Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Bupati dan Wali Kota se-Indoneia Tolak Pijkada lewat DPRD

Bupati dan Wali Kota se-Indoneia Tolak Pijkada lewat DPRD

*SBY Diminta Gunakan Wewenang Gagalkan, *Politikus PDIP Serukan Boikot Nasional
Jumat, 12 September 2014 10:11 WIB
SIB/ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/ama/14
WALIKOTA-BUPATI TOLAK PILKADA OLEH DPRD Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor (tengah) dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Vicky Lumentut (kelima kiri) bersama perwakilan bupati-walikota mengg
Jakarta (SIB)- Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Sebagian dari mereka, ramai-ramai menentang keputusan partainya di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Isran Noor, menjelaskan, total ada 300 bupati dan wali kota se Indonesia yang tergabung dalam dua organisasi tersebut. Mereka bulat mendukung keputusan untuk menolak Pilkada lewat DPRD. Meski begitu, yang hadir saat rapat luar biasa di Jakarta siang kemarin, hanya beberapa perwakilan saja.

"Ada 300 bupati dan wali kota. Tadi ada sebagian pengurus inti dan sebagian anggota, memang tidak semua hadir, tapi semua sudah bulat setuju dengan Pilkada langsung," kata Isran saat dihubungi, Kamis (11/9).

"Kami semua menolak pemilihan lewat DPRD. Karena kalau dialihkan, hak rakyat dirampok dan dirampas oleh partai politik," tegasnya.

Di antara pemimpin daerah yang hadir, kata Isran, ada Bupati Kepahiang Bando Amin, Bupati Samosir Mangindar Simbolon, Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Sementara wali kota yang datang ada Wali Kota Bogor Bima Arya, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Dari nama-nama tersebut, tak sedikit yang berlatar belakang dari partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Mereka tak gentar melawan keputusan partai dan menyatakannya secara terbuka.

"Orang partai juga memperjuangkan kedaulatan rakyat. Kita juga ini sedang memperjuangkan kedaulatan rakyat. Tidak ada tekan-menekan," tegas Isran saat ditanya apakah ada orang partai yang menekannya. Isran saat ini masih tercatat sebagai politisi Demokrat.

Ridwan Kamil pun demikian. Dia berani berbeda pandangan dengan dua partai pengusungnya, Gerindra dan PKS. Namun saat ditanya soal langkah mundur dari partai, Ridwan mengaku bukan anggota dua partai tersebut.

5 Rekomendasi

Bupati dan wali kota se-Indonesia dari Apkasi dan Apeksi pun membuat 5 rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Berikut 5 rekomendasinya,

1. Menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

2. Sepakat bahwa perlu adanya perbaikan sistem pemilihan kepala daerah dengan memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis.
3. Peserta sepakat sistem pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam satu paket dengan wakil kepala daerah.

4. Jika mayoritas keinginan partai di DPR RI tidak berubah Apkasi dan Apeksi meminta pemerintah yang dalam hal ini diwakili Kemendagri untuk menarik diri dalam proses pembahasan dan penetapan RUU Pilkada.

5. Selanjutnya jika sistem pemilihan dengan DPRD tetap tidak ada perubahan, Apkasi dan Apeksi akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Rekomendasi itu juga akan disampaikan ke Pimpinan DPR RI, Pimpinan DPD RI, Menko Polhukam, Mendagri, Menkum HAM, bupati seluruh Indonesia selaku aggota Apkasi, dan wali kota seluruh Indonesia selaku anggota Apeksi.

SBY Diminta Gunakan Kewenangan

Pilkada lewat DPRD mendapatkan pertentangan dari berbagai elemen masyarakat, KPK, bahkan bupati dan wali kota. Supaya hal ini tidak jadi polemik berkepanjangan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun diminta menggunakan kewenangannya.

Pendapat itu diungkapkan oleh Pakar hukum tata negara dan pemilu Refly Harun di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (11/9). Di situ, ia baru saja menjadi pembicara dalam acara rapat luar biasa bupati dan wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi dan Apeksi.

"Saya mengimbau Presiden SBY, kalau seandainya tetap pemilihan tidak langsung yang didorong wakil-wakil rakyat di DPR, maka dia menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap rancangan itu. Karena kalau pemerintah tidak setuju, maka kemudian undang-undang itu tidak bisa diundangkan," kata Refly.

Refly menilai SBY tidak bertanggung jawab jika lepas tangan atau lempar tanggung jawab atas polemik RUU Pilkada. "Karena dia (SBY) sebagai pemimpin republik ini kan harus punya determinasi. Di dalam hal-hal yang krusial, dia harus menggunakan 50 persen kewenangan legislatifnya," imbuhnya.

Dijelaskan Refly, 50 persen kewenangan legislatif tersebut adalah, SBY bisa menggagalkan suatu pembahasan RUU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Apalagi seperti diketahui, pilkada lewat DPRD mendapatkan pertentangan dari banyak pihak.

Menurut Refly, selama ini 50 persen kewenangan legislatif presiden itu hampir tidak pernah digunakan. Hanya pernah digunakan satu kali di akhir masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Saat itu Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak menyetujui berlakunya RUU Free Trade Zone Batam. Padahal RUU tersebut telah disahkan DPR. "Kemudian DPR memaksakan persetujuan. Tetapi secara faktual UU itu tidak pernah bisa diimplementasikan," ucap Refly.

"Hal yang sama di akhir masa pemerintahannya, SBY bisa melakukan itu untuk menyatakan tidak setuju terhadap proposal pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Maka kemudian tidak bisa RUU itu disetujui," sambung Refly bernada tegas.

Refly sendiri mendorong agar pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Meskipun ia tidak memungkiri masih ada kelemahan lewat pemilihan secara langsung, namun menurutnya masih bisa diatasi.

"Pilkada langsung walaupun saya tau ada beberapa kelemahan peraturannya. Tetapi kelemahan itu bisa ditambal KPU dengan mengeluarkan peraturan, kemudian ditambal UU penyelenggara pemilu 15 tahun 2011 ketimbang kita kembali mundur ke belakang," ucap Refly.

Mendagri Tunggu Pernyataan Resmi


Rapat luar biasa wali kota dan bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Apkasi dan Apeksi telah menghasilkan 5 rekomendasi untuk disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mendagri Gamawan Fauzi akan menunggu pernyataan resmi mereka.

"Kita lihat dulu. Saya belum menerima," ujar Gamawan di Kantor Presiden.

Gamawan tidak mau berspekulasi soal wacana penarikan RUU Pilkada tersebut. Dia sendiri belum menerima pernyataan sikap para bupati dan wali kota itu.

"Saya belum tahu kita belum terima kok. Kita belum tahu permohonannya," imbuhnya.

Gamawan menjelaskan dalam tiga tahun terakhir, Pilkada langsung menghabiskan biasa sekitar Rp 3,3 triliun. Biaya itu dikeluarkan untuk pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

"Ini biaya pemerintah ya. Itu akumulasi yah. Kalau per daerah itu kan macam-macam, beda-beda. Kabupaten besar dan kecil beda. Cuma totalitasnya Rp 3,3 triliun selama 3 tahun," tutupnya.

Politikus PDIP Serukan Boikot Nasional

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh DPRD terus ditentang oleh PDIP. Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin menyerukan boikot nasional menolak revisi Undang-undang itu.

"RUU Pilkada ini kecelakaan politik bagi partai kecil. Celakalah untuk partai nomor kesekian. Hanya melihat dari tataran kekuasaan saja tidak dihitung ke bawah," kata Tubagus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9).

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, pilkada melalui DPRD hanya akan menguntungkan partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP. Sedangkan bagi partai kecil, bisa menghilangkan peluang mengusung kepala daerah.

"Ranking 1, 2 dan 3 dikuasai Golkar, PDIP dan Gerindra. Saya heran mereka nggak hitung. Pasti (perintah dari) elitenya. Partai-partai kecil bisa mencalonkan orang yang visible menang, tapi besok yang menang sekarang ini ranking 1, 2 dan 3 hanya itu," lanjutnya.

Untuk itu, Tubagus menganjurkan agar masyarakat melakukan boikot nasional. Pasalnya, banyak suara rakyat yang terbuang begitu saja jika calon pemimpin yang dipilihnya tidak lolos. Dan itu artinya, beberapa orang yang duduk di kursi DPRD hanya mewakili sepersekian persen perolehan suara rakyat dan tidak utuh.

"Saya anjurkan boikot nasional karena ada suara pemilih untuk calon yang tidak lolos tidak ikut terwakili dan itu bisa mencapai 70 persen. Masyarakat berhak memboikot karena tidak terwakili anggota DPRD di daerah, bukan kepala daerahnya," pungkas Tubagus. (detikcom/f/h)

T#gs Bupati
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments