Senin, 22 Apr 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Desak Pemerintah Percepat Penyelesaian Fasilitas KSN di Danau Toba

DPRDSU Desak Pemerintah Percepat Penyelesaian Fasilitas KSN di Danau Toba

* Komisi D Sudah Komit Bersihkan Seluruh KJA di Perairan Danau Toba
admin Senin, 15 April 2019 10:07 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Anggota Komisi D DPRD Sumut Leonard S Samosir mendesak pemerintah segera mempercepat penyelesaian seluruh fasilitas layaknya sebuah KSN (kawasan strategis nasional) di Danau Toba , agar seluruh KJA (Keramba Jaring Apung) bisa segera dibersihkan dari kawasan danau kebanggaan masyarakat Sumut itu.

"Penanganan untuk membersihkan KJA di Danau Toba tidak segampang membalikkan telapak tangan, sebelum pemerintah bisa menyiapkan lapangan kerja untuk karyawan KJA dan masyarakat petani ikan yang menggantunggkan hidup di KJA," ujar Leonard Samosir kepada wartawan, Minggu (14/4) di Medan.

Menurutnya, perlu komitmen nasional untuk percepatan semua fasilitas pariwisata Danau Toba agar masyarakat dapat mengalihkan kehidupannya ke industri pariwisata dan pertanian. "Kalau fasilitasnya belum ada, bagaimana mereka mau mengalihkan kehidupannya dari KJA ke industri pariwisata," ujarnya.

Leonard sangat setuju seluruh KJA di Danau Toba dibersihkan, karena hal itu sudah menjadi komitmen DPRD Sumut untuk membahasnya melalui Pansus (Panitia Khusus) tentang Danau Toba, guna mendesak percepatan fasilitas, sarana dan prasarana dengan pemerintah provinsi, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat, agar KJA bisa segera dibersihkan.

" Komisi D soal Danau Toba, sudah satu suara agar KJA dan perusahaan sekeliling Danau Toba yang menghasilkan limbah segera ditertibkan. Saya pribadi sudah sampaikan usulan di Kementerian PU dan Bappenas agar pemerintah pusat membangun 8 IPAL di sekeliling Danau Toba, karena limbah rumah tangga dan hotel juga berkontribusi limbah terhadap Danau Toba," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan sebelumnya mengungkapkan, rencana penghapusan KJA dari Danau Toba sudah berlangsung lama, tapi secara kasat mata upaya itu tidak juga dilakukan, karena jumlah KJA sampai saat ini tidak berkurang.

"Bahkan kasus ikan mati dalam jumlah besar di Danau Toba terus terjadi setiap tahun. Itu memperparah pencemarannya, baru-baru ini bangkai ikan juga dibuang ke danau tersebut, tapi KJA tetap bebas beroperasi. Padahal sudah nyata mencemari Danau Toba," katanya.

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi juga sangat tidak setuju dengan adanya KJA di perairan danau itu, karena bisa merusak lingkungan, baik dari pemberian pakan. Tapi tidak bisa berbuat terlalu cepat, karena masih memikirkan para pekerja yang ada di perusahaan itu. Apalagi ada juga beberapa KJA itu dimiliki oleh warga.

"Saya dari awal memang tidak setuju ada (KJA), tapi kalau saya lakukan penutupan secara mendadak, ada sekitar 3000 ribu orang atau penduduk yang bekerja di keramba itu kemungkinan akan terancam pengangguran," ujar Gubsu. (M03/c).

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments