Jumat, 13 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Sesalkan Mendagri Abaikan Usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli

DPRDSU Sesalkan Mendagri Abaikan Usulan Pembentukan Provinsi Tapanuli

* Pernyataan Dirjen Otda Telah Melukai Hati Masyarakat Tapanuli
admin Selasa, 08 Januari 2019 09:54 WIB
SIB/INT

Ilustrasi

Medan (SIB) -Kalangan DPRD Sumut sangat menyesalkan pernyataan Dirjen Otda (Otonomi Daerah) Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Sumarsono yang mengabaikan pengusulan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap). Sebab dari 314 usulan pemekaran yang disampaikan kabupaten maupun provinsi di Indonesia, tidak ada menyebut pembentukan Protap.

Penyesalan itu disampaikan anggota DPRD Sumut Dapil Sumut IX meliputi Taput (Tapanuli Utara), Samosir, Tobasa (Toba Samosir), Humbahas (Humbang Hasundutan), Tapteng (Tapanuli Tengah) dan Sibolga Juliski Simorangkir (F-PKB), Donald Lumbanbatu SE (FP Gerindra) dan FL Fernando Simanjuntak (FP Golkar) kepada wartawan, Senin (7/1), di DPRD Sumut, menanggapi pernyataan Dirjen Otda Kemendagri tentang usulan pemekaran yang masih terus mengalir.

"Terus terang, kita sangat menyesalkan pernyataan Dirjen Otda Kemendagri tersebut yang mengabaikan usulan pembentukan Protap dan hanya menyebut usulan pemekaran di Sumut, yakni Provinsi Nias dan Tabagsel (Tapanuli Bagian Selatan). Usulan Protap tidak disebut-sebut dalam daftar usulan itu," ujar Juliski.

Dengan tidak disebutnya usulan Protap, tambah Fernando, jelas Dirjen Otda Kemendagri telah melukai hati masyarakat Tapanuli yang sudah berjuang habis-habisan mengusulkan pembentukan Protap mulai dari masyarakat bawah hingga persetujuan DPRD kabupaten, bupati, DPRD Provinsi, Gubsu hingga diajukan ke DPR-RI sesuai aturan dan perundang-undangan pemekaran daerah.

Berkaitan dengan itu, Juliski, Fernando dan Donald mengingatkan Dirjen Otda Kemendagri seharusnya benar-benar mempelajari dan meneliti usulan pemekaran provinsi sebelum menyampaikan keterangan kepada publik, sebab bisa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

"Jangan lagi lukai hati masyarakat Tapanuli, kami sudah sangat merindukan lahirnya provinsi baru untuk mengejar ketertinggalan bumi Tapanuli dari daerah lain. Jangan lagi kami dianak-tirikan dan tanah leluhur kami diabaikan," ujar Fernando yang juga anggota Komisi A ini.

Sebelumnya diberitakan, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono menyebutkan, dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap 18 daerah otonom baru yang usianya di bawah 5 tahun, ternyata hanya 6 daerah yang masuk kategori baik selebihnya sedang, bahkan banyak masuk kategori kurang terkesan, seperti dipaksakan.

Wilayah yang minta pemekaran jadi provinsi, Sumarsono menyebutkan, di antaranya dari Sumut ada Nias jadi satu provinsi. Kemudian Tapsel meliputi 9 kabupaten/kota minta sendiri.

"Membaca pernyataan itu, tentunya kita sangat menyesalkan sekaligus memprotes keras Dirjen Otda, kenapa Nias dan Tapsel yang disebut-sebut minta jadi provinsi. Sementara beberapa wilayah Tapanuli minta dijadikan Protap tidak disebut-sebut," tegas Juliski yang juga Ketua DPP PKPI Sumut itu.

Padahal, lanjut Juliski yang juga caleg PKPI dari Dapil Sumut IX ini, keinginan rakyat Tapanuli menjadikan wilayahnya sebagai Protap sudah lama, bahkan hampir 10 tahun lebih melalui proses pengajuannya sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Bahkan usulan pemekaran Protap juga sudah sempat dipansuskan dan diparipurnakan persetujuannya oleh DPRD Sumut.

Namun tiba-tiba, katanya, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium, karena dua rancangan peraturan pemerintah terkait disain penataan daerah belum selesai, bahkan juga dari segi keputusan politik terkait keterbatasan keuangan negara, sehingga usulan pemekaran terhenti.

"Kita tahu adanya moratorium pemekaran itu, tapi usulan Protap hendaknya jangan diabaikan, karena itu merupakan desakan dan keinginan masyarakat arus bawah," kata Juliski sembari mendesak Dirjen Otda untuk meralat pernyataannya, guna menghindari keresahan masyarakat Tapanuli.

Donald bahkan mengingatkan Dirjen Otda jangan "asbun" (asal bunyi) melontarkan pernyataan yang sifatnya melukai hati masyarakat. "Jika memang moratorium pemekaran belum dicabut, jangan bicara pemekaran dengan data-data yang tidak akurat," tegas Donald dengan nada geram. (A03/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments