Rabu, 13 Nov 2019

DPRDSU Tuding Ada Mafia Anggaran di Disdik Provsu

* Penambahan Gaji Guru Honor Rp129 M Dianulir, Melecehkan Lembaga Legislatif
admin Rabu, 13 Februari 2019 09:32 WIB
SIB/Firdaus Peranginangin
Medan (SIB) -Komisi E DPRD Sumut kaget atas dugaan adanya mafia anggaran yang mengotak-atik dan membatalkan mata anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, sehingga dana sebesar Rp129 miliar yang sudah disepakati oleh TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprovsu bersama Badan Anggaran (Banggar) dewan untuk ditampung di APBD 2019 guna penambahan gaji guru honor, dianulir.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut H Syamsul Qodri, Reki Nelson Barus dan Zulfikar dalam rapat dengar pendapat dengan Disdik Sumut dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sumut yang dipimpin Ketua Komisi E Robert Lumbantobing, Selasa (12/2) di DPRD Sumut.

"Dari kesepakatan Banggar eksekutif-legislatif, seharusnya alokasi anggaran untuk penambahan gaji guru honor di APBD 2019 keseluruhannya mencapai Rp129 miliar. Tapi ternyata hanya dialokasikan Rp89 miliar atau 'raib' Rp40 miliar. Ini perlu ditelusuri, permainan siapa ini," ujar Syamsul Qodri.

Menurut Syamsul, dengan raibnya sebesar Rp40 miliar mata anggaran untuk penambahan gaji guru honor tersebut, alhasil anggaran guru honor hanya tertampung Rp89 miliar lebih di APBD 2019 (tidak ada kenaikan). Padahal Banggar sudah sepakat akan ada penambahan dengan total keseluruhan mencapai Rp129 miliar.

Artinya, tambah Reki Nelson, dalam APBD 2019 tidak ada penambahan gaji guru honor yang sempat digadang-gadang oleh Banggar eksekutif dan legislatif. "Gaji guru honor yang sudah diperhitungkan akan memperoleh Rp65 ribu/jam pelajaran pada tahun 2019 ternyata tidak jadi kenyataan," ujarnya.

Berkaitan dengan itu, Syamsul secara tegas mengatakan, rapat kali ini tidak membahas anggaran lagi, tapi mau mencari kepastian dan mau cari siapa mafia anggaran yang membatalkan penambahan gaji guru honor tersebut. "TAPD dan Banggar menyepakati ada penambahan alokasi anggaran, tapi kenapa tidak masuk dalam dokumen APBD? Ini berarti TAPD yang bermain," tegas Syamsul Qodri.

Sementara itu, Reki Nelson dan Zulfikar juga mengatakan, pengalihan anggaran yang sudah disepakati sepertinya sudah menjadi tradisi oleh Pemprovsu. "Anggaran itu disepakati bersama, tapi jika dianulir, DPRD tidak dilibatkan. Kalau seperti itu tidak perlu ada dewan," tegas Reki dan Zulfikar.

Reki juga menyebutkan, penganuliran alokasi anggaran yang sudah disepakati tanpa persetujuan DPRD, sama saja melecehkan lembaga legislatif. "Parahnya lagi, kami akan dicap pembohong oleh masyarakat, karena kami sudah menyampaikan ada kenaikan gaji untuk guru honor dari Rp40 ribu menjadi Rp65 ribu, tapi ternyata tidak ada," ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari BPKAD dan Disdik Sumut hanya diwakili Kabid dan Kasi Disdik Sumut, sehingga mereka tidak mengetahui siapa yang mengalihkan atau disebut-sebut mafia anggaran di instansi tersebut, sehingga rapat akhirnya diskor. (A03/h)
T#gs Guru Honor PemprovsuDPRDSU
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments