Kamis, 17 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Heran, Hingga Kini Belum Ada Tersangka Perusak Hutan Tele di Samosir

DPRDSU Heran, Hingga Kini Belum Ada Tersangka Perusak Hutan Tele di Samosir

* Minta Polda Sumut Turun-tangan Usut Tuntas
admin Kamis, 25 Juli 2019 09:16 WIB
Medan (SIB) -Ketua FP Hanura DPRD Sumut Toni Togatorop heran, hingga kini belum ada yang ditetapkan tersangka perusak hutan Tele di Desa Hariara Pittu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Padahal hutan penyangga air kawasan Danau Toba itu sudah "luluh-lantak" dibabat oknum pengusaha maupun mafia-mafia kayu.

"Sangat mengherankan, sampai saat ini belum ada seorangpun ditetapkan jadi tersangka. Padahal sudah jelas diketahui siapa saja oknum pengusaha maupun koorporasi yang menguasai lahan. Bahkan sudah menjadi rahasia umum siapa pemilik alat berat yang meraung-raung meluluh-lantakkan hutan Tele," ujar Toni Togatorop kepada wartawan, Rabu (24/7) ketika dihubungi melalui telepon.

Berkaitan dengan itu, Toni Togatorop mendesak Polda Sumut untuk segera turun-tangan mengusut tuntas para mafia kayu dan perusahaan penebang kayu yang diduga tidak memiliki izin maupun menyalahi izin bersama oknum yang membackupnya, agar hutan Tele dapat segera diselamatkan.

Ditambahkan Toni, pihaknya di lembaga legislatif bersama sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Pemerhati Lingkungan sudah lama berteriak-teriak agar perambah hutan segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tapi hingga kini belum ada realisasinya.

"Begitu kuatkah backing oknum perambah hutan tersebut, sehingga sangat sulit tersentuh hukum. Di sini besar harapan kita agar Polda Sumut mengambil-alih penanganan kasus ini, agar dapat segera ditetapkan tersangkanya beserta aktor intelektualnya," tandas Toni.

Tidak itu saja ujar Toni, pihaknya juga mendesak Dishut (Dinas Kehutanan) Sumut dan Kementerian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) segera mencabut izin perusahaan penebang kayu di kawasan Tele serta menuntutnya sesuai hukum yang berlaku dan diwajibkan para perambah menghijaukan kembali hutan tersebut.

"Semua pihak yang terlibat harus segera diproses hukum, karena akibat keserakahan para perusak hutan, membawa bencana besar bagi masyarakat sekitar, terutama warga Ransang Bosi Desa Buntu Mauli yang baru-baru ini diterjang banjir bandang," tegas anggota Komisi D ini.

Disebutkannya, hutan Tele merupakan kawasan penyangga guna menyerap air di sejumlah kecamatan di Kabupaten Samosir. Jika tidak diselamatkan dan secara terus-menerus dibabat habis para pengusaha kayu maupun mafia kayu, tentunya akan menimbulkan banjir bandang di beberapa wilayah Samosir.

Toni mencontohkan, sejak hutan Tele ini dibabat oleh pengusaha kayu dengan dalih mendapatkan izin dari Dishut Sumut, telah menimbulkan banjir bandang yang menerjang sekaligus meluluh-lantakkan 5 rumah di Ransang Bosi Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitiotio Samosir.

"Banjir bandang ini terjadi setelah kawasan Tele dialihfungsikan menjadi APL (Areal Penggunaan Lain), sehingga masyarakat sekitar menderita. Padahal awal penebangan kayu ini sudah disoroti berbagai pihak, agar jangan sembarangan memberi izin usaha di hutan Tele," katanya.

Berkaitan dengan itu, ujarnya, untuk menghindari bencana banjir bandang yang lebih besar terjadi, Dishut Sumut harus segera mengevaluasi sekaligus mencabut seluruh perizinan penebangan kayu di kawasan Tele serta meminta Poldasu menangkap para pengusaha maupun yang menguasai lahan, sebagai efek jera.(M03/c).
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments