Selasa, 20 Agu 2019

APBD Sumut 2019 Disahkan, Gubsu Ingatkan OPD Jangan Korupsi

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Jumat, 23 November 2018 10:31 WIB
SIB/Danres Saragih
BERSALAMAN: Gubsu Edy Rahmayadi bersalaman dengan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan lainnya setelah penandatanganan Keputusan Bersama DPRD Sumut dan Gubernur Sumut tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provsu tahun 2019, di gedung P
Medan (SIB) -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprovsu  Tahun Anggaran 2019 disetujui dan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Kamis (22/11) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan. Gubsu Edy Rahmayadi mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari korupsi.

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan Keputusan Bersama DPRD Sumut dan Gubernur Sumut tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provsu tahun 2019, yang dilakukan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubsu Edy Rahmayadi.

Seiring kenaikan APBD sebesar 17,14 persen dibanding TA 2018, DPRD mencatat juga terjadi lonjakan pendapatan asli daerah. Kontribusinya menjadi 49,32 persen dari total pendapatan. Hal itu menandai semakin membaiknya kemandirian APBD Sumut. Begitu pula dari perolehan pajak daerah, direncanakan tahun depan meningkat sebesar 27,4 persen.

APBD Sumut 2019 yang disahkan itu terdiri dari Pendapatan Daerah Rp 15.271.676.789.618 dan Belanja Daerah Rp 15.487.832.036.618 (defisit Rp 216.155.247.000). Kemudian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 500.000.000.000  dan  Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp  283.844.753.000, dengan jumlah pembiayaan netto Rp 216.155.247.000.

Dalam kesempatan itu, Gubsu menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Sumut yang telah bekerja sama dan bersinergi dengan Pemprovsu dalam penyusunan dan pengesahan APBD Sumut 2019.  "Semoga kerja sama antara dewan yang terhormat dengan Pemprovsu menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Sumut yang kita cintai," ujarnya.

Gubernur juga meminta kepada seluruh OPD Pemprovsu, setelah proses evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2019, agar segera mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, agar pelaksanaan APBD 2019 dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

"Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, agar mempedomani ketentuan Perda dan tidak melakukan praktik korupsi ataupun tindakan melanggar hukum lainnya," kata Edy Rahmayadi.

Selain itu, Gubernur pun mengingatkan, dalam pelaksanaan proses administrasi keuangan daerah agar pencatatannya dilakukan secara baik dan tertib administrasi, yang pada gilirannya akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akuntabel, serta dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

Sidang Paripurna dihadiri 46 anggota DPRD, termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan, walau hanya dihadiri satu anggotanya, yakni Brilian Mokhtar. Sebelumnya, Fraksi PDIP paling keras menentang pembahasan RAPBD karena menganggap penyusunannya tidak sesuai ketentuan Permendagri No 38/2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019.

"Saya tidak mungkin tidak hadir di paripurna. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Badan Penyusun Peraturan Daerah," kata Brilian menjawab wartawan.

Edy Rahmayadi pun menyatakan tidak ada satupun fraksi di DPRD Sumut yang menolak penetapan APBD 2019. Semua sudah sah adanya. Termasuk jika ada anggota dewan yang tidak hadir bukan berarti tidak menyetujui. "Soal prosesnya tanya ke DPRD, kan DPRD yang berkuasa di sini," ujar Edy.

Protes dari anggota Fraksi Nasdem Nezar Djoeli sempat mewarnai paripurna. Hal itu karena minimnya jumlah kepala dinas yang hadir. Seharusnya sebagai pengguna anggaran mereka lebih serius mengikuti jalannya rapat demi terwujudnya Sumut yang bermartabat.

Terhadap protes Nezar Djoeli, Edy menyatakan permohonan maaf saat menyampaikan pidatonya. Turut hadir dalam rapat itu, para pimpinan dan anggota DPRD Sumut, unsur Forkopimda, OPD Pemprovsu dan undangan lainnya. (A12/c)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments