Kamis, 19 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRD Sumut Sahkan Sekaligus RP-APBD 2019 dan R-APBD 2020

DPRD Sumut Sahkan Sekaligus RP-APBD 2019 dan R-APBD 2020

* F-PDI Perjuangan Walk Out, 8 Fraksi MenyetujuiMenpan
admin Selasa, 10 September 2019 10:21 WIB
SIB/Firdaus Peranginangin
TANDATANGANI: Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menandatangani pengesahan RP-APBD Sumut TA 2019 dan R-APBD Sumut 2020 menjadi Perda, disaksikan Wakil Ketua Dewan Aduhot Simamora, HT Milwan, Sri Kumala dan sejumlah anggota dewan pada rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (9/9) di DPRD Sumut.
Medan (SIB) -Rapat paripurna DPRD Sumut sekaligus mengesahkan RP-APBD Sumut tahun anggaran (TA) 2019 dan R-APBD Sumut 2020 menjadi Perda (Peraturan Daerah), walaupun dituding anggota F-PDI Perjuangan tidak sah dan tidak korum, karena secara fisik kehadiran dewan hanya dihadiri 51dari 100 anggota dewan, sehingga fraksi partai "wong cilik" memilih walk out (meninggalkan ruang sidang).

Rapat paripurna DPRD Sumut dalam agenda pengesahan RP-APBD Sumut TA 2019 dan R-APBD 2020 yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman didampingi Wakil Ketua Dewan Aduhot Simamora, HT Milwan, Sri Kumala dan dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Senin (9/9) di DPRD Sumut yang berlangsung dari siang hingga malam ini sarat dengan interupsi dan protes keras dari kalangan anggota dewan.

Seperti interupsi yang dilontarkan anggota F-PDI Perjuangan Sutrisno Pangaribuan, bahwa sidang paripurna ini tidak korum dan ilegal, karena secara fisik hanya dihadiri 51 anggota dewan. Padahal sesuai Tatib (tata tertib) dewan, dalam setiap pengambilan keputusan, harus dihadiri 67 anggota atau 2/3 dari 100 anggota dewan.

"Selain itu, RP-APBD 2019 sudah diputuskan lewat paripurna DPRD Sumut pada 27 Agustus untuk diserahkan ke Mendagri. Tapi sekarang kita membuka kembali pengesahannya. Ada apa ini, marilah kita tunggu keputusan Mendagri apa hasilnya, jangan justru kita paksakan kembali pengesahannya," tegas Sutrisno.

Mendengar interupsi Sutrisno soal tidak korum, Wagirin Arman menegaskan, rapat paripurna telah korum, karena berdasarkan absensi telah ditandatangani 67 orang, sehingga rapat paripurna dapat dilanjutkan, walaupun secara fisik hanya dihadiri 51 anggota dewan.

Anggota FP Demokrat Muhri Fauzi Hafis dalam interupsinya sangat berapi-api mendesak pimpinan dewan, segera melaksanakan paripurna pengesahan RP-APBD Sumut maupun R-APBD Sumut, mengingat kehadiran dewan sudah mencukupi. "Kami minta pimpinan sidang segera melanjutkan rapat paripurna ini, jangan lagi menunda-nunda," ujar Muhri.

Interupsi saling bersahut-sahutan, ruang paripurna menjadi "riuh", sehingga anggota FP Golkar H Muchrid Nasution mengecam oknum anggota dewan yang malas menghadiri sidang paripurna. Padahal kalau Kunker (kunjungan Kerja) keluar propinsi maupun keluar negeri, semua berlomba-lomba ikut.

"Mengapa setiap sidang paripurna malas anggota dewan hadir. Apakah karena tidak ada SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)-nya. Kenapa justeru kalau Kunker keluar negeri maupun keluar provinsi kita semua berlomba-lomba," tanya Muchrid dan disambut Wagirin, agar masalah itu jangan dibesar-besarkan lagi.

"Hujan" interupsi semakin menjadi-jadi, sehingga Wagirin Arman mengambil sikap tegas untuk menolak memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk berbicara dan meminta juru bicara Banggar (Badan Anggaran) Zeira Salim Ritonga membacakan hasil pembahasan RP-APBD dan R-APBD.

Akhirnya 8 fraksi DPRD Sumut, seperti FP Golkar, FP Demokrat, FP Hanura, F-PAN, FP Nasdem, F-PKS, FP Gerindra dan F-PKB dalam pendapat ahir fraksinya menyetujui RP-APBD Sumut dan R-APBD Sumut disahkan. Sedangkan F-PDI Perjuangan menolak dan memilih walk out, karena dinilai tidak sah dan tidak korum.

RP-APBD 2019
Adapun RP-APBD (Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran 2019 yang disahkan DPRD Sumut menjadi Perda sebesar Rp14,03 triliun lebih. Ada penurunan target pendapatan daerah sebesar 8,44 persen atau Rp1,29 triliun, dari yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp15,3 triliun menjadi Rp14,03 triliun dalam RP-APBD 2019.

R-APBD 2020
Sedangkan R-APBD Sumut TA 2020 yang disahkan sebesar Rp12,44 triliun. Terjadi penurunan sebesar Rp2,6 triliun, jika dibandingkan dengan APBD TA 2019 yang nilai totalnya mencapai Rp15 triliun.

Pendapatan daerah senilai Rp12,44 triliun lebih tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp5,9 triliun lebih, dana perimbangan senilai Rp6,4 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp9 triliun.

Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan terimakasihnya kepada seluruh anggota dewan yang telah mengesahkan RP-APBD TA 2019 dan R-APBD TA 2020 menjadi Perda. "Perbedaan pendapat merupakan dinamika politik yang harus kita hargai," ujar Edy.

Diakhir pidatonya, Gubernur Sumut juga meminta agar para anggota dewan yang tidak terpilih lagi pada periode 2019-2024 ini agar tetap turut-serta dalam membangun Sumut ke depannya. (M03/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments