Sabtu, 24 Agu 2019
  • Home
  • Headlines
  • Cipta Persada Dikalahkan dengan Modus Tender Gagal, Rekanan Nasora Dipalak Rp30 Juta

Pasca RDP APPJK dan DPRDSU, Sejumlah Fakta Kacau Tender Konstruksi Terungkap :

Cipta Persada Dikalahkan dengan Modus Tender Gagal, Rekanan Nasora Dipalak Rp30 Juta

admin Kamis, 16 Mei 2019 09:56 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Pasca rapat dengar pendapat (RDP) antara Aliansi Perusahaan dan Profesi Jasa Konstruksi (APPJK) dengan DPRDSU pada Senin (13/5), sejumlah praktisi jasa konstruksi (rekanan dan kontraktor) di daerah ini mengungkap sejumlah fakta dan bukti sengkarut dan kacaunya proses tender yang diselenggarakan kalangan instansi pengelola dana APBD maupun APBN.

Salah satunya adalah dialami rekanan CV Cipta Indah Persada (CIP) dalam proses tender pekerjaan paket pembangunan jalan baru Siantar By Pass senilai hampir Rp5 miliar yang diselenggarakan Satker PJN Wilayah-I Sumut dari UKPBJ Kementerian PU-PR, dengan anggaran APBN 2019.

"Ini sangat ironi. Pihak panitia dalam surat balasan sanggah menegaskan lelang di Satker menyatakan CV CIP sebagai penawar terendah (Rp4,67 miliar) sudah memenuhi syarat dan responsif sesuai dokumen pemilihan dan juga telah memenuhi kualifikasi tenaga tetap pada Lembar Data Kualifikasi (LDK). Tapi kemudian tender ini dinyatakan batal-gagal dengan alasan ada kesalahan proses evaluasi sehingga dievaluasi ulang. Evaluasi ulang ini ternyata hanya modus, karena pihak CIP lalu dinyatakan gugur dengan menganulir semua nilai pada poin pertama ini. Kacau betul, sengkarut. Ini tentu karena tradisi KKN antara oknum PPK atau Pokja dengan rekanan tertentu," ujar Zulfachry Harahap, kuasa hukum CV CIP yang juga anggota Tim Advokasi Jasa Kontruksi Sumut, kepada SIB, Senin (13/5).

Bahkan, poin ketiga jawaban sanggah Pokja kepada CV CIP juga menegaskan pemenang tender adalah penawar terendah yang terkoreksi, lulus evaluasi administrasi, kualifikasi teknis, analisa harga dan pembuktian kualifikasi. Namun, ketua Pokja Azis Iskandar Octovian SE MT, yang membuat dan menandatangani surat jawaban tersebut, tak bersedia dikonfirmasi, tak menyahut ketika dikontak ke ponselnya, dan tak menjawab pesan sms, sejak Senin kemarin hingga Selasa (14/5).

Fakta lain kacau dan sengkarut jasa konstruksi di Sumut adalah kisah rekanan CV Nasora Maridi sebagai pemenang tender dan pelaksana proyek pemeliharaan bantaran daerah irigasi (DI) Sungai Ular Bulu senilai Rp371.992.500 di kabupaten Serdang Bedagai, pada pertengahan 2018 lalu, menyesalkan sejumlah oknum pejabat di Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya Tata Ruang (SD-CKTR) Propinsi Sumut yang dinilai arogan dan menghalang-halangi kelancaran pekerjaan proyek tersebut karena tidak memenuhi permintaan uang komisi atau fee proyek sebesar Rp30 juta.

"Sejak awal kami menang tender proyek itu, kami dihalang-halangi dalam melaksanakan pekerjaan, misalnya pihak oknum pejabat pembuat komitmen (PPK, dulu disebut pimpro) inisial 'DPH' menahan-nahan gambar kerja 'MC-0 hingga MC-100'. Lalu, ketika pekerjaan akan selesai, oknum PPK itu malah menahan surat setoran pajak (SSP) sehingga kami terkendala memenuhi kewajiban.
Setiap akan kami temui, dia tak pernah di kantor dan setiap kami telepon ke HP-nya tak diangkat-angkat. Kami tanya terus para stafnya ada apa dan kenapa begini. Baru pada tanggal 26 Februari kemarin kami ditelepon stafnya Wanda untuk datang mengambil SSP itu, tapi oknum 'DPH' kemudian minta Rp30 juta dengan alasan untuk dua (orang) lagi di 'atas' nya, ini maksudnya tentu Kadis dan Ka UPT. Ironisnya, setelah kami beri yang Rp30 juta itu, oknum 'DPH' itu malah berang ketika kami minta SSP itu sambil dia teriak: "Kalau tak kukasi (SSP-nya) mau apa kau," ujar Onward Siahaan, direktur CV Nasora Maridi menirukan ucapan oknum PPK tersebut, ketika itu.

Bersama sejumlah rekannya sesama kontraktor dari perusahaan lain yang selama ini juga mengerjakan proyek serupa, Siahaan memaparkan oknum pejabat PPK tersebut menahan gambar kerja MC-0 hingga MC-100 itu walaupun sudah diberikan semacam 'DP' Rp15 juta. Padahal, beberapa staf PPK dan UPT setempat, justru mempertanyakan dan mempermasalahkan gambar kerja tersebut karena kualitasnya dinilai seperti 'gambar donal bebek'.

Selama dua minggu lebih setelah surat kontrak diteken, pihaknya selaku rekanan sulit bertemu PPK untuk meminta kelengkapan berkas kerja seperti SSP dan gambar kerja MC-0 hingga MC-100 tersebut. Bahkan pihak inspektorat Propsu yang datang meninjau langsung hasil kerja kami di lokasi, menilai pekerjaan yang dibiayai APBD Sumut 2017 itu bagus dan sesuai gambar yang dibuat PPK, sampai diuji fisik langsung pada objek bangunan dengan memahat mulai delapan hingga 30 sentimeter.

Tetapi, kepala dinas SDA-CKTR Propinsi Sumut, Ir Lukman Hakim, tidak bisa dikonfirmasi ketika itu karena tidak masuk kantor dan tidak menyahut telepon selulernya. Ajudan Kadis yang bernama Rizal tak bersedia menghubungkan SIB dengan Kadis tersebut. Demikian juga dengan PPK Daksur Poso Hasibuan yang terkesan bungkam dan dihalang-halangi para stafnya dengan kesan 'buang badan' ketika akan dikonfirmasi langsung. (M04/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments