Samosir (SIB) -Bupati Samosir Rapidin Simbolon meminta PT Aqua Farm Nusantara untuk mengurangi keramba di Danau Toba. Sebab kualitas air Danau Toba saat ini sangat buruk berdasarkan hasil audit Bank Dunia.
"Pengurangan keramba ini, sejalan dengan imbauan atau keinginan Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan agar tidak ada lagi keramba di Danau Toba. Mengingat kadar oksigen air Danau Toba hanya 50%,"kata Rapidin saat dikonfirmasi SIB melalui pesan WhatsApp(WA), Rabu (21/11).
Dia menegaskan, pihaknya setuju apabila diberlakukan zero keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba. Apalagi ada informasi terbaru dari penelitian World Bank (Bank Dunia), bahwa zero KJA harus cepat terlaksana.
Ditanya terkait penertiban KJA milik masyarakat, dia membenarkan. Menurut dia, hal itu menjadi dilema karena tidak mungkin menertibkan keramba milik masyarakat, sedangkan milik perusahaan besar masih tetap beroperasi. Sehingga, kalau pemerintah memaksakan menertibkan keramba milik masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah.
Dia mengatakan di Samosir telah dilakukan zonanisasi KJA. "Untuk itu, saya minta kesadaran PT Aqua Farm Nusantara untuk mengurangi keramba di Danau Toba secara bertahap, hingga perusahaan tersebut tutup total,"katanya.
Ketua Forum Peduli Danau Toba, Efendi Naibaho juga meminta pemerintah pusat tidak hanya fokus terhadap penertiban KJA melainkan juga harus tegas terhadap perusahaan yang sangat berpotensi merusak lingkungan di kawasan Danau Toba.
Mantan anggota DPRD Sumut tersebut juga menegaskan, pemerintah pusat jangan mengadu domba masyarakat kecil terkait penertiban KJA itu. "Buktikan dulu keseriusan atau ketegasannya terhadap PT Aqua Farm Nusantara", katanya.
Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kualitas air Danau Toba saat ini sudah sangat parah. Terlihat dari kadar oksigennya yang hanya 50% dari permukaan.
"Salah satu faktor yang membuat kualitas air Danau Toba tercemar, karena keberadaan KJA di danau. Untuk itu, KJA di danau sudah seharusnya dihilangkan,"katanya di Jakarta, Senin (19/11).(H06/c)