Sabtu, 24 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRDSU: Penerapan Tarif VGM Tidak Logis Harus Ditolak, Cabut Permenhub

DPRDSU: Penerapan Tarif VGM Tidak Logis Harus Ditolak, Cabut Permenhub

* Ada Upaya Pelegalan Pungli Tingkatkan Cost Ekonomi, Harus Diberantas
admin Kamis, 16 Mei 2019 09:25 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Anggota Komisi A DPRD Sumut Brilian Moktar SE menegaskan, penerapan tarif VGM (Verified Gross Mass) atau verifikasi terhadap kontainer tujuan ekspor yang dikenakan sebesar Rp125.000 tidak logis, sehingga Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) No 53/2018 yang mengatur hal tersebut harus dicabut, karena dapat menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

"Saya harap Permenhub itu dicabut, karena Permen tidak boleh melanggar PP (Peraturan Pemerintah). Ini upaya pelegalan pungli yang akan meningkatkan cost ekonomi yang diberantas Presiden Jokowi," kata Brilian Moktar yang juga Wakil Ketua Apindo Sumut kepada wartawan, Rabu (15/5) di DPRD Sumut.

Brilian menjelaskan, VGM awalnya merupakan kebijakan yang dihasilkan konvensi international untuk memastikan keselamatan kapal. Setiap data berat barang ekspor dari eksportir harus dikirim ke perusahaan kapal pengangkut (shipping line) melalui laman (website) dan kemudian ditimbang lagi di terminal pelabuhan untuk verifikasinya sesuai Permenhub No 53/2018.

Disebutkannya, data yang diverifikasi diterima perusahaan kapal dan terkoneksi dengan Belawan International Container Terminal. Namun belakangan muncul rencana pemberlakuan tarif VGM berdasarkan surat keputusan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan kesepakatan antara PT Pelindo I BICT, DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Otoritas Pelabuhan Belawan dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

"Kita tidak tahu apakah ini perlu, tapi kebijakan ini perlu dipertanyakan, karena pengguna jasa kontainer mayoritas di Pelabuhan Belawan belum ada kesepakatan dengan BKI sebagai pihak ketiga untuk penerbitan data VGM. Apalagi diduga timbangan BKI menggunakan timbangan BITC," katanya.

Ia juga mempertanyakan kapasitas GPEI menyelenggarakan sosialisasi implementasi VGM ke perusahaan ekspor, karena sosialisasi Permen atau PP harusnya dilakukan negara. Untuk itu, Poldasu diminta menyelidiki pemberlakuan tarif VGM dimaksud.

"Gabungan organisasi seharusnya hadir untuk mensejahterakan anggota, bukan mencari sapi perahan. Kita minta jangan ada perselingkuhan antara asosiasi dan pemerintah yang merugikan pengusaha ekspor," ujar Brilian sembari menambahkan, pihaknya sudah berencana menemui Kemenhub untuk mendesak pencabutan Permenhub tersebut. (M03/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments