Kamis, 12 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Cerita Pilu Orang Miskin, Anaknya Tak Masuk Sekolah Negeri di Labuhanbatu

Cerita Pilu Orang Miskin, Anaknya Tak Masuk Sekolah Negeri di Labuhanbatu

Kadisdik Labuhanbatu akan Usulkan Permendikbud 51/2018 Tentang Zonasi Direvisi
admin Minggu, 21 Juli 2019 09:31 WIB
Ilustrasi
Rantauprapat (SIB) -Banyak putera-puteri Kelurahan Urungkompas, Lobusona dan Ujungbandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu yang kurang mampu secara ekonomi namun nilainya tinggi tidak diterima di sekolah negeri pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2019. Gara-garanya hanya jarak sekolah ke rumah calon murid baru itu.

Para orangtua mereka ngempas. Hanya karena rumahnya agak jauh dari sekolah, anak-anak orang susah itu tidak punya hak sekolah di negeri. Risikonya, ada yang tidak melanjutkan sekolah dan sebagian terpaksa masuk swasta, sebab keinginan anak harus sekolah. Minimal tamat SMP atau SMA.

Setelah keluar pengumuman hasil PPDB, Kamis (11/7), orangtua yang anaknya tidak diterima di SMP Negeri mendatangi rumah pejabat hingga rumah wartawan. Mereka menyampaikan keluhan tentang anak-anak mereka yang tidak masuk sekolah negeri melalui jalur zonasi. Jalur minta tolong pun tak gol.

"Sial kali, bah! Nilai anak awak bagus, tapi tak diterima di SMP Negeri 1 Rantau Selatan. Kalau karena kalah NEM atau kalah test anak kita tidak masuk, kita iklas. Tapi ini karena sistem zonasi (jarak sekolah ke rumah), kita tidak iklas. Sistem ini bikin gelap! Tidak mencerahkan! Orang-orang susah kan tinggalnya di pinggir, sedangkan sekolah di kota. Kita orang susah ini lewat jalur minta tolong pun tak lolos! Kalau begini sistemnya, bagus ganti saja Kadis Pendidikan itu! Ganti bupati, gubernur dan menterinya. Mereka tidak berpihak kepada warga miskin," kesal sejumlah orangtua yang merasa tidak mendapat keadilan dengan sistem zonasi ala Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, saat menemui wartawan di Rantauprapat, pekan lalu.

"Bagaimanalah anakku ini, Ito? Kami orang miskinnya, macam manalah menyekolahkan anak ke swasta yang uang sekolahnya mahal. Maulah tak sekolah anakku nanti. Pahit kalilah hidup ini sekarang, karena rumah awak agak jauh tak diterima masuk SMP negeri. Oalah, nasib, nasib!" keluh boru Tinambunan kepada wartawan SIB.

Menurutnya, PPDB sistem zonasi mengabaikan masa depan anak-anak orang susah.

"Kalau begini sistemnya, kan, menyingkirkan anak orang miskin dari sekolah negeri. Karena orang miskin kayak kami ini, kan, rumahnya di pinggir-pinggir. Itupun numpang. Numpang tanah atau rumah," sebutnya.

Kadis Pendidikan Labuhanbatu Sarimpunan Ritonga saat dihubungi SIB, mengaku didatangi banyak orangtua yang anaknya tidak masuk ke SMP Negeri yang berada di seputar Rantauprapat. Ia menyebut inilah sisi gelap sistem penerimaan murid baru tahun 2019. Ia juga mengaku kasihan, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena tidak berani "melawan" Mendikbud.

"Ya, kasihan. Sedih kita melihat anak-anak itu. Itulah sisi gelap dari Permendikbud Nomor 51 tentang PPDB Sistem Zonasi," sebut Sarimpunan menjawab SIB.

Kasihan anak-anak orang susah yang rumahnya jauh dari sekolah, seperti Kelurahan Urungkompas, Ujungbandar dan Lobusona harus tersingkir dari sekolah negeri gara-gara jarak sekolah ke rumah calon siswa/i. SMPN 1 Rantau Selatan di Kelurahan Sioldengan yang bersebelahan langsung dengan Kelurahan Urungkompas di Padangpasir Kecamatan Rantau Selatan, tetapi akibat jarak, jadi warga Rantau Utara yang banyak masuk ke sekolah itu karena lebih dekat.

"Itulah fakta dan kenyataannya," sebut Sarimpunan melalui pesan WhatsApp menjawab SIB.

Kadisdik Sarimpunan menyebut akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar merevisi Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB, mengingat banyak daerah tidak sampai jangkauan sistem zonasi yang diterapkan untuk penerimaan murid baru.

"Kita akan usulkan agar Permendikbud 51 tahun 2018 tentang PPDB Zonasi direvisi oleh Pak Menteri Pendidikan," sebut Sarimpunan, Kamis lalu.

Beberapa daerah di Kecamatan Rantau Selatan yang tidak terakomodir masuk zonasi pada penerimaan murid baru SMP Negeri 1 dan SMPN 2 Rantau Selatan, antara lain Ujungbandar, Lobusona, Aektapa, Aekriung, Urungkompas, Padangpasir.

Akibat hal tersebut, banyak orangtua yang kecewa dengan peraturan baru yang dibuat oleh Mendikbud. Para orangtua dari keluarga miskin harus menelan pil pahit pada penerimaan murid baru tahun ini. Seperti SMPN 1 Rantau Selatan, murid yang diterima paling jauh berjarak 2,2 Km.

"Kalau komplek gereja HKBP Padangpasir tidak ada yang masuk ke SMP Negeri 1 Rantau Selatan, karena jaraknya sudah 2,3 kilometer dari sekolah," keluh boru Pasaribu.

Warga Ujungbandar, N Nababan menyebut calon siswa baru yang masuk ke SMPN 2 Rantau Selatan dari daerah Ujungbanadar, Lobusona, Aektapa dan Aekriung hanya satu orang. Karena warga komplek sekolah sudah masuk semua ke sekolah itu.

L. Br Simanjuntak (40) orang tua dari Imanuel Silitonga warga Ujung Bandar merasa pemerintah belum siap untuk melaksanakan aturan zonasi penerimaan murit baru di Labuhanbatu, mengingat daya tampung SMP Negeri 1 dan 2 Rantau Selatan sangat minim dibanding dengan jumlah murid yang lulus dari Sekolah Dasar (SD).

Kepala SMP Negeri 2 Rantau Selatan menyebut, pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019 dengan sistem zonasi, yang paling jauh berjarak 2,14 Km dari sekolah.

"Jadi, kalau yang dari Lobusona, Ujungbandar dan Aektapa tidak masuk lagi, karena kuotanya sudah habis," sebutnya.
Menurutnya, sistem zonasi ini kurang tepat. "Menurut saya ada 4 hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam hal penerimaan siswa baru, yakni prestasi, nilai, tingkat ekonomi orangtua calon siswa baru dan zonasi. Kalau sistem zonasi ini yang harus terus diterapkan, kasihan calon siswa yang berperestasi dan calon siswa dari keluarga kurang mampu, sebab karena jarak rumah tidak masuk sekolah negeri, dan terpaksa mendaftar ke sekolah swasta. Itupun bagi orangtuanya yang mampu. Jika tidak?," ujarnya. (BR6/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments