Rabu, 03 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Desak Satgas Khusus KPK Usut Manipulasi Timbangan Paket Sembako Pemprov Sumut

DPRDSU Desak Satgas Khusus KPK Usut Manipulasi Timbangan Paket Sembako Pemprov Sumut

* Jangan Biarkan “Tikus Koruptor” Gerogoti Dana Covid-19
redaksisib Rabu, 20 Mei 2020 09:23 WIB

Mangapul Purba

Medan (SIB)
Ketua F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba mendesak Satgas Khusus KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) segera turun-tangan mengusut tuntas adanya dugaan manipulasi timbangan/takaran sembako bantuan Covid-19 Pemprov Sumut ke Kabupaten Simalungun.

"Tindakan manipulasi takaran ini benar-benar sangat parah, karena bisa jadi preseden buruk dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Satgas Khusus KPK harus bertindak tegas, jangan biarkan tikus-tikus koruptor gerogoti bantuan untuk masyarakat terdampak corona," tegas Mangapul Purba kepada wartawan, Selasa (19/5) di DPRD Sumut.

Ditambahkannya, seharusnya tidak ada pihak yang berani main-main mengurangi timbangan karena hal tersebut merupakan perbuatan tidak bermoral dan ancamannya bisa hukuman mati oleh KPK, karena menyangkut bantuan Covid-19 untuk rakyat miskin.

"Bayangkan kalau setiap paket dimanipulasi 2 Kg dan dikalikan 78.000 paket, totalnya mencapai 156 ton dan tentu jumlah yang tidak sedikit. Jangan main-main dengan penderitaan rakyat. Semua pihak harus memahami betul aturan main atau regulasinya dalam memberikan bantuan," tegas Mangapul.

Berkaitan dengan itu, kata Mangapul, Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawasi seluruh bantuan yang ada di daerah agar tidak ada lagi kecurangan timbangan Sembako yang disalurkan kepada masyarakat.

"Satgas Khusus KPK, kepolisian dan kejaksaan harus terus mengawasi penyaluran bantuan ini, jangan sampai ada pihak-pihak yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan orang lain," tandas anggota Komisi D ini.

Dalam Kesempatan itu, Mangapul juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan ada bantuan yang 'disunat" atau dimanipulasi.

Mangapul juga menawarkan solusi, guna menghindari manipulasi bantuan, sebaiknya ganti sembako dengan uang tunai, agar lebih gampang mengawasinya. "Tapi yang terpenting, Gugus Tugas Sumut harus segera mengevaluasi pelaksana pemberi bantuan, agar tidak ada lagi manipulasi," katanya.

Perintahkan
Secara terpisah, Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin perintahkan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Rony Samtana dan anggotanya untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan penyelewengan terhadap pengurangan timbangan bantuan Sembako untuk Kabupaten Simalungun yang berasal dari Pemprov Sumut.

"Iya, Kapolda Sumut telah memerintahkan Dirreskrimsus dan personelnya untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa penyelewengan pengurangan timbangan bantuan sembako untuk Kabupaten Simalungun dari Pemprovsu," kata Kabid Humas, Kombes Tatan Dirsan Atmadja kepada SIB, Selasa (19/5) malam lewat telepon selulernya.

Menurut Kombes Tatan Dirsan, penyelidikan juga dilakukan Ditreskrimsus Polda Sumut setelah peristiwa itu terjadi dan sesuai tindaklanjut terhadap laporan masyarakat.

"Kita tinggal menunggu hasil perkembangan dan hasil penyelidikan dari personel Ditreskrimsus yang sudah ditugaskan," tegas Kabid Humas Polda Sumut itu.

Seperti diberitakan SIB, Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Irvan Saputra juga menyayangkan tindakan oknum yang tega memanipulasi berat satuan paket sembako bantuan Pemprov Sumut kepada masyarakat Simalungun yang terimbas Covid-19 .

LBH Medan mengecam keras dugaan manipulasi pengurangan timbangan sembako yang ditujukan kepada masyarakat Simalungun. Dalam keadaan sulit saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk kehidupan sehari-hari.

Ia menduga manipulasi sengaja dilakukan dan terorganisir, Pemprov Sumut maupun pihak suplier seharusnya mengecek pengadaan barang sesuai dengan yang ditentukan atau tidak.

LBH Medan menilai ini bukan masalah penghitungan ulang, tetapi masalah sangat serius yang harus diproses dan diperiksa oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi sebagaimana instruksi Presiden kepada Kapolri untuk mengawal bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19, sebut Ivan.

Demikian juga anggota DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang memergoki adanya paket sembako bantuan Pemprov Sumut yang dimanipulasi untuk Kabupaten Simalungun.

Bantuan paket sembako seharusnya berisi 10 kg beras, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter dan mi instan 20 bungkus setiap paketnya. Ternyata setelah ditimbang beratnya tidak sesuai, bahkan beras tersebut hanya berkisar 8.5 - 9.5 kg serta gula berkisar 1.75 kg. (M03/T04/d)
T#gs DPRD SumutKPKKetua F-PDI PerjuanganMangapul Purbapaket sembakoTimbanganheadlinesumut
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments