Jumat, 22 Nov 2019

Dana Kampanye Parpol Rp 1,93 T, Gerindra Terbesar

*KPU: Indonesia Harus Siap Jadi Negara Demokrasi Seutuhnya
Senin, 03 Maret 2014 17:44 WIB
Jakarta (SIB)- Sebanyak 12 dewan pimpinan pusat partai politik nasional peserta Pemilu telah menyerahkan laporan awal dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum dengan total sebesar Rp1,93 triliun.

KPU menutup masa penyerahan laporan keuangan dan dana kampanye parpol mulai Minggu sore pukul 18.00 WIB.

Laporan awal dana kampanye tersebut meliputi penerimaan sumbangan dari para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI serta pihak ketiga yaitu perusahaan swasta atau BUMN.

Partai dengan laporan awal dana kampanye terbanyak adalah Gerindra dengan jumlah Rp306.580.579.070, sedangkan dana kampanye paling sedikit dicatat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar Rp36.382.719.813.

Sejak Jumat (28/2), KPU menerima laporan sumbangan dana kampanye periode kedua yang diterima oleh parpol peserta Pemilu.

Selain itu, KPU juga meminta nomor rekening khusus dana kampanye bagi parpol yang belum menyerahkan.

Laporan sumbangan dana kampanye periode pertama sudah diterima KPU sejak 27 Desember.

Berikut adalah rincian total laporan awal dana kampanye parpol sesuai urutan nomor peserta Pemilu:

1. Partai Nasdem: Rp138.977.622.854

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Rp69.704.938.236

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Rp82.481.388.425,90

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: Rp220.842.436.120

5. Partai Golkar: Rp174.037.763.861

6. Partai Gerindra: Rp306.580.579.070

7. Partai Demokrat: Rp268.091.134.444

8. Partai Amanat Nasional (PAN): Rp256.342.968.557

9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Rp96.771.178.018

10. Partai Hanura: Rp241.072.137.926

14. Partai Bulan Bintang (PBB): Rp47.407.872.785

15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI): Rp36.382.719.813

Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas laporan keuangan tersebut.

Bagi parpol yang belum lengkap menyerahkan laporan keuangan itu, maka KPU memberikan waktu perbaikan selama lima hari sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan perbaikan.

"Verifikasi dilakukan mulai Senin (3/3) selama tiga hari. Bagi yang belum lengkap, kami berikan waktu perbaikan sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan perbaikan," kata Komisioner KPU Arief Budiman di Jakarta, Minggu.

KPU : INDONESIA HARUS SIAP

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), Husni Kamil Manik, di Gorontalo, Minggu, mengatakan, pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, Indonesia harus siap menjadi negara demokrasi seutuhnya.

Negara ini sudah mampu melewati tiga kali pemilu yaitu 1999, 2004 dan 2009 dengan baik, artinya masyarakat sudah mampu melewati masa transisi sejak reformasi dilakukan.

Sehingga sudah saatnya meninggalkan masa transisi tersebut, untuk selanjutnya memasuki alam demokrasi yang seutuhnya.

Hal itu diungkapkannya saat meresmikan kantor KPU Gorontalo Utara, di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, yang dihadiri wakil bupati setempat, Roni Imran, Ketua DPRD Muksin Badar, para komisioner kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo, serta perwakilan partai politik di daerah itu.

Husni mengatakan, menjadi negara demokrasi dengan indeks prestasi yang memuaskan harus mampu diwujudkan, maka Pemilu tahun ini harus total menjunjung tinggi prinsip langsung umum bebas rahasia (luber) serta jujur dan adil.

Tidak sekedar menjadi semboyan semata, namun harus mampu dirasakan oleh masyarakat.

Ia mengatakan, angka partisipasi pemilih kali ini, diharapkan mampu melampaui target nasional 75 persen, dengan syarat prosesnya harus berjalan lancar dan masyarakat harus diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan.

"Seluruh penyelenggara maupun peserta Pemilu wajib berkomitmen menghindari politik transaksional yang sudah mewabah, serta tidak melakukan mobilisasi untuk kekuatan politik tertentu," ujarnya.(Ant/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments