Senin, 10 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • DKPP akan Proses Laporan Putusan Dugaan Mahar Sandi Rp1 T

DKPP akan Proses Laporan Putusan Dugaan Mahar Sandi Rp1 T

* Bawaslu: Kita Buktikan
Rabu, 05 September 2018 11:23 WIB
Jakarta (SIB)- Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) melaporkan Bawaslu RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) soal pengusutan dugaan mahar Rp 1 triliun yang dilakukan Sandiaga Uno. Ketua DKPP, Harjono memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan Fiber.

"Prosesnya biasa saja. Pelapor, siapa pun juga kita tindak lanjuti," kata Harjono saat dihubungi, Senin (3/9) malam.

Harjono menjelaskan laporan Fiber itu akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Namun, belum dapat dipastikan apakah laporan Fiber itu akan sampai ke proses sidang.

"Proses berikutnya adalah masuk, dikasih nomor. Diteruskan ke verifikasi, terus diteliti syarat-syaratnya. Kalau syarat, formalnya sudah terpenuhi (baru dilanjutkan), kalau belum dikembalikan untuk dilengkapi," papar Harjono.

"Kalau sudah memenuhi syarat, lalu diajukan verifikasi secara materiil. Setelah itu, kalau kemudian mereka secara subtansinya itu sudah cukup untuk bisa diperiksa. Kalau sudah baru bisa dijadwalkan sidang," imbuhnya.

Harjono pun tak bisa menanggapi secara detail laporan tersebut. Sebab, lengkap atau tidak laporan Fiber itu akan diputuskan bersama 6 anggota DKPP lainnya.
"Saya nggak bisa menilai sendiri. Nanti, ketujuh anggota DKPP yang menilai. Nanti pendapat saya A, mayoritas B, ya, bisa saja," terang Harjono.

Bawaslu: Kita Buktikan
Sementara itu Bawaslu RI menegaskan putusan dugaan mahar Rp 1 triliun Sandiaga Uno diambil berdasarkan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan untuk menanggapi laporan Federasi Indonesia Bersatu (Fiber) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Bagi kami, kami sudah melakukan apa yang menjadi kewenangan Bawaslu. Kedua, kami sudah melakukan pemeriksaan sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018," kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dimintai tanggapan, Senin (3/9) malam.
Ratna sendiri tak mempersoalkan laporan Fiber ke DKPP. Dia pun meyakini Bawaslu bisa membuktikan mahar Rp 1 triliun Sandiaga hanya sebatas dugaan.
"Kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa keberatan, ya, kita buktikan di DKPP," tegas Ratna.

Fiber melaporkan Bawaslu ke DKPP karena menduga ada pelanggaran kode etik dalam pengusutan dugaan mahar Rp 1 triliun yang dilakukan Sandiaga. Menurut Fiber, apa yang dilakukan Bawaslu tidak transparan.

"Dalam pengambilan keputusannya kami menduga tidak dilakukan dengan cara transparan. Kami menilai Bawaslu mengambil putusan itu tidak berdasarkan seluruh keterangan dalam perkara ini. Kita melihat Bawaslu hanya fokus pada keterangan pelapornya saja beserta saksinya, tetapi terlapor sampai hari ini tidak diperiksa," ujar kuasa hukum Fiber, Muhammad Zakir Rasyidin usai melaporkan, di Kantor DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (3/9).

Bawaslu sendiri menyatakan dugaan mahar Rp 1 triliun yang dilakukan Sandiaga tak bisa dibuktikan. Putusan ini diambil karena Bawaslu tak dapat mendengar keterangan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief selaku saksi kunci.

"Dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, satu saksi atas nama Andi Arief tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Bawaslu," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/8). (detikcom/l)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments