Sabtu, 23 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu Optimis Target LKPD 2013 Raih Opini WTP

Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu Optimis Target LKPD 2013 Raih Opini WTP

* Tapsel tercepat Kedua Serahkan LKPD ke BPK Sumut 2014 targetkan PAD Rp 73 Miliar
Selasa, 25 Februari 2014 11:33 WIB
SIB/Ist
Serahkan LKPD : Syahrul M Pasaribu (no 5 kiri) foto bersama Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumut Muktini usai menyerahkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tapanuli Selatan Tahun anggaran 2013 di Kantor BPK Jalan Imam Bo
Medan(SIB)- Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu mengatakan, pihaknya menargetkan kabupaten yang dipimpinnya ini bisa meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)  atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2013.

“Mudah-mudahan target  LKPD 2013 Tapsel dari BPK bisa naik kelas menjadi opini WTP, ungkap Syahrul kepada wartawan, Senin siang (24/2).

Ia mengatakan itu usai menyerahkan  langsung  Tapsel LKPD 2013 kepada Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumut Muktini di Jalan Imam Bonjol Medan Senin siang (24/2).

LKPD  Pemkab Tapsel 2013 diterima orang pertama di BPK Sumut yang didampingi Kepala Sub  Auditorat Sumut II, Ayub Amali dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, Iskandar Setiawan. 

Syahrul didampingi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sulaiman Lubis SE, Kepala Inspektorat  M Ali Imran Siregar SE, Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat Mahmud SE dan Kabid Akuntansi Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Zulkarnain Harahap SE.

Ia mengatakan, dengan penyampaian LKPD 2013, Senin (24/2), maka Pemkab Tapsel urutan kedua tercepat  menyampaikan laporan keuangan tersebut, setelah yang pertama Pemkab Simalungun. Meskipun diketahui batas akhir  penyampaian LKPD 31 Maret.

Syahrul mengatakan harapan target opini WTP itu bukan tidak mungkin mengingat perbaikan dalam menyusun  laporan keuangan terus dilakukan.

Katanya soal asset yang dimiliki Pemkab Tapsel saat ini masih perlu disempurnakan, karena sebelumnya  kabupaten ini dimekarkan yakni tahun 1999 yaitu Kabupaten Madina dan  tahun 2007  dua kabupaten lagi yakni Padang Lawas Utara dan Padang Lawas.

“Jadi soal asset permasalahan yang paling banyak yakni penataan administrasi, pengadministrasian dan pengdokumentasian karena adanya pemekaran. Makanya penataan aset harus serius penanganannya.

Namun dalam tiga tahun dia memimpin Tapsel, untuk penyusunan LKPD  terus dibimbing tim BPK yang datang ke Tapsel untuk melakukan percepatan.

 Terbukti pada LKPD tahun 2011  diserahkan Maret 2012, LKPD 2012 diserahkan 27 Pebruari 2013 dan LKPD 2013 diserahkan 24 Pebruari 2014.

Sebenarnya LKPD 2013 mau diserahkan ke BPK Perwakilan Sumut tanggal 20 Pebruari, namun diundur jadi 24  Pebruari 2014 sehingga Tapsel merupakan kabupaten tercepat kedua menyerahkan LKPD setelah Simalungun, ujarnya lagi.

Menurut dia, cepatnya penyerahan LKPD 2013 ini karena tim pemeriksa pendahuluan BPK dari awal sudah turun ke Tapsel. Dan Tim penyusunan LKPD Tapsel juga menurunkan tim lebih cepat untuk menerima tim pemeriksa dari  BPK. Kondisi ini akan lebih memperbaiki kinerja dari aspek perbaikan keuangan daerah. 

Sebab pada LKPD 2011 BPK  memutuskan opini disclamer atau tidak ada pernyataan, untuk LKPD 2012 naik kelas menjadi opini Wajar Dengan  Pengecualian (WDP).

Syahrul menambahkan Tapsel dengan 295.000 jiwa penduduk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD)  tahun 2014 sebesar Rp941 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013 sebesar Rp69 miliar,  tercapai 95 % dari target 2013 sebesar Rp71 miliar. Pendapatan terbesar PAD diperoleh dari deviden Bank Sumut. Sebab saham Pemkab Tapsel di Bank Sumut kedua terbesar setelah salam Pemprovsu selaku PSP (Pemegang Saham Pengendali).

Sedangkan  tahun 2014 target PAD Tapsel ini sebesar  Rp73 miliar, yang 50 % diperoleh dari dividen Bank Sumut.

Dari 33  Kabupaten/kota di Sumut yang paling banyak sahamnya di Bank Sumut yakni Tapsel, setelah Provsu selaku PSP. Deviden dari Bank Sumut tiap tahun itu dialokasikan untuk penyertaan modal.     Sumber PAD  lainnya yakni dari pajak dan retribusi daerah," jelasnya.

Disinggung soal Bantuan Keuangan Daerah (BKD) dari Provsu, Syahrul mengungkapkan, sejak tahun 2012 ke bawah  Tapsel belum pernah menerimanya. Padahal Tapsel punya hak dari Provsu sedikitnya Rp25 miliar dan tahun 2013 ini  sebesar Rp10 miliar hingga Rp15 miliar. Oleh karena itu kewajiban Provsu memberikan BKD ke Tapsel antara Rp 35 miliar hingga Rp 40 miliar di luar tahun 2014.

Ketika ditanya alasan  Pemprovsu belum melunasinya, Syahrul mengatakan,  katanya PAD Sumut belum mencapai target. Tentunya soal ini akan kami tagih, ujarnya. (A3/f)
T#gs Bupati
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments