Senin, 21 Okt 2019

China Ancam Kerahkan Militer ke Hong Kong

admin Kamis, 25 Juli 2019 09:23 WIB
Beijing (SIB) -Militer China mengancam akan mengerahkan para personelnya ke Hong Kong untuk menjaga ketertiban umum. Beijing menuturkan pengerahan pasukan itu akan dilakukan atas permintaan pemerintah Hong Kong. Juru bicara Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), Kolonel Senior Wu Qian, mengatakan pihaknya terus memonitor dengan seksama demonstrasi yang terjadi di Hong Kong selama ini, terutama protes yang berlangsung di depan Kantor Penghubung China pada akhir pekan lalu. Ribuan demonstran melempari telor busuk hingga merusak gedung selama demonstrasi berlangsung.

"Kami terus mengikuti perkembangan di Hong Kong, khususnya serangan kekerasan terhadap kantor penghubung pemerintah pusat China oleh orang-orang radikal pada 21 Juli lalu," kata Wu dalam jumpa pers saat memperkenalkan Buku Putih Pertahanan China, Rabu (24/7).

Wu menuturkan sikap para pemrotes selama ini telah menandakan penentangan terhadap pemerintah China dan sistem "Satu China" sehingga "benar-benar tidak dapat ditoleransi." Dia mengatakan militer China akan merespons situasi Hong Kong berdasarkan "Pasal 14 Undang-Undang Pangkalan Militer (garrison law)" yang telah memiliki ketentuan yang jelas. Meski begitu, Wu tak menjelaskan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Berdasarkan Hukum Garnisun Hong Kong, pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintah kota dapat menerima bantuan pemerintah pusat, dalam hal ini China, untuk menjaga ketertiban umum dan bantuan bencana. Jika Beijing menyetujui permintaan itu, China akan mengirim pasukannya yang ada di Hong Kong untuk melakukan tugas yang telah ditentukan.

Sebelumnya Pemerintah China mengecam pihak asing yang dianggap telah mencampuri urusan Hong Kong terkait insiden bentrokan dan penyerangan terhadap massa pengunjuk rasa pro-demokrasi. Kecaman tersebut ditujukan Beijing, khususnya kepada Amerika Serikat dan Inggris, yang berkomentar prihatin atas insiden pemukulan terhadap pengunjuk rasa dan warga di stasiun MRT.

Aksi pemukulan yang dituduh dilakukan kelompok triad itu menyebabkan setidaknya 45 orang terluka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Selain itu juga menimbulkan ketakutan serta kemarahan di tengah masyarakat Hong Kong. Inggris dan AS juga mengkritik pengikisan kebebasan yang terjadi di kota semi-otonom itu. Namun keprihatinan dan kritik dari kedua negara asing itu justru direspon dengan amarah oleh otoritas China terhadap pemerintah dan pejabat asing yang mengekspresikan solidaritas terhadap gerakan anti-pemerintah Hong Kong.

"China tidak akan mentolerir kekuatan asing yang campur tangan dalam urusan Hong Kong. China juga tidak akan membiarkan kekuatan asing mengganggu Hong Kong," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, dalam konferensi pers singkat. "Kami menyarankan kepada Amerika Serikat untuk mengambil kembali 'tangan hitam' mereka dari Hong Kong secepat mungkin," tambahnya.

Hong Kong terjerumus dalam krisis terburuk dalam sejarah selama beberapa pekan terakhir, di mana massa anti-pemerintah turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa, memicu bentrokan kekerasan dengan polisi maupun massa pro-Beijing. Gerakan demonstrasi dipicu oleh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial. Namun setelah RUU ditangguhkan, gerakan berkembang menjadi seruan untuk reformasi demokrasi yang lebih luas.

Pemerintah China telah berjanji untuk menghormati kebebasan wilayah semi-otonom itu setelah penyerahannya dari Inggris pada tahun 1997. "Semua orang dapat melihat dengan sangat jelas bahwa perkembangan yang terjadi saat ini sama sekali tidak terkait dengan kebebasan berbicara dan berkumpul," kata Hua. "Ini adalah masalah kekerasan ilegal yang ekstrem. Tidak hanya berdampak langsung pada dasar hukum Hong Kong, tetapi juga secara serius menantang garis bawah kebijakan 'satu negara, dua sistem'," tambahnya.

Sebagai wilayah semi-otonom, Hong Kong menikmati kebebasan yang tidak dirasakan penduduk di China daratan, termasuk kebebasan berbicara, akses tanpa batas ke internet, dan peradilan yang independen. "Selama masa kolonial Inggris, apakah penduduk Hong Kong memiliki kebebasan untuk berbaris di jalanan?" ujar Hua. "Sejak penyatuan kembali Hong Kong dengan China, penduduk Hong Kong menikmati kebebasan dan hak yang belum pernah terjadi sebelumnya," imbuhnya. (CNNI/kps/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments