Minggu, 18 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Desak Gubenur Ambil Langkah Extraordinary Selesaikan Lahan Eks HGU PTPN II

DPRDSU Desak Gubenur Ambil Langkah Extraordinary Selesaikan Lahan Eks HGU PTPN II

* Nilai Jual yang Ditetapkan KJPP Tak Sanggup Dibayar Masyarakat
admin Jumat, 12 Juli 2019 09:59 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Komisi A DPRD Sumut mendesak Gubernur Sumut H Edy Rahmayadi untuk segera mengambil langkah extraordinary untuk percepatan penyelesaian pelepasan atau pendistribusian lahan eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN II seluas 5.783 hektare, karena nilai jual yang sudah ditetapkan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) terlalu besar, sehingga masyarakat tak sanggup membayar ganti rugi kepada negara.

Penegasan itu diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Hanafiah Harahap kepada wartawan, Kamis (11/7) seusai menggelar rapat dengar pendapat dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumut, Pemprov Sumut, Poldasu dan Kejatisu yang dipimpin Ketua Komisi A Muhri Fauzi Hafiz, terkait masalah pendistribusian lahan eks HGU PTPN II kepada masyarakat, Kamis (11/7) di DPRD Sumut.

"Proses pendistribusian lahan eks HGU PTPN II tahap pertama seluas 2.216 hektare dari 5.783 hektare menjadi persoalan baru, sebab nilai tanah yang ditetapkan oleh KJPP, tidak sanggup masyarakat membayar ganti ruginya. Padahal, waktu pendistribusian atau penghapusbukuan lahan dari aset PTPN II tinggal 1,5 bulan lagi," tandas Hanafiah.

Apalagi, tambah Hanafi, masyarakat penggarap yang masuk dalam daftar nominatif sebagai penerima lahan eks HGU tersebut selama ini menganggap lahan tersebut tidak perlu bayar alias cuma-cuma.

Berkaitan dengan itu, katanya, untuk memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan serta daftar nominatif dan daftar usulan untuk dihapusbukukan kepada pemegang saham PTPN II sudah begitu sempit, gubernur perlu meminta waktu sekaligus membuat kebijakan atau usulan agar besaran nilai ganti rugi bisa terjangkau .

"Hal ini sangat penting, demi kesejahteraan masyarakat yang telah mengusahai tanah-tanah eks PTPN II. Gubernur jangan lagi lalai, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan tim yang dibentuk harus terukur dan teruji," tandas Hanafi sembari berharap agar tim penyelesaian tanah berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian, agar tidak ada persoalan hukum dikemudian hari.

Sementara itu, Muhri Fauzi Hafiz mengaku optimis gubernur bisa menyelesaikan permasalahan lahan eks HGU PTPN II tahap pertama ini. "Dari semua keterangan yang kita dapat, kesungguhan gubernur untuk mendistribusikan lahan eks HGU tahap pertama ini cukup positif," katanya. Berkaitan dengan itu, Muhri mengajak seluruh masyarakat yang sudah masuk dalam daftar nominatif, agar tetap bersabar karena ditargetkan pada 24 Agustus ini akan ada penyelesaian permasalahan pendistribusian ini dengan tepat waktu.

Sementara itu, perwakilan dari Pemprovsu Ngadiman mengatakan, tidak bisa menyebut nilai yang sudah ditetapkan terlalu mahal, tapi memang nilai yang ditetapkan di luar jangkauan masyarakat, karena bervariasi, sebab penetapan nilai berdasarkan lokasi.

"Nilainya diukur dari lokasi, apakah dekat keramaian atau tidak. Hal itu hanya PTPN II yang tahu, karena KJPP yang menentukan dan menetapkan serta membagikan," katanya seraya menambahkan, daftar nominatif penerima lahan eks HGU itu sudah disetujui oleh pemegang saham untuk dihapusbukukan.

Penghapusbukuan itu waktunya hanya satu tahun yakni dikeluarkan 24 Agustus 2018, maka berakhir 24 Agustus 2019. Jadi ijin penghapusbukuan itu tinggal satu setengah bulan lagi. Jika lahan tersebut belum juga diganti rugi oleh penerima daftar nominatif ke negara, maka prosesnya kembali ke awal.

"Artinya lahan itu kembali ke negara, jika tidak bisa diselesaikan hingga 24 Agustus ini. Tentunya kembali diinventarisir, buat lagi daftar nominatif, minta ijin penghapusbukuan lagi, jadi repot," ungkapnya seraya mengajak semua pihak untuk membantu penyelesaian ini.

Sementara itu, Kabag Hukum PTPN II Kennedy Sibarani menyebutkan, pihaknya tidak bisa mencampuri nilai yang ditetapkan oleh KJPP. Kendalanya sekarang, masyarakat merasa keberatan atas nilai yang ditawarkan, begitupun kami tidak bisa campuri penilaian KJPP.

"Kami sudah sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan lahan 5.783 hektare tersebut. Kalau ini tidak selesai, lahan lain yang sudah dikuasai masyarakat tidak berujung juga penyelesaiannya," ungkapnya.

Sedangkan perwakilan BPN Sumut Sri Puspita Dewi mengatakan, surat perintah pembayaran bagi yang berhak menerima lahan sesuai daftar nominatif yang ada sudah dilakukan. "Sisa lahan eks HGU akan diinventarisasi lagi, ditargetkan siap pada 2020," imbuhnya tanpa menyebut nilai nominal lahan yang sudah digani rugi tersebut.(M03/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments