Sabtu, 15 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • DPRD SU: Maraknya Sengketa Tanah Akibat Merajalelanya Mafia Tanah

DPRD SU: Maraknya Sengketa Tanah Akibat Merajalelanya Mafia Tanah

* Sengketa Antara PT Lubuk Naga dengan Gapoktan Naga Jaya Diminta Dituntaskan
redaksisib Kamis, 30 Juli 2020 09:26 WIB
kendari pos

Ilustrasi

Medan (SIB)
Komisi A DPRD Sumut menegaskan, maraknya kasus sengketa tanah di Sumut akibat merajalelanya kelompok mafia tanah dan mafia administrasi yang mengeluarkan surat-surat atau alas hak, sehingga terjadi tumpang-tindih kepemilikan.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi A DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Kehutanan Provsu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular, PT Lubuk Naga, Yayasan Apindo, Gapoktan Naga Jaya yang dipimpin Ketua Komisi A Hendro Susanto dan anggota Komisi A HM Subandi, Rabu (29/7) di DPRD Sumut.

Rapat membahas masalah sengketa tanah ini juga dihadiri anggota Komisi A Irham Buana Nasution, Franky Partogi Wijaya Sirait, Sri Kumala, Tondi Roni Tua dan Rusdi Lubis, mewakili Kadishut Sumut Djoner E D Sipahutar, Eddy Suryanto Purba (BPDAS), Jeremia Sebastian, Dwi Flora Purba (PT Lubuk Naga), Suondo Bambang H (Ketua Gapoktan).

Abdul Rahim mengaku marah melihat sepak terjang para mafia tanah dan mafia administrasi ini, karena banyak perusahaan dan masyarakat saling berebutan lahan dan masing-masing mengklaim sebagai pemilik yang sah.

"Tindakan mereka harus segera kita hentikan, jangan sampai bertambah masyarakat jadi korban. Saya anjurkan dalam pertemuan ini, kita di lembaga legislatif harus benar-benar konsen menghentikan permainan mafia tanah dan administrasi ini," ujar Abdul Rahim.

Abdul Rahim dan Rusdi Lubis juga melihat dalam sengketa lahan antara PT Lubuk Naga dan Gapoktan Naga Jaya, juga sarat dengan permainan mafia administrasi, harus segera diselesaikan dengan menelusuri keabsahan kepemilikannya.

Namun anggota Komisi A Franky Partogi Wijaya Sirait dan Toni Roni Tua agar tidak saling menyalahkan dalam menyelesaikan sengketa lahan seluas 261 hektar di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deliserdang ini. Tapi mari saling berkomitmen menyelesaikan persoalan dengan tidak merugikan kedua pihak.

"Kita berharap kepada PT Lubuk Naga dan Gapoktan, agar menyiapkan peta kawasannya serta surat keabsahan kepemilikannya. Begitu juga dari Dinas Kehutanan, agar dalam kunjungan lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya bisa lebih jelas," kata Subandi.
Dalam kesimpulannya, Subandi juga menegaskan, Komisi A juga meminta kedua belah pihak yang bersengketa untuk mempersiapkan alas haknya secara jelas, karena dewan ingin menyelesaikan masalah ini secara benar dan kedua belah pihak tidak merasa terzolimi.

Sebelumnya, General Manager PT Lubuk Naga, Jeremia Sebastian menegaskan, PT Lubuk Naga memiliki izin dari pemerintah terkait lahan seluas 375 hektar yang berada di Desa Nagakisar dan Desa Lubuk Saban Kecamatan Pantai Cermin, serta Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Kabuaten Serdang Bedagai.

Namun Jeremia mengaku kecewa sebagian lahannya diklaim pihak Gapoktan Naga Jaya. Padahal lahan tersebut sudah dikelola sejak tahun 1980 hingga saat ini (40 tahun kamanya).

Begitu juga Ketua Gapoktan Naga Jaya, Suondo Bambang H juga mengklaim sebagai pemegang izin seluas 261 hektar lahan di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai.

Kedua belah pihak saling mengklaim memiliki hak diatas lahan tersebut, sehingga Ketua Komisi A menskor pertemuan dan akan dilanjutkan peninjauan ke lapangan, guna melihat batas lahan yang dipersoalkan.(M03/c).
T#gs DPRD SUGapoktan Naga JayaMafia TanahMedanPT Lubuk NagaSengketa Tanah
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments