Kamis, 19 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Diduga Kangkangi Permen PUPR No.28/2015 Terkait Sempadan Sungai, PT PI dan PT SSM Dituding Terima Sertifikat RSPO dan ISPO Ilegal

Diduga Kangkangi Permen PUPR No.28/2015 Terkait Sempadan Sungai, PT PI dan PT SSM Dituding Terima Sertifikat RSPO dan ISPO Ilegal

admin Rabu, 11 September 2019 12:49 WIB
SIB/Dok
Hasil Investigasi lapangan rombongan wartawan (berdiri) menemukan HGU PT. Pangkatan Indonesia dibelah Sungai Kundur tepatnya di Dusun Jiran C Desa Kampung Padang ditanami hingga kandas kepinggiran sungai di Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Senin (9/9).
Pangkatan (SIB) -Diduga mengangkangi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penerapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, PT. Pangkatan Indonesia (PI) dan PT. Sembada Sennah Maju (SSM) dituding telah menerima berbagai sertifikat ilegal dari dalam dan luar negeri.

Pasalnya areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. PI yang dikuasai oleh perusahaan itu ditanami pohon kelapa sawit kandas hingga ke pinggir Sei Kundur Kecamatan Pangkatan. Sedangkan PT. SSM melakukan hal yang sama menanaminya hingga ke pinggir Sei Bilah di Kecamatan Bilah Hilir.

Padahal Pasal 6 ayat 3 regulasi dimaksud menyebutkan garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Namun faktanya di lapangan sangat berbeda. Areal HGU milik anak perusahaan raksasa Evan Grup, salah satu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berbisnis di Indonesia itu, diyakini melanggar aturan dimaksud.

Anehnya, kedua perusahaan raksasa itu justru mendapatkan Sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dari lembaga sertifikasi Internasional dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) yakni lembaga sertifikasi dalam negeri.

Hal itu diungkapkan Ketua Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) Labuhanbatu Raya, Ishak (50) ketika dimintai tanggapannya melalui selularnya, Senin (9/9). "Kami keberatan bila setiap perusahaan mendapatkan sertifikat RSPO dan ISPO, tetapi tidak patuh regulasi, berarti itu sertifikat ilegal," ungkapnya tegas.

Lebih jauh dikatakannya, antara regulasi dengan fakta di lapangan berbeda. Kalau tidak sesuai dengan regulasi, apakah itu tidak layak disebut ilegal ? atau memang sertifikat RSPO dan ISPO bisa dibeli?

Investigasi beberapa wartawan di areal HGU PT. PI, Senin (9/9) siang, tepatnya di areal Divisi 2 Blok S1 yang berdekatan dengan Dusun Jiran C Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu didapatkan bahwa tanaman kelapa sawit milik perusahaan raksasa itu terawat bersih dan kandas hingga ke pinggir sungai Kundur.

Di titik pertama, tepatnya di Jembatan Sei Kundur dalam areal HGU perusahaan dimaksud, perusahaan tetap menanami kelapa sawit hingga kandas hingga pinggiran sungai.

Sedangkan di titik kedua yang ditemani aparat desa setempat, salah seorang Satpam perusahaan itu serta mengaku bernama Sandi mengira mobil yang ditumpangi wartawan adalah mobil pimpinan perusahaannya. "Saya kira tadi mobil bos," ungkap Sandi. "Ada keperluan apa bapak-bapak di sini ?" tanyanya. Para wartawan pun memperkenalkan dirinya satu persatu dan mengaku sedang melakukan investigasi terkait Sempadan Sungai Kundur yang berhubungan dengan HGU perusahaan tempatnya bekerja.

Manajer perkebunan kelapa sawit PT. Pangkatan Indonesia (PI) Bimo Arya Pamungkas (BAP) ketika dihubungi melalui selularnya, Senin (9/9) kepada wartawan mengatakan areal pinggiran HGU sudah dihutankan, tidak dirawat dan diracun lagi untuk mengikuti aturan yang ada. Karena patuh terhadap aturan, lanjutnya, pihaknya mendapatkan sertifikat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta dapat julukan Kampung Iklim. Selain itu lanjutnya pihaknya juga sudah mengantongi Sertifikat RSPO dan ISPO.

Sementara itu, investigasi wartawan pada areal HGU PT. SSM ditemukan bahwa perusahaan dimaksud menanami pohon sawit tepatnya di sebelah jembatan penyeberangan gantung (titi rambing) di samping Mesjid Ar-Rahman Lingkungan Kampung Jati Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir.

Manajer PT.SSM Rinto Sidabutar melalui Kepala Tata Usaha (KTU) Syahrul ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (9/9) kepada wartawan mengatakan pimpinan pasti sudah tahu permasalahan dimaksud. Sementara dirinya hanya tenaga administratif. "Pimpinan sudah tahu itu Pak," ujarnya.

Selain itu lanjutnya, perusahaan tempatnya bekerja selama ini sudah mendapatkan sertifikat Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yakni lembaga sertifikasi Internasional dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) lembaga sertifikasi dalam Negeri.


Kepala Dinas Sumber Daya Alam (SDA) Provinsi Sumatera Utara melalui Unit Pengelola Teknis (Upt) PSDA Kualuh Barumun berkantor di Rantauprapat, Mahmud Hafiz ketika dihubungi melalui selularnya (10/9) siang kepada wartawan mengatakan kalau informasi yang diberikan wartawan benar, maka pihaknya akan turun kelokasi dimaksud dalam waktu dekat untuk menindaklanjutinya.

Selain itu lanjut Mahmud, pihaknya mempertanyakan dasar penerbitan sertifikat oleh lembaga Internasional maupun dalam negeri sebab ada pelanggaran di lapangan tetapi kenapa bisa lahir sertifikat.

Lebih jauh diungkapkannya, pihaknya hanya berposisi sebagai pengelola sungai dan danau, bukan sebagai eksekutor bila ada ditemukan pelanggaran di lapangan. Eksekutornya adalah Pemkab Labuhanbatu (Satpol PP) dan Polri. (L03/t)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments