Selasa, 22 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Diperiksa 9 Jam, James Riady Mengaku Tak Terlibat Kasus Suap Bupati Bekasi

Diperiksa 9 Jam, James Riady Mengaku Tak Terlibat Kasus Suap Bupati Bekasi

* Kantor PT Smart Digeledah KPK, 2 Dus Dokumen Disita
Rabu, 31 Oktober 2018 11:21 WIB
SIB/Ant/Aprillio Akbar
PEMERIKSAAN JAMES RIADY: CEO Lippo Group James Riady bersiap menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (30/10). James Riady menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada proses perizinan proyek
Jakarta (SIB)- CEO Lippo Group James Riady mengaku tidak tahu sama sekali soal kasus suap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin terkait proses perizinan Meikarta. James mengaku mendukung KPK mengusut perkara itu.

"Izinkan saya juga menyampaikan bahwa saya pribadi tidak mengetahui dan tidak ada keterlibatan dengan kasus suap yang di Bekasi," ujar James di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/10).

James Riady menjalani pemeriksaan setidaknya 9 jam. Dia mengaku dicecar penyidik KPK sebanyak 59 pertanyaan.

"Saya sungguh apresiasi sikap KPK itu yang begitu profesional dan ramah, itu saya sangat apresiasi. Selanjutnya saya akan terus kooperatif dan mendukung KPK dalam melaksanakan tugasnya dan setiap saat pun saya bersedia memberikan pernyataan lagi," ucap James.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan sebelumnya mengatakan penyidik KPK berupaya menelisik dugaan pertemuan James dengan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Pemeriksaan James menurut Basaria termasuk penguatan keterangan saksi dan sangkaan kepada para tersangka.

"(Lalu) kemungkinan pengungkapan penyelidikan itu apakah ada sangkut pautnya, itu biasanya yang selalu dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini James Riady, kalau dipanggil ke sini, Pak James ini kebetulan yang bersangkutan merupakan CEO dari Lippo, yang membawahi Meikarta tersebut, sudah barang tentu penyidik ingin mengetahui paling tidak apa beliau itu dalam kapasitas itu kewenangannya apa saja," kata Basaria.

Nama James Riady tertulis sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro di jadwal pemeriksaan KPK. Namun, menurut Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebelumnya, keterangan James diperlukan untuk sembilan orang tersangka.

Sembilan orang tersangka itu termasuk Bupati Neneng dan Billy, yang disebut sebagai Direktur Operasional Lippo Group. Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.
Pernah Bertemu

Sementara itu, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin mengakui pernah bertemu dengan James Riady. Namun Neneng tidak menyebut kapan dan di mana pertemuan itu dilakukan.

"Ketemu, ketemu," ucap Neneng setelah menjalani pemeriksaan di KPK.

Namun Neneng mengaku hanya membahas hal-hal umum bersama James. Dia tidak menyebut detail apa saja yang dibahasnya itu.

"Bicara umum aja," ujarnya sambil berjalan menuju mobil tahanan yang menjemputnya.

James Riady sendiri tidak membantah soal pertemuan dengan Neneng.
"Benar saya ada bertemu dengan Ibu Bupati, yaitu pada saat beliau baru saja melahirkan," ujar James.

James mengaku tidak pernah bertemu dengan Neneng sebelumnya. Sedangkan pada saat itu dia sedang berada di Lippo Cikarang.

"Saya pertama kali baru tahu bahwa bupati itu adalah seorang ibu, wanita. Nah, karena itu, waktu saya diajak untuk mampir hanya sekadar mengucapkan selamat saja, saya mampir ke rumah beliau, mengucapkan selamat," ucap James.

"Tidak ada pembicaraan lain. Tidak ada pembicaraan izin, tidak ada pembicaraan mengenai bisnis atau apa pun dengan beliau. Itu yang saya juga sudah memberikan pernyataan," imbuh James, yang menyebut pertemuan itu terjadi akhir tahun lalu.

Digeledah
Sementara itu, KPK menggeledah kantor PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) dan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Penggeledahan berkaitan dengan perkara suap anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sekitar 2 dus barang bukti dokumen terkait dengan perizinan dan dokumen korporasi lain serta barang bukti elektronik laptop dan harddisk," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Lokasi kantor PT SMART dan PT BAP disebut Febri berada di satu gedung di Jakarta. Penggeledahan itu dilakukan sejak Senin (29/10) siang hingga Selasa dini hari.

Selain itu, KPK juga menggeledah 3 lokasi lain di Kalteng. Penyidik juga memeriksa tersangka Teguh Dudy Syamsury Zaldy yang baru menyerahkan diri.
Dalam kasus ini KPK menetapkan Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Arisavanah dan Edy Rosada. Keempatnya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan 3 orang pihak tersangka pemberi suap. Mereka adalah Dirut PT BAP atau Wadirut PT SMART Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP wilayah Kalteng bagian utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy. (detikcom/l)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments