Kamis, 20 Jun 2019
  • Home
  • Headlines
  • Dirjen Otda Sumarsono Jelaskan Regulasi Perizinan Meikarta ke KPK

Diperiksa Sebagai Saksi Dugaan Suap

Dirjen Otda Sumarsono Jelaskan Regulasi Perizinan Meikarta ke KPK

admin Jumat, 11 Januari 2019 10:33 WIB
SIB/Ant/Muhammad Adimaja

PEMERIKSAAN SONI SUMARSONO: Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (10/1). Soni Sumarsono diperiksa sebagai saksi dugaan kasus suap terkait perizinan proyek Meikarta.<

Jakarta (SIB) -Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengaku menjelaskan rekomendasi dan regulasi perizinan pembangunan proyek Meikarta saat diperiksa KPK.

"Banyaklah pertanyaannya, lupa sekitar 15. Tapi intinya terkait dengan regulasi dan rekomendasi Gubernur (Jawa Barat) terkait dengan perizinan," kata Sumarsono usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).

"Substansinya pembangunan sudah berjalan sementara perizinan belum lengkap," imbuhnya.

Sumarsono juga menjelaskan surat ke Gubernur Jawa Barat saat itu Ahmad Heryawan untuk mencari solusi dengan Pemkab Bekasi soal Meikarta. Termasuk memastikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tersebut telah terpenuhi.

"Jadi prinsipnya adalah memberikan background penjelasan regulasi atas permasalahan Ibu Neneng dalam kaitannya dengan proyek Meikarta dan kawan-kawan," sambungnya.

Sumarsono juga menjelaskan pertemuannya dengan Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bekasi dan kementerian terkait upaya menyelesaikan permasalahan di proyek tersebut. Ditjen Otda menurutnya hanya memfasilitasi pertemuan.

"Kemudian kita rapat, mengundang pihak-pihak terkait supaya kalau polemik antara kepala daerah, gubernur dan bupati jangan di ruang publik, selesaikan dengan koordinasi secara resmi termasuk mengundang Kementerian terkait termasuk ATR dan seterusnya. Jadi itu inisiatif Ditjen Otda untuk menyelesaikan masalah secara formal melalui proses koordinasi, sesuai tugas pokok kami memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan," sambungnya.

Dalam pertemuan itu disepakati sejumlah catatan persyaratan yang harus dilengkapi agar mendapat rekomendasi dalam menjalankan proyek tersebut. Namun Soni menyebut, hingga kini rekomendasi tersebut belum keluar karena persyaratan yang disepakati tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

"Rekomendasinya itu dengan catatan, rekomendasi yang dilakukan berdasarkan apabila memenuhi semua syarat-syarat AMDAL, lalu lintas, persediaan air baku dan seterusnya itu. Jadi kalau persyaratan terpenuhi ya rekomendasi berjalan kalau nggak ya belum berlaku," ujar dia. (detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments