Sabtu, 14 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Minta Poldasu Usut Oknum Pengutipan Biaya SIM KPI Rp4,5 Juta

DPRDSU Minta Poldasu Usut Oknum Pengutipan Biaya SIM KPI Rp4,5 Juta

* Kutipan Tersebut Terlalu Mahal dan ‟Mencekik‟ Leher Para Nelayan
admin Jumat, 11 Januari 2019 10:19 WIB
Medan (SIB) -Kalangan DPRD Sumut menyesalkan adanya kutipan biaya SIM Kapal Penangkap Ikan (KPI) sebesar Rp4,5 juta per orang di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Sibolga, karena kutipan tersebut dianggap terlalu mahal dan "mencekik" leher para nelayan.

Hal ini dinyatakan anggota DPRD Sumut Dapil Sumut IX (meliputi Taput, Samosir, Tobasa, Humbahas, Tapteng dan Sibolga) Ir Juliski Simorangkir MM (F-PKB), Sarma Hutajulu SH (F-PDI Perjuangan) dan Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan, Kamis (10/1) di Medan, menanggapi adanya kutipan biaya SIM Kapal sebesar Rp4,5 juta per orang oleh oknum PPN Sibolga.

Menurut Juliski Simorangkir, biaya sebesar Rp4,5 juta itu disebut-sebut untuk mengikuti pelatihan sekaligus memperoleh serifikat BST (Basic Safety Training) dan pelatihan sertifikat ahli nautica kapal penangkapan ikan, tapi untuk seorang nelayan yang penghasilannya tidak menentu, tentu biaya itu sangat memberatkan sekaligus mencekik leher nelayan.

"Kalau biaya sebesar itu resmi sesuai ketentuan dan peraturan, maka pihak PPN Sibolga perlu mengkaji ulang tarif pengutipan tersebut, karena biaya kutipan itu dianggap terlalu besar. Sebaliknya, jika kutipan biaya itu ilegal, kutipan itu masuk kategori pungli alias pungutan liar. Pihak kepolisian harus mengusutnya," tegas Ketua DPP PKPI Sumut ini seraya meminta Poldasu untuk segera turun tangan melakukan pengusutan.

Hal serupa juga dinyatakan Ketua dan anggota Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz dan Sarma Hutajulu, jika kutipan biaya SIM itu masuk kategori pungli, diminta kepada Poldasu memproses pihak yang melakukan pengutipan terhadap nelayan, karena menimbulkan keresahan di kalangan nelayan Tapteng dan Sibolga.

"Kalau kutipan itu tidak resmi berarti pungli. Aparat hukum harus bertindak tegas menegakkan hukum, karena kewenangan penindakan hukum ada pada kepolisian," tegas Muhri Fauzi dan Sarma Hutajulu sembari menambahkan, di era pemerintahan Jokowi saat ini tidak ada lagi namanya pungli, sehingga pelakunya harus segera diproses secara hukum.

Sarma bahkan sempat kaget untuk biaya pengurusan SIM KPI begitu besar, sangat tidak sebanding dengan pendapatan nelayan yang tidak menentu. "Kita akan cek ke PPN Sibolga guna memastikan informasi tersebut apakah ini resmi atau ilegal," jelas Sekretaris F-PDI Perjuangan ini. (A03/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments