Selasa, 29 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • DPRD SU: Dinas BMBK Sumut Bangun Infrastruktur Jalan Gunakan Sistem "Gado-gado"

DPRD SU: Dinas BMBK Sumut Bangun Infrastruktur Jalan Gunakan Sistem "Gado-gado"

* Kadis BMBK Sumut “Angkat Tangan”
Senin, 20 Juli 2020 10:34 WIB
Foto: Dok/Ust Syahrul Ependi Siregar

Ust Syahrul Ependi Siregar 

Medan (SIB)
Anggota Komisi D DPRD Sumut Ust Syahrul Ependi Siregar menegaskan, Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut dalam membangun infrastruktur jalan provinsi di daerah ini menggunakan system "gado-gado", sehingga hampir 70 persen jalan di Sumut "hancur-lebur".

"Bahkan Dinas BMBK Sumut tidak memiliki program yang jelas dalam membangun jalan-jalan provinsi, sehingga kerap dikeluhkan masyarakat akan kondisi jalan," tandas Syahrul Ependi Siregar kepada wartawan, Sabtu (18/7) di Medan usai melakukan Kunker ke Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat melihat kondisi jalan yang rusak.

Syahrul melihat, system "gado-gado" ini penyebab tidak tuntasnya program pembangunan jalan mantap di Sumut, karena perbaikan jalan seperti "zig-zag", yakni di daerah A dibangun 2 Km, di daerah B diperbaiki 3 Km. Padahal di kawasan itu nyaris seluruh ruas jalan hancur.

Tapi mirisnya, tambah Syahrul, ketika ada aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif memohon perbaikan jalan di Dapilnya, Dinas BMBK Sumut sepertinya menyanggupi dan memberi harapan yang indah.Tapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata PHP (Pemberi Harapan Palsu) alias realisasi tidak ada.

"Jangan lagilah kita memberi PHP kepada masyarakat. Sudah capek rakyat menunggu, tapi realisasi tidak ada. Sudah saatnya diakhiri keluhan-keluhan masyarakat terkait rusaknya jalan provinsi ini, dengan membuat program jalan mantap," tandasnya.

Berkaitan dengan itu, Sekretaris F-PDI Perjuangan ini mendesak Dinas BMBK melakukan terobosan baru dengan program tuntas mengatasi jalan rusak di Sumut, yakni memperbaiki sekaligus jalan yang hancur di suatu daerah dalam satu tahun anggaran.

Misalnya, tambah Syahrul, jika anggaran untuk perbaikan jalan setiap tahun hanya dialokasikan Rp600 miliar di APBD Sumut TA 2020, seluruhnya diplot ke satu daerah untuk memuluskannya dan tahun berikutnya diplot lagi ke daerah lain, agar semua tuntas.

"Bukan sistem gado-gado atau tambal sulam secara zig-zag, sehingga tidak pernah ada nilai jual kepada masyarakat dan tetap disuguhkan jalan yang babak-belur," tegas Syahrul sembari berharap kepada Dinas BMBK untuk mengakhiri program "gado-gadonya".

Angkat Tangan
Sementara itu, Kadis BMBK Sumut HM Effendy Pohan mengatakan, pihaknya "angkat tangan" untuk bisa memuluskan jalan-jalan provinsi di Sumut dengan anggaran yang dialokasikan di APBD Sumut hanya sebesar Rp600 miliar/tahun.

"Jika hanya dengan anggaran Rp600 miliar lebih/tahun, mohon maaf, saya angkat tangan," ujar Effendy Pohan pada pertemuan dengan Komisi D DPRD Sumut membahas kondisi jalan provinsi di Sumut. (M03/c)

T#gs DPRD SUDinas BMBK SumutInfrastruktur
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments