Rabu, 20 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Dari 2017-2018, 409 Akun Medsos Dipolisikan Akibat Pemberlakuan UU ITE

Dari 2017-2018, 409 Akun Medsos Dipolisikan Akibat Pemberlakuan UU ITE

* Penegakan Hukum Terkait Kegiatan Jurnalistik Melalui UU Pers
admin Selasa, 11 Juni 2019 09:01 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan, penindakan pemblokiran akun di media sosial dilandasi oleh UU Nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE.

Peraturan tentang perbuatan yang dilarang di media sosial berada dalam Bab VII beleid tersebut, mulai dari pasal 27 sampai pasal 37.

Pernyataan tersebut diungkap Menteri Kominfo Rudiantara untuk merespon pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang akan menutup akun media sosial yang konten inkonstitusional dan pelanggaran hukum.

"Penindakan hukum (pemblokiran situs, take down akun medsos atau penutupan platform) mengacu kepada UU ITE. Sebagaimana diketahui, selama ini penindakan hukumnya sudah berjalan lama," kata Rudiantara kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/5) lalu.

Akun-akun media sosial yang diancam pemblokiran memuat konten ujaran kebencian, fitnah atau hoaks, hingga radikalisme. Rudiantara mengatakan pihaknya memiliki tim yang melakukan kajian hukum terkait konten yang melanggar UU ITE.

"Dengan adanya tim yang melakukan kajian dari sisi hukum, menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengevaluasi konten didunia maya sebelum diambil tindakan kepada yang melanggar," ujar Rudiantara.

Pernyataan Wiranto ini sempat terjadi kesalahpahaman terkait dengan penutupan media yang melakukan pelanggaran hukum. Media ini salah kaprah menjadi media pemberitaan. Padahal yang dimaksud Wiranto adalah akun media sosial.

"Jika yang dimaksud dengan media (cetak, elektronik, online) yang menghasilkan karya jurnalistik, acuannya adalah UU Pers," kata Rudiantara.

Rudiantara menjelaskan, penegakan hukum terkait kegiatan jurnalistik dilalui melalui UU Pers yang tidak memiliki regulasi turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri.

"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak melakukan intervensi kepada dunia pers.

Apabila terjadi masalah hukum, prosesnya mengacu kepada MoU Dewan Pers & Polri," kata Rudiantara.

Sebelumnya, jaringan relawan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) mencatat, ada sekitar 409 akun media sosial yang dipolisikan akibat pemberlakuan UU ITE dari 2017 hingga 2018.

Dari data yang dihimpun SAFE Net, 72 persen aduan ke kepolisian berkaitan dengan pasal defamasi atau pencemaran nama baik, 16 persen ujaran kebencian, dan sisanya berupa pasal pengancaman, pornografi, serta sejumlah pelanggaran pasal lain dalam UU ITE.

Minta Wiranto Klarifikasi
Sementara itu, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, Wiranto harus menjelaskan kepada publik maksud 'shutdown' media, apakah tindakan langsung dari pemerintah atau melalui proses hukum. Menurut dia, jika hal itu dilakukan atas asas kekuasaan, maka langkah tersebut tidak dapat dibenarkan.

"Belum jelas shutting down mekanismenya gimana. Kalau pemerintah langsung itu tidak bisa," ujar Ade saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jakarta, Selasa (7/5) lalu.

Ade menambahkan, seharusnya Wiranto membawa pelanggaran-pelanggaran oleh media atau sengketa pers melalui mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal itu untuk mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.

"Penyataan Wiranto seharusnya diarahkan kepada mekanisme hukum. Mekanisme sengketa pers, uji etik di Dewan Pers. Nanti diproses di sana. Kalau dia bukan media, itu bisa diajukan ke proses hukum yang lainnya," tutur dia.

Sementara itu, Dewan Pers enggan berkomentar karena tidak ada kejelasan maksud dari kata 'media' dalam pernyataan mantan Panglima ABRI tersebut. Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menyatakan pihaknya tidak ingin memperkeruh suasana.

Sebelumnya, saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Menko Polhukam pada Senin (6/5), Wiranto menyatakan bahwa banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial.

Menurut dia, Kemenkominfo sudah mengambil sejumlah tindakan, hanya saja diperlukan langkah yang lebih tegas lagi guna menimbulkan efek jera.

"Media mana yang membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kita shutdown, kita hentikan, kita tutup. Enggak apa-apa demi keamanan nasional, ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (6/5). (CNNIndonesia/BR1/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments