen Pajak bekerjasama dengan Kejagung dan Kementerian BUMN. Kementerian BUMN diminta Kejagung untuk melakukan pendampingan penyitaan Asian Agri, agar perusahaan kelapa sawit papan atas itu tetap dapat berlangung meski disita negara.

Pola koordinasi tersebut menurut Romli dapat meminimalisir dampak sosial.

"Penegakan hukum tidak harus menghancurkan sistem. Pola yang baru seperti ini ada pemisahan yang jelas, bahwa penegakan hukum bukan hanya memberi efek jera. Dengan adanya kerjasama dengan BUMN nantinya tidak ada dampak-dampak sosial ketika koorporasi dipidanakan," tuturnya.

MA: Harus Bayar Tunai
Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan vonis terhadap Asian Agri Group untuk membayar denda ke negara sebesar Rp 2,5 triliun tahun lalu. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengingatkan perusahaan kelapa sawit papan atas tersebut untuk segera melunasi denda secara tunai. Jika tidak, jaksa dapat melakukan penyitaan aset.

"MA tetap berpendapat dalam amar putusannya bahwa dalam 1 tahun 14 perusahaan yang bergabung dalam Asian Agri harus membayar denda Rp 2,5 triliun secara tunai," ujar Jaksa Agung Basrief Arief dalam jumpa pers di kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Jaksel, Kamis (9/1).

Basrief menjelaskan, sebagaimana putusan MA terhadap terpidana Tax Manager Asian Agri, Suwir Laut, Asian Agri harus membayar denda sebesar 2,5 triliun lebih. Putusan tersebut dijatuhkan pada 18 Desember 2012, namun baru disampaikan pada 1 Februari 2013, sehingga kurun waktu hingga 1 Februari 2014.

"Apabila tidak dibayar tunai, jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan aset," tuturnya.

Basrief merinci sejumlah aset Asian Agri yang terancam disita jaksa. Aset-aset tersebut adalah sebidang tanah di Provinsi Sumatera Utara seluas 37.846,964 hektar; sebidang tanah di Provinsi Jambi seluas 31.488,291 hektar; sebidang tanah di Provinsi Riau seluas 98.207,09 hektar; 19 pabrik pengolahan sawit di 3 provinsi; dan bangunan kantor 14 perusahaan.

"Jadi sekarang kita sudah didampingi menteri BUMN untuk lakukan pendampingan agar penyitaan tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan," jelas Basrief.

Siap Dampingi Kejagung Sita Aset Asian Agri

Kejakasaan Agung akan menyita aset-aset Asian Agri Group bila perusahaan kelapa sawit tersebut mengemplang dari kewajiban membayar denda kepada negara. Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan siap mendampingi proses penyitaan tersebut.

"Kami dari BUMN diminta untuk mendampingi, supaya jangan sampai ketika dilakukan penyitaan timbul dampak-dampak. Syukur-syukur dibayar tunai, jadi tidak secara paksa," ujar Dahlan dalam jumpa pers bersama Jaksa Agung Basrief Arief di kantor Kejagung, Jalan Sultan Hasanudin, Jaksel, Kamis.
Selain Dahlan, ikut hadir juga dalam jumpa pers itu Dirjen Pajak Fuad Rahmany, Jampidum Basuni Masyarief, Jampidsus Widyo Pramono dan ahli hukum pidana Prof Romli Atmasasmita.

Dahlan mengatakan, jika penyitaan aset akhirnya dilakukan jaksa, maka pemerintah tetap akan memberi perhatian kepada nasib perusahaan tersebut, karyawan dan penduduk sekitar. Menurutnya, yang terpenting tetap menjaga keberlangsungan perusahaan meski telah disita negara.

"Kalau jadi, 160 ribu tanah dan pabrik sawit jangan jadi aset terlantar. BUMN diminta kerjasama untuk keberlangsungan perusahaan. Ini merupakan terobosan dalam bidang hukum," jelasnya.

Jawaban Asian Agri
Jaksa Agung Basrief Arief memberi ultimatum kepada Asian Agri agar membayar denda Rp 2,5 triliun. Bila tidak dibayar hingga 1 Februari 2014, maka akan dilakukan penyitaan aset. Apa respons Asian Agri?

General Manager Asian Agri, Freddy Widjaya, memberikan pernyataan tertulis terkait dengan jumpa pers Basrief bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dirjen Pajak Fuad Rahmany di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jaksel. Berikut jawaban Freddy Wijaya secara tertulis yang dikirim:

1. Asian Agri adalah perusahaan yang dalam operasionalnya selalu mematuhi aturan hukum dan perundangan yang berlaku di Indonesia serta selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak.

2. Terhadap putusan MA Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang menghukum Sdr Suwir Laut, Asian Agri bukanlah terdakwa dan tidak pernah dihukum dalam perkara tersebut. Asian Agri tidak pernah disidangkan dan diberi kesempatan untuk membela diri di depan pengadilan. Putusan tersebut adalah atas nama Sdr Suwir Laut, dengan demikian syarat umum dan syarat khusus yang tercantum dalam putusan MA tersebut ditujukan kepada Sdr Suwir Laut.

3. Asian Agri tidak pernah diberitahukan secara resmi mengenai putusan MA tersebut dari Pengadilan. Namun Asian Agri dengan itikad baik telah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 8 Januari 2014. Dalam berita acara di kedua pertemuan tersebut Asian Agri menyatakan keberatan terhadap putusan MA tersebut, karena Asian Agri bukanlah terdakwa dalam perkara Sdr Suwir Laut.
4. Asian Agri telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak untuk mendapatkan keputusan yang adil terhadap pajak terutang yang tidak berdasar dan mempertanyakan perincian perhitungan pajak terutang beserta sanksi denda dengan jumlah keseluruhan Rp 1,96 triliun. Saat ini Asian Agri telah membayar lebih dari 50% pajak terutang beserta sanksi denda tersebut.

5. Asian Agri mempekerjakan 25.000 karyawan, bermitra dengan 29.000 petani plasma kelapa sawit. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan maka Asian Agri mengupayakan dan memperjuangkan hak-haknya serta mencari keadilan demi melindungi 25.000 karyawan dan 29.000 petani plasma kelapa sawit yang telah bersama-sama dengan perusahaan menjalankan usaha lebih dari 30 tahun serta berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

6. Terkait pemberitaan mengenai aset Asian Agri yang telah dijaminkan di Credit Suisse Bank, untuk diketahui bahwa Credit Suisse Bank memang merupakan banker kami selama ini dan perlu ditegaskan bahwa penjaminan tersebut dilakukan dalam rangka pendanaan operasional perusahaan yang lazim dijalankan dalam dunia usaha dan pendanaan ini telah dilakukan jauh sebelum putusan MA atas perkara Sdr Suwir Laut yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2012. (detikcom/BAS/q)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments