Selasa, 10 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Desak Menhut Serius Sikapi Permohonan Tobasa Agar Merevisi SK 44/2005

DPRDSU Desak Menhut Serius Sikapi Permohonan Tobasa Agar Merevisi SK 44/2005

*Ahmad Ikhyar: Harusnya Bupati Ajukan Permohonan Revisi Sejak Awal
Kamis, 20 Februari 2014 09:32 WIB
Medan (SIB)- Kalangan DPRD Sumut mendesak pemerintah pusat baik Menhut (Menteri kehutanan) maupun DPR-RI agar menyikapi pengajuan permohonan masyarakat Tobasa (Toba samosir) secara serius agar merevisi SK 44/2005 tentang menunjukkan kawasan Hutan Provsu, karena selama ini masyarakat di kabupaten tersebut sangat terbelenggu oleh ketentuan tersebut.

Desakan itu dinyatakan anggota DPRD Sumut dari dapil (daerah pemilihan) Sumut VIII (Taput, Tobasa, Samsosir, Humbahas, Tapteng dan Sibolga) Sopar Siburian SH MHum dan Roosylinda Marpaung kepada wartawan, Rabu (19/2/2014) di gedung dewan, terkait adanya penandatanganan yang dilakukan Bupati Tobasa Kasmin Simanjuntak bersama Kades (Kepala desa) dan Camat se-Tobasa persetujuan pengajuan permohonan revisi SK 44/2005 kepada Kemenhut.

Dalam kaitan ini, lanjut Sopar dan Roosylinda, pihaknya siap memfasilitas pertemuan Pemkab Tobasa yang akan mengajukan permohonan revisi SK 44 tersebut kepada Kemenhut RI dan DPR-RI yang membidang kehutanan.

 “Kita mendesak Kemenhut dan DPR-RI harus menyikapinya secara serius. Masyarakat selama ini sangat menderita dan resah, karena mereka tidak lagi nyaman berladang dan membangun fasilitas umum atau membangun rumah tidak dibolehkan dengan SK 44 itu,” tegas Sopar dan Roosylinda.

Apalagi, tambah Sopar Sibuarian, Gubsu Gatot Pujo Nugroho juga sudah meminta Menhut Zulkifli Hasan untuk segera mengeluarkan revisi SK Menhut No 44/2005 guna mendukung pelaksanaan Perda RTRWP (Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi).

"Masyarakat Sumut berharap besar adanya Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 44/Menhut-11/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang menunjukan kawasan Hutan provinsi Sumatera Utara, karena SK itu selain Sumut bisa mengatur tata ruang wilayah, juga membuat lebih nyaman masyarakat di kabupaten-kabupaten termasuk Tobasa," katanya.

Sementara anggota Komisi A DPRD Sumut Drs H Ahmad Ikhyar Hasibuan menilai, mengajukan permohonan merevisi SK 44/2005 merupakan kewajiban Bupati Tobasa, terhadap kawasan yang mau dilepas dari kawasan hutan, tapi harusnya pengajuan itu dilakukan sejak tahun 2008-2009, dimana tim terpadu dari Kemenhut memberi peluang kepada Pemkab-Pemkab (Pemerintah kabupaten) di daerah-daerah memberi masukan untuk merevisi SK 44/2005 tersebut.

“Tim terpadu Kemenhut sudah memberi peluang kepada daerah-daerah, agar kawasan yang masuk kategori pemukiman, perkantoran, rumah ibadah, fasilitas sosial, pendidikan, perkuburan dan fasilitas umum lainnya tidak terkena SK 44, tapi Pemkab lalai dan tidak dilakukan,” ujar Ikhyar.

Ikhyar yang juga anggota Komisi A DPRD Sumut itu mengatakan, jika Bupati Tobasa berencana mengajukan permohonan merevisi SK 44/2005 kepada Kemenhut RI, silahkan, karena itu merupakan kewenangan bupati.

“Meski upaya yang dilakukan itu terlambat, dari pada tidak sama sekali, sebab peluang yang diberikan Kemenhut tidak dimanfaatkan Pemkab. Tapi sebaiknya pengajuan permohonan yang akan dilakukan Pemkab Tobasa bersama-sama dengan DPRD Tobasa dan meminta rekomendasi dari Gubsu untuk diteruskan ke Menhut,” ujar Ikhyar lagi.

Masalah disetujui atau tidak disetujui permohonan revisi SK 44 itu, tambah caleg DPRD Sumut dapil Labuhanbatu, Labura dan Labusel itu, keputusannya ada pada Menhut dan kelengkapan teknis yang diajukan. (A4/h)
 
T#gs DPRDSU
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments