Minggu, 08 Des 2019

Berdasarkan Keadilan Hukum

Busyro Sebut Akil Pantas Dituntut Seumur Hidup

*Mahfud MD: Saya Hakim Panel di Perkara Banten, Tapi Akil yang Korupsi, *Otto Hasibuan Mundur Sebagai Kuasa Hukum Akil
Sabtu, 22 Februari 2014 10:55 WIB
Akil Mochtar
Jakarta (SIB)- Akil Mochtar terancam hukuman maksimal yakni penjara seumur hidup terkait kasus suap sejumlah sengketa Pilkada yang menjeratnya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai Akil pantas dituntut hukuman maksimal.

"Berdasarkan rasa keadilan hukum dan demokrasinya memang seperti itu," ujar Busyro ketika ditanya mengenai pantaskah Akil untuk mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, Jumat (21/2/2014).

Namun mengenai besaran tuntutan terhadap Akil nantinya, Busyro mengatakan hal itu akan diserahkan kepada tim jaksa penuntut KPK. Dinamika persidangan juga akan terus dipantau.

"Kita lihat perkembangan dalam sidang nanti," ujar mantan Ketua KY ini.

Akil didakwa menerima hadiah atau janji dari penanganan 11 sengketa Pilkada. Khusus untuk Pilkada Jatim, Akil dijanjikan menerima Rp 10 miliar. Berikut rinciannya:

1. Sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Rp 1 miliar.

2. Sengketa Pilkada Gunung Mas Rp 3 miliar.

3. Sengketa Pilkada Lampung Selatan Rp 500 juta.

4. Sengketa Pilkada Kota Palembang sebanyak Rp 19,866 miliar.

5. Sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang Rp 10 miliar plus USD 500 ribu.

6. Sengketa Pilkada Kabupaten Buton Rp 1 miliar.

7. Sengketa Pilkada Kabupaten Morotai Rp 2,989 miliar.

8. Sengketa Pilkada Tapanuli Tengah Rp 1,8 miliar.

9. Sengketa Pilkada Jawa Timur Rp 10 miliar

10. Sengketa Pilkada di Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Kabupaten Nduga Rp 125 juta.

11. Sengketa Pilkada Banten RP 7,5 miliar.

 Dipersoalkan
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar datang dalam persidangan Akil Mochtar. Patrialis bahkan sempat bercengkerama dengan Akil sebelum pembacaan dakwaan dilakukan. Namun apa yang dilakukan Patrialis itu dipersoalkan.

"Patut dipertanyakan motif kedatangan Patrialis ini," kata aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam keterangannya.

Donal menduga apa yang dilakukan Patrialis berpotensi kuat melanggar kode etik hakim MK. Patrialis hadir di Pengadilan Tipikor pada Kamis (20/2) pukul 15.00 WIB.

"Ini bisa melanggar kode etik sapta karsa hutama," imbuh Donal.

Donal menjelaskan, selaku hakim MK semestinya Patrialis bisa menjaga independensi diri. Bukan soal berkawan dengan akil, tapi soal profesionalitas dan intregritas sebagai hakim.

"Patrialis bukan lagi politisi, dia semestinya sadar dirinya hakim MK yang harus menjaga kehormatan," tutup Donal.

 Hotman Paris: Tak Etis, Patrialis Datang ke Sidang Akil

Kedatangan dan perbincangan singkat hakim konstitusi Patrialis Akbar dengan terdakwa Akil Mochtar sebelum persidangan dipersoalkan. Apa yang dilakukan Patrialis dianggap tidak etis.

"Apa yang dilakukan Patrialis Akbar itu tidak etis," ujar pengacara kondang Hotman Paris.

Menurut Hotman, Patrialis masih menyandang status sebagai hakim konstitusi. Dengan status tersebut, Patrialis tidak bisa sembarangan menemui seseorang.

"Akil yang temannya ini sekarang menjadi terdakwa kasus yang menyangkut MK. Sedangkan Patrialis hakim MK," ujar Hotman.

Hakim konstitusi Patrialis Akbar kemarin hadir di pengadilan untuk melihat sidang Akil. Mantan politikus PAN ini mengaku datang hanya untuk bersilaturahmi.

"Saya ke sini cuma mau silaturahmi saja, mau lihat," kata Patrialis di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

 Tapi Akil yang Korupsi

Bekas ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar emosi disebut menerima duit Rp 7,5 miliar untuk memenangkan Ratu Atut Chosiyah dalam sengketa Pilkada Banten 2011. Akil menegaskan, saat itu bukan dirinya yang mengadili kasus tersebut, melainkan mantan Ketua MK, Mahfud MD.

Menanggapi tudingan Akil itu, Mahfud mengatakan bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil dalam sengketa perkara Pilgub Banten.

"Dia mau membantah lagi soal penyuapan Pilgub Banten. Katanya kasus Pilgub Banten Mahfud yang menangani, tapi mengapa dia yang didakwa menerima uang? Akil mengatakan, "Mahfud yang memimpin Panel kok tak disebut?" Loh, justru di situ korupsinya dia," ujar Mahfud dalam pesan tertulis yang diterima.

Akil mengatakan, tugasnya sebagai hakim panel dalam persidangan kasus tersebut sudah benar. Namun Akil melakukan tindak pidana korupsi dan tidak diketahui oleh hakim MK lainnya.

"Saya yang jadi Panel bersama Bu Maria dan Pak Anwar sudah melakukannya dengan benar. Tapi Akil memungut korupsi di luar pengetahuan hakim-hakim lain. Itu nanti akan mudah dibuktikan oleh KPK, bagaimana dia melakukannya," katanya.

Bahkan, lanjut Mahfud, dirinya sudah mengetahui alur dalam perkara yang sedang dijalani Akil di Pengadilan Tipikor ini. Dia yakin, jaksa KPK akan bisa membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Akil Mochtar.

"Saya sudah tahu alur pembuktian perkara ini. Nanti KPK akan membuktikannya satu persatu. Saya mengingatkan hakim dan jaksa bahwa menurut hukum pidana jika penegak hukum yang melakukan kejahatan maka ancaman hukumannya ditambah 1/3 dari ancaman hukuman maksimal," katanya.

 Mudah Ungkap

Mahfud MD mengatakan KPK akan mudah mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Ketua MK setelahnya, Akil Mochtar. Mahfud menilai, Akil mulai mengakui beberapa ha yang sempat dibantahnya sebelum sidang.

"Menurut saya KPK akan dengan mudah membuktikan kejahatan korupsi dan TPPU yang didakwakan kepada Akil Mochtar. Sidang hari pertama saja sudah jelas arah pembuktiannya. Hal-hal yang semula dibantah sekarang mulai diakui," ujar Mahfud MD .

Misalnya, lanjut Mahfud, Akil mengaku tidak tahu kalau Chairunnisa akan ke rumahnya saat ditangkap tangan, namun sekarang ada bukti percakapan rencana pertemuan dan penyerahan uang melalui tawar menawar, seperti orang yang menawar tukang ojek.

"Yang terkait info dari saya bahwa dia menyimpan uang di ruang karaoke, ternyata menjadi benderang. Saat saya mengatakan itu dulu dia membantah ada uang di tembok bahkan pengacaranya mengatakan saya memfitnah. Ternyata uang itu memang disimpan di lemari tembok ruang karaoke. Yang menyimpan sopirnya, Daryono, atas perintah Akil Mochtar. Harus diingat, saya mengatakan itu atas info dari KPK," jelasnya.

Otto Hasibuan Mundur

Otto Hasibuan menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Akil Mochtar. Pengacara senior itu mundur karena merasa ada benturan kepentingan.

"Walau dengan berat hati saya menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Pak Akil Mochtar," kata Otto di kantornya, Jalan Gajah Mada, Jakarta.

Otto merasa benturan kepentingan itu ada ketika fakta tentang percakapan BBM antara Akil Mochtar dan Zainudin muncul ke permukaan. Zainudin adalah tim pemenangan dari Soekarwo, Gubernur Jawa Timut terpilih.

Dalam percakapan tersebut ada pembahasan transaksi uang Rp 10 miliar yang diduga untuk memenangkan Soekarwo dalam pilkada Jatim yang ditangani Akil Mochtar. Sebagai kuasa hukum Khofifah, Otto merasa bahwa dia harus memenangkan kedua pihak dengan fakta yang saling bertentangan.
"Kalau tidak ada bukti BBM Zainudin, sampai sekarang saya tidak akan mundur," ujar Otto.

Akil mengatakan jika pada saat rapat pleno dirinya memenangkan Khofifah. Di sini Otto merasa belum menemukan benturan kepentingan. Benturan itu muncul saat ada percakapan tentang Rp 10 miliar itu. (dtc/c)


T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments