Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • DPRD Labusel Rencanakan Jemput Paksa Sejumlah SKPD, Sekda dan Kepala Inspektorat

Tak Penuhi Panggilan Rapat Pembahasan LKPj Bupati

DPRD Labusel Rencanakan Jemput Paksa Sejumlah SKPD, Sekda dan Kepala Inspektorat

admin Rabu, 10 Juli 2019 09:12 WIB
SIB/Dok
Kotapinang (SIB) -Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ir Husni Rizal Siregar, Satiman, M Romadhon Nasution SH dan H Zainal Harahap saat ditemui SIB di Gedung DPRD Jalan Lintas Sumatera Kampung Bedage Kotapinang, Senin (8/7) mengatakan masih terdapat sejumlah SKPD yang tidak mau hadir dalam memenuhi undangan mengikuti rapat pembahasan LKPj Bupati Labusel tahun 2018 seharusnya dilaksanakan, Senin (8/7).

Meski ketidakhadiran sejumlah SKPD termasuk yang paling sulit dihubungi seperti Sekdakab, Kepala Inspektorat dan beberapa pejabat yang merasa tidak mampu mempertanggungjawabkan anggaran itu berstatus mangkir bukan pelanggaran pidana, namun DPRD berhak melakukan penjemputan paksa dibantu kepolisian untuk menghadiri panggilan wakil rakyat.

Mendagri memperbolehkan dan membenarkan penjemputan paksa tersebut. Selain itu, penjemputan paksa kepada SKPD oleh kepolisian sesuai dengan permintaan dewan yang memang termaktub dalam tupoksi anggota dewan. "Jika polisi sudah menjemput SKPD, kita bisa menyampaikan ke kepala daerahnya, agar kita tidak kehilangan marwah sebagai anggota DPRD. Kita minta Bupati menghubungi Sekda. Jika SKPD dan kepala Inspektoratnya termasuk beberapa Plt SKPD yang mengaku tidak mampu menjabarkan penggunaan anggaran dengan berbagai macam alasan, iya dengan catatan saja kita buat pansusnya," ujar Husni Siregar politisi PDIP ini.

Sementara menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Labusel H Zainal Harahap didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Romadhon Nasution dan sejumlah anggota dewan menegaskan, mekanisme penjemputan SKPD oleh kepolisian ini, tentunya harus persetujuan anggota DPRD dan izin ketua.

"Saya akan dukung semua anggota dewan meminta kepada pimpinan dalam menyikapi usulan SKPD yang tidak mau menghadiri rapat pembahasan LKPj Bupati. Kalau saya ditanya wartawan, lakukan saja," cetusnya sembari menambahkan penjemputan paksa oleh kepolisian terhadap SKPD adalah marwah anggota dewan, sebab, hingga sampai saat ini pembahasan pertanggungjawaban Bupati Labusel tahun 2018 masih terkendala dan terancam tidak final dibahas. (L05/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments