Sabtu, 23 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Desak Gubsu dan OJK Tuntaskan Masalah Dibalik Pencalonan Direksi PT Bank Sumut

DPRDSU Desak Gubsu dan OJK Tuntaskan Masalah Dibalik Pencalonan Direksi PT Bank Sumut

* Ada Keterkaitan Mantan Dirut Bank Sumut ?, * Sekdaprovsu Tepis Isu Penggusuran "Pendukung" Mantan Dirut
Kamis, 06 Maret 2014 09:20 WIB
Sib/int
Medan (SIB)- Ketua Komisi C DPRD Sumut yang membidangi perbankan H Isma Padli Ardya Pulungan SH SAg menegaskan, pengajuan 2 direksi PT Bank Sumut untuk menempati posisi Direktur Utama dan Direktur Operasional oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk di fit and proper test, sejak awal sudah bermasalah, sehingga OJK terkesan “ogah” atau lamban memprosesnya.

“Dari awal pengajuan dua nama calon direksi ini sudah bermasalah dan sangat kental nuansa politik, sehingga prosesnya di OJK terkesan lamban. Inilah akibatnya kalau pengajuannya tidak fair dan tidak terbuka, akhirnya menimbulkan gejolak dan tentunya sangat merugikan bagi keberlangsungan pengembangan PT Bank Sumut,” ujar Isma Padli Ardya Pulungan kepada wartawan, Selasa (4/3) di Labuhanbatu ketika dihubungi melalui telepon.

Masalahnya, menurut Isma, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, ST dalam pengajuan nama calon Direksi PT Bank Sumut  ke BI (Bank Indonesia) untuk difit and proper test, hanya mengajukan 2 nama calon sesuai dengan kebutuhan. Padahal Komisi C menyarankan agar diajukan 4 nama atau lebih, agar pihak BI bisa memilih para calon yang terbaik di antara yang baik.

“Kita dari awal sudah mengusulkan kepada Gubsu agar  memaksimalkan dan menjaring secara terbuka para professional baik dari luar dan juga orang dalam PT Bank Sumut untuk diajukan ke BI sebagai calon Direksi. Buka kesempatan untuk orang-orang yang qualified, jangan hanya mengajukan 2 orang sesuai jabatan yang sedang lowong untuk mengikuti  fit and proper test. Tapi tidak dihiraukan. Akhirnya sekarang terbukti, OJK ogah memprosesnya,” tegas Isma Padli.

Hasil usulan Komisi C ini, ujar Isma, diadopsi dari Bank Jawa Barat yang mengajukan calon direksinya lebih daripada yang dibutuhkan, agar lebih fair dan tidak ada unsur politik maupun calon titipan dari petinggi-petinggi pemerintah. Siapa yang akan terpilih selanjutnya tergantung keputusan BI dan tidak ada kesan pejabat daerah mencampuri wewenang BI.

“Jika hanya 2 yang diajukan seperti yang dilakukan PSP PT Bank Sumut, kita kuatir pihak OJK tidak bisa memilih dan memprosesnya dengan alasan,  dokumen yang diajukan tidak lengkap. Bahkan berkas segera dikembalikan. Ini yang perlu secepatnya diantisipasi oleh Gubsu, agar jangan sampai OJK mengembalikan lagi calon yang diajukan PSP," ujar politisi vokal ini.

Apa jawaban Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST MSi?

Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 06 Maret 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.

T#gs DPRDSU
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments