Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Demokrat Tuding Kadisdik Sumut Hambat Kemajuan Pendidikan, Gubernur Diminta Tegur Anakbuahnya

Dana BOS "Nyawa" Sekolah, Tapi Rp13 Miliar Setahun "Parkir" di Bank Sumut

Demokrat Tuding Kadisdik Sumut Hambat Kemajuan Pendidikan, Gubernur Diminta Tegur Anakbuahnya

admin Sabtu, 24 Agustus 2019 10:32 WIB
Plt Ketua DPD P Demokrat Sumut Herri Zulkarnain Hutajulu
Medan (SIB) -Plt Ketua DPD P Demokrat Sumut Herri Zulkarnain Hutajulu meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tegas terhadap anak buahnya khususnya Kadis Pendidikan yang menahan-nahan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Karena dana BOS sangat berguna untuk operasional sekolah, di antaranya untuk kebutuhan buku siswa, alat tulis kantor dan termasuk menggaji guru honor.

"Dana BOS Rp 13 miliar kok ditahan-tahan, apalagi sampai "parkir" di Bank Sumut, itu untuk tahun 2018 lagi sampai Agustus 2019 masih belum beres. Kalaulah uang itu dikeluarkan sesuai waktu selain mengurangi inflasi juga bisa dinikmati para guru honor dan keluarganya, perputarannya juga dirasakan masyarakat," kata Herri kepada wartawan, Jumat (23/8).

Menurut Herri, Dinas Pendidikan Sumut harus "jemput bola" untuk memajukan pendidikan, karena sudah menjadi tugas kepala dinas untuk melayani sekolah-sekolah supaya menghasilkan pendidikan yang berkelas. Zaman sudah modern, serba elektronik, sehingga tidak ada alasan memperlambat pencairan dana BOS karena uangnya sudah tersedia.

"Banyak sekolah yang operasionalnya sangat mengharapkan dari BOS, karena kalau macet maka kegiatan belajar mengajar bisa terganggu. Atau kepala sekolah dan jajarannya repot mencari pinjaman menunggu dana BOS cair, sehingga tugas sebagai pendidik jadi terbengkalai," terangnya.

Seharusnya, kata Herri, dana BOS langsung dicairkan tanpa ada alasan yang dibuat-buat, kecuali uangnya belum ada. Tapi ini dananya sudah ada tapi "diparkirkan" di Bank Sumut, itu sama saja Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis menghambat majunya pendidikan yang dipimpinnya.

"Atau Kadisdik sengaja membiarkan pendidikan tidak berkembang, karena menurut pandangan Demokrat, dana BOS sengaja dimacetkan. Apakah kadis tidak tahu BOS itu "nyawanya" sekolah, bagaimana sekolah bisa maju kalau kepala dinasnya saja tidak bisa menyalurkan dana yang uangnya sudah ada. Itu uang negara lho, bukan uang yang dicari kepala dinas, apa sulitnya membagi-bagikan," ungkapnya.

Kalau alasan terhambatnya dana ini disalurkan disebabkan rekening return, salah rekening, nama berbeda, rekening tidak aktif dan rekening pasif itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh dinas. Macetnya penyaluran dana BOS sudah sering terjadi dan alasannya itu-itu juga, para guru seperti dibodoh-bodohi.

"Masya manajemen tidak bisa diperbaharui dinas di zaman secanggih ini, apa kita tidak malu, Propinsi lain sudah tidak seperti ini lho, kapan birokrasi kita berubah menjadi lebih professional. Anak-anak saja sudah bisa mengakses dan membeli apa saja bisa lewat gadgetnya, karena zaman sudah canggih. Kok manajemen Dinas Pendidikan masih terbelakang," ungkapnya heran.

Lanjut Herri, semua alasan yang diurutkan Kadisdik Arsyad Lubis sangat tidak masuk akal. Pasalnya, sekolah penerima sudah bertahun-tahun menerima pencairan dan tentu rekeningnya masih aktif. Apalagi yang namanya salah rekening dan nama berbeda itu mustahil terjadi.

"Kalau ada rekening tidak aktif atau pasif itu kesalahan Dinas Pendidikan kenapa terlalu lama mencairkan dana BOS. Apalagi sampai setahun, ya pastilah saldo di buku tabungan bisa jadi Rp 0, mau pakai apa diisi. Coba lancar-lancar pencairan, pasti tidak terjadi adanya rekening tidak aktif atau pasif," tuturnya. (M10/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments