Jumat, 06 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU Desak Dishut “Hutankan” Lagi 295.283 Ha Hutan Kritis di Sumut

DPRDSU Desak Dishut “Hutankan” Lagi 295.283 Ha Hutan Kritis di Sumut

*Kadishut Sumut: Kawasan Hutan yang Ditunjuk Belum Seluruhnya Ditata Batas
Kamis, 23 Januari 2014 10:23 WIB
Medan (SIB)- Komisi B DPRD Sumut mendesak Dishut (Dinas Kehutanan) Sumut untuk segera menghutankan kembali areal hutan-hutan yang kritis dan kosong di Sumut yang luasnya mencapai 295.283 hektar, karena usia bumi punya korelasi dengan upaya manusia menyelamatkan dan melestarikan hutan.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi B DPRD Sumut Japorman Saragih dalam rapat dengar pendapat dengan Dishut (Dinas Kehutanan) Sumut, dipimpin Ketua Komisi Muhammad Nasir, Rabu (22/1) di ruang komisi gedung wakil rakyat tersebut.

Dalam rapat yang juga dihadiri anggota Komisi B, Arifin Nainggolan, Ali Jabbar Napitupulu, Hj Helmiyati, Ristiawati dan Aduhot Simamora ini, selanjutnya Japorman mengatakan, membiarkan hutan-hutan dengan kondisi kritis, jangan sampai generasi mendatang menuding kita yang sekarang ini tidak menjaga dan melestarikan hutan.

“Harusnya kita berpikir kenapa Eropa melalui greenpace peduli dengan hutan di Sumut, karena hutan kita paru-paru dunia. Kita berharap konsentrasilah terus untuk melakukan reboisasi terhadap hutan-hutan yang kritis di Sumut,” ujarnya.

Karena itu, tambah Japorman, hutan-hutan kritis dan kosong di Sumut saat ini cukup banyak dan pengusaha-pengusaha yang mendapatkan HPH (hak penguasaan hutan) agar diwajibkan melakukan penanaman kembali. “Jangan hanya mengambil hasilnya dan kondisi ini yang selalu terjadi. Kami berharap Dishut melakukan pengawasan yang ketat,” tandasnya.

Ali Jabbar mengatakan, harus ada ketegasan terkait SK Menhut 44, karena areal kantor Bupati Samosir misalnya masuk kawasan hutan jika diberlakukan SK Menhut 44. Secara defakto lahan kantor Bupati Samosir tidak lagi hutan, tapi dejure masuk kawasan hutan.

Ali Jabar juga menyinggung masalah pembukaan jalan antar Samosir-Humbahas ke Pakpak Bharat, karena anggarannya sudah dilakukan dan jadi SiLPA, karena lahannya hutan lindung dan masalah ini belum selesai. “Untuk memperlancar ekonomi daerah, agar persoalan ini jadi perhatian serius, karena daerah itu perbatasan dengan Pakpak Bharat,” ungkapnya.

Untuk itu, Ketua Komisi B Muhammad Nasir minta Kadishut Provsu mendata kabupaten-kabupaten di Sumut yang memiliki lahan hutan kritis dan memprogramkan untuk dihutankan kembali.

Sementara Kadishut Provsu Ir Halen Purba MM mengungkapkan masalah dan hambatan pembangunan kehutanan, selain masih luasnya lahan kritis 295.283 ha di Sumut, juga belum mantapnya kawasan hutan di Sumut, dimana kawasan hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.

Selain itu, tingginya laju pertambahan penduduk dan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan yang mengakibatkan semakin tingginya gangguan terhadap kawasan hutan, terutama perambahan dan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman.

Ditambahkan Purba, pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Rakyat belum terealisasi seperti yang diharapkan dan sebagaimana pencadangannya belum ditetapkan Menhut. (A4/q)
T#gs DPRDSU
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments